Blog

Kerangka Acuan Kegiatan

Diseminasi Hasil Penelitian

KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

Selasa, 13 Oktober 2020

Pengantar

Seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun, karena nilai untuk HDP hanya 20 persen dan bisa lolos tanpa membuat perencanaan, tidak jarang rumah sakit hanya membuat dokumen dan tidak mensosialisasikannya ke seluruh staf. Hal yang kerap menjadi masalah, ketika terjadi bencana rumah sakit mengabaikan kembali dokumen perencanaannya. Siapa yang sudah ditunjuk sebagai komandan, siapa yang akan bertugas secara operasional, bidang data informasi mengurusi apa dan bagaimana analisis risiko rumah sakit sebelumnya untuk perencanaan surge hospital menghadapi lonjakan kasus, bagaimana komunikasi lintas sektor dan sebagainya.

Situasi tersebut lebih berat terjadi pada bencana non alam seperti saat ini, pandemi global COVID-19. Walaupun pada dasarnya konsep penanganan pandemi ini sama dengan konsep penanganan bencana, tetapi terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Dengan memperhitungkan jumlah kenaikan kasus COVID-19 maka rumah sakit harus dapat menyiapkan scenario - skenario, SDM, fasilitas sarana dan prasarana untuk menghadapi lonjakan sehingga tidak akan terjadi kerusakan fungsi atau functional deficit yang akan merugikan atau berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, persiapan dan perencanaan yang baik akan mengurangi tingkat kekacauan pada saat tanggap atau respon terjadi. Penyebab koordinasi yang lemah diantaranya adalah ketidakjelasan siapa yang memimpin, bagaimana tugas - tugas dibagi ke seluruh SDM, bagaimana alur komunikasi, hingga lemahnya perencanaan berdasarkan situasi saat itu dan ke depannya. Hal - hal ini merupakan komponen dari sistem komando yang ada di perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit atau hospital disaster plan. Belum ada penelitian yang mengukur khusus kesiapsigaan rumah sakit menghadapi pandemi COVID-19 dari unsur sistem komando yang ada di hospital disaster plan. Menarik untuk mengidentifikasi upaya - upaya kesiapsiagaan termasuk hambatan bagi rumah sakit menghadapi pandemi COVID-19.

Tujuan

Presentasi ini bertujuan untuk :

Menyampaikan hasil penelitian kajian kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi Pandemi COVID-19 berbasis sistem komando di wilayah DIY dan DKI Jakarta
Menyampaikan saran dan rekomendasi hasil pembelajaran dari penelitian

Output

Penelitian dipresentasikan kepada publik melalui webinar terbuka
Peserta mendapatkan informasi bagaimana kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi Pandemi COVID-19 berbasis sistem komando di wilayah DIY dan DKI Jakarta

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Oktober 2020
Pukul : 13.00 - 14.30 WIB

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Moderator
Selasa, 13 Oktober 2020
13:00 – 13:10	Pembukaan:	Moderator : dr. Bella Donna, M.Kes
13.10 – 13.40	Presentasi Hasil Proposal Penelitian Kajian Kesiapsiagaan Rumah Sakit dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 Berbasis Sistem Komando di Wilayah DIY dan DKI Jakarta	Madelina Ariani, MPH
13.40 – 14.30	Diskusi	Pembahas : dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD

Narahubung

Happy
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontak : 085358727172

10 Klaster dengan Kasus Aktif Covid-19 Terbanyak di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan RI menjadi klaster penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus aktif tertinggi di wilayah DKI Jakarta.

Informasi tersebut dikutip dari paparan data klaster penularan Covid-19 DKI Jakarta pada situs corona.jakarta.go.id hingga 30 September 2020.

Situs resmi Pemprov DKI itu menampilkan jumlah kasus aktif Covid-19 pada 21 hingga 30 September di klaster-klaster penyebaran di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan data pada situs tersebut, jumlah kasus aktif Covid-19 di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah 76 kasus.

Kemudian, Asrama Cendrawasih Pemda Papua dengan 60 kasus aktif Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020, perusahaan atau perkantoran harus ditutup selama 3x24 jam apabila ditemukan karyawan yang terpapar Covid-19.

Berikut rincian 10 klaster penularan Covid-19 dengan jumlah kasus aktif tertinggi di wilayah DKI Jakarta.

1. Kementerian Perhubungan RI: 76 kasus

2. Asrama Cendrawasih Pemda Papua: 60 kasus

3. Kementerian Pertahanan RI: 40 kasus

4. Kantor Metro TV: 23 kasus

5. Kompas TV: 19 kasus

6. Kemenpora RI: 18 kasus

7. Panti Laras Harapan Sentosa 3: 15 kasus

8. Pernikahan RW 12 Kelurahan Penggilingan: 15 kasus

9. BATAN: 14 kasus

10. Takziah Duren Sawit: 14 kasus

Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan selama dua pekan, terhitung mulai 28 September hingga 11 Oktober 2020.

PSBB yang diperketat awalnya diberlakukan selama dua pekan mulai 14 hingga 27 September 2020.

Pemprov DKI memutuskan kembali memperpanjang PSBB karena angka kasus positif Covid-19 berpotensi meningkat kembali jika PSBB dilonggarkan.

Selama PSBB, warga Ibu Kota diimbau tetap beraktivitas di rumah serta membatasi kegiatan yang mengundang kerumunan.

Sementara itu, ada penambahan 1.430 kasus baru pada Minggu kemarin, berdasarkan hasil uji usap PCR pada 3 Oktober 2020 dan sepekan terakhir dari satu laboratorium swasta.

Berdasarkan data dari DKI Jakarta di laman corona.jakarta.go.id, pertambahan kasus yang dilaporkan sebanyak 1.165 kasus terdiri uji usap Sabtu (3/10), sebanyak 1.015 kasus positif.

Kemudian, akumulasi laporan sepekan terakhir dari satu laboratorium swasta sebanyak 415 kasus.

Dengan demikian, total jumlah kasus konfirmasi positif hingga saat ini adalah 79.214 kasus, bertambah signifikan dari sebelumnya sebanyak 77.784 kasus.

Total pasien sembuh di Jakarta kini sudah mencapai angka 64.319, setelah ada tambahan pasien sembuh 1.033 orang.

Adapun 13.134 orang masih dirawat/isolasi, serta 1.761 orang meninggal dunia atau 2,2 persen dari total kasus positif.

BNPB Catat 2.162 Bencana Sepanjang 2020, Lebih dari 4,4 Juta Orang Terdampak

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang 1 Januari hingga 2 Oktober 2020, total 2.162 kejadian bencana telah melanda Indonesia. Akibat bencana itu, sebanyak 299 orang meninggal dunia dan lebih dari 4,4 juta orang terdampak dan mengungsi.

“Kejadian bencana sepