JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan cara Pemprov DKI mengantisipasi potensi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 di Ibu Kota

"Begini kalau terkait dengan kita di Jakarta dengan pengalaman gelombang pertama gelombang kedua maka sistem deteksi dini itu diaktifkan terus," kata Anies di Monas, Jakarta, Rabu (22/92/2021).

Mantan Mendikbud menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus menggencarkan testing, tracing, dan treatment (3T) yang merupakan sistem deteksi dini dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

"Sampai sekarang belum diturunkan sistem deteksi dini. Apa itu? Kegiatan testing tetap tinggi 8,4 kali lipat lebih tinggi dari standar WHO. Kegiatan tracing tetap tinggi. Jadi walaupun positivity rate kita telah diangka 0,7 tetapi kegiatan testing tidak direndahkan tetap tinggi," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa bila sudah terdeteksi adanya kenaikan kasus Covid-19 melalui tracing, maka Pemprov DKI Jakarta akan langsung mewaspadainya.

"Jadi itu salah satu cara mendeteksi. Kedua ya kita semua sama-sama jaga prokes dan pastikan keluarga tetangga, kolega ikut vaksinasi. Bagi yang belum, ajak untuk ikut vaksin," tuturnya

sumber: https://megapolitan.okezone.com/

CIKARANG - Sebanyak 49 titik tanggul Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam kondisi kritis. Bahkan, 26 titik di antaranya masuk zona merah dan harus segera diperbaiki karena berpotensi menyebabkan banjir besar yang mengancam keselamatan warga.

"Dari BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum, untuk penguatan tanggul ternyata ada 55 titik kritis yang di antaranya 26 titik merah, 26 titik kuning, dan tiga titik hijau. 49 titik masuk Kabupaten Bekasi," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan saat memimpin rapat koordinasi antisipasi banjir di Kabupaten Bekasi, Rabu (22/9/2021).

Dani mendesak pihak berwenang segera memperbaiki puluhan titik tanggul kritis itu agar tidak terjadi lagi bencana banjir besar akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum seperti di Kecamatan Pebayuran pada awal tahun.

Dia mengungkapkan seluruh titik atau zona merah tanggul itu berada di Kabupaten Bekasi. 26 tanggul itu dinilai paling kritis dan membutuhkan prioritas perbaikan lebih awal.

Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat akan mengirimkan surat permohonan perbaikan tanggul Sungai Citarum kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan harapan kementerian segera menginstruksikan perbaikan tanggul melalui BBWS Citarum.

"Sebanyak 26 titik yang merah ini tadi kami sudah sepakati akan menyurati Kementerian PUPR untuk dapat diberikan anggaran tambahan kepada BBWS Citarum agar dapat segera dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk 26 titik kuning akan dilaksanakan pada 2022," ucapnya.

Selain perbaikan tanggul, kata Dani, pihaknya akan melaksanakan penghijauan pada Daerah Aliran Sungai Citarum bekerja sama dengan Komandan Sektor 20 Citarum Harum. Penghijauan akan dilakukan dengan melakukan vegetasi tanaman guna memperkuat tanggul.

"Bersama Komandan Sektor 20, kami akan merintis pelaksanaan penghijauan pada Daerah Aliran Sungai Citarum di daerah hilir khususnya untuk tanggul yang masih kuat dengan vegetasi tanaman agar dapat memperkuat tanggul," ucapnya.

Dani juga menginstruksikan camat di wilayah 26 titik tanggul merah untuk menerapkan early warning system.

Mereka diminta mengamati tinggi muka air di wilayah hulu sungai. Hal itu dimaksudkan agar pada saat air di wilayah hulu sungai sudah meninggi, Pemkab Bekasi dapat segera melakukan evakuasi pada warga yang tinggal di bantaran sungai.

"Jadi saat air sudah meninggi di hulu, kecamatan di hilir dapat diinfokan dua atau tiga jam sebelumnya sehingga dapat dievakuasi," ucapnya.

Dari puluhan tanggul kritis itu, salah satu yang terparah yakni kerusakan tanggul darurat di Kecamatan Pebayuran. Kerusakan tanggul ini sudah terjadi sejak Maret 2021, atau kurang dari sebulan pascabanjir besar merendam ribuan rumah di hilir Sungau Citarum itu.

Saat itu, sejumlah warga telah mengeluhkan kondisi tanggul yang terbuat dari tumpukkan karung pasir itu itu tiba-tiba menyusut. Kondisi ini semakin parah ketika hujan lebat mengguyur daerah sekitar hingga debit air meningkat.

JAKARTA – Sebanyak 303 rumah warga masih terdampak banjir di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, hingga Rabu 22 September 2021 sore. Banjir ini sudah berlangsung sejak Senin lalu, 20 September 2021 sekitar pukul 21.00 waktu setempat atau Wita.

Demikian kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Ketinggian muka air yang berkisar antara 30 hingga 100 cm tak hanya merendam perumahan warga, tetapi juga fasilitas umum dan aset lain warga, seperti lahan dan tambak. Pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu per Rabu 22 September pukul 17.00 WIB, menyebutkan 636 KK atau 2.095 jiwa terdampak. Belum ada laporan warga yang mengungsi akibat banjir tersebut.

Sementara itu, BPBD juga mendata sejumlah fasilitas umum yang terdampak, antara lain tempat ibadah 5 unit, fasilitas pendidikan 4, kantor desa 3 dan fasilitas kesehatan 3. Sedangkan aset warga, seluas 583 hektare tambak dan 285 hektar pertanian terdampak.

Wilayah terdampak berada di empat desa yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Desa Mekar Sari Jaya dan Desa Marannu di Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Pince Pute di Malangke serta Desa Subur di Sukamaju. Peristiwa banjir di empat desa dipicu oleh curah hujan yang tinggi selama dua hari berturut-turut. Hal tersebut menyebabkan debit air beberapa sungai meluap, seperti Sungai Rongkong, Masamba dan Lampuawa.

Merespons kejadian tersebut, personel BPBD Kabupaten Luwu Utara bersiaga apabila warga membutuhkan evakuasi ke tempat yang aman. Di samping itu, BPBD juga berkoordinasi dengan pihak aparat desa untuk pendataan dampak maupun kebutuhan di lokasi terdampak. Dari hasil kaji cepat, kebutuhan mendesak yang diperlukan yaitu sembako dan air mineral.

"BPBD setempat membutuhkan peninggian badan tanggul serta normalisasi saluran pembuangan air untuk penanganan banjir yang sudah berlangsung sejak Senin lalu, 20 September," ujarnya.

Prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan kecamatan yang terdampak banjir masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada Kamis (23/9/2021). BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada dan siap siaga terhadap kondisi banjir yang memburuk yang dipicu curah hujan.

Sementara itu, warga juga diimbau untuk menyikapi potensi bahaya hidrometerologi selama musim hujan maupun cuaca ekstrem pada saat peralihan musim atau pancaroba. BMKG menginformasikan pada hari ini, Rabu 22 September, bahwa sepekan ke depan hampir sebagian wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi antara lain

Daerah-daerah tersebut yaitu Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Wilayah lainnya, yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

sumber: https://news.okezone.com/

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, Pemerintah sudah menyelenggarakan sistem peringatan dini yang efektif dan masif pada setiap tingkatan, baik nasional, provinsi, kabupaten dan kota bahkan masyarakat.

"Ini merupakan langkah pengurangan risiko bencana dan tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, sebagai implementasi salah satu strategi pengurangan risiko bencana," kata Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pada Rakor Peringatan Dini dalam Menghadapi Ancaman Bahaya Hidrometeorologi di Jakarta, ia menjelaskan, berbicara tentang sistem peringatan dini, tidak terlepas dari dua komponen utama yaitu komponen struktur serta komponen kultur.

"Komponen struktur merujuk pada infrastruktur pengamatan dan monitoring, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga teknis, seperti BMKG dan PVMBG. Sedangkan komponen kultur sebagai diseminasi peringatan dini dan kapasitas masyarakat," katanya.

Lebih lanjut Prasinta menambahkan, untuk komponen struktur, yaitu institusi pemerintah seperti BMKG, PVMBG, Kementerian PUPR sudah memiliki sarana prasarana monitoring yang sudah cukup maju untuk bisa memberikan peringatan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat.

“Namun, untuk komponen kultur terkait bagaimana warning bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat serta bagaimana masyarakat harus bertindak terhadap warning yang diberikan, masih menjadi pekerjaan rumah besar kita semua termasuk di dalamnya BPBD,” ujar dia.

Prasinta menekankan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops menjadi sangat penting.

Pada kesempatan ini, Prasinta juga berpesan upaya para pemangku kepentingan untuk dapat menyampaikan informasi maupun melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk aksi dini atau early action di tingkat masyarakat.

Sementara itu, Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya menyampaikan peringatan dini berbasis masyarakat, salah satunya menitikberatkan pada kemampuan merespons. Informasi sebagai suatu peringatan dini itu harus memenuhi parameter, antara lain informasi dipastikan sampai dan dipahami oleh masyarakat.

“Masyarakat merespons informasi dengan evakuasi ke tempat yang aman,” ujar Afrial mengenai parameter peringatan dini berbasis komponen kultur.

BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini BNPB, selalu menyampaikan surat edaran peringatan dini terkait potensi bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, BNPB juga secara berkala menginformasikan analisis prediksi banjir melalui laman dan Whatsapp Group. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPBD untuk kesiapsiagaan dan konsolidasi antarpemangku maupun mitra di tingkat lokal.

Rakor itu  dihadiri oleh BPBD provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pada rakor tersebut BNPB menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Dodo Gunawan dan Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG Agus Budianto.

sumber: ANTARA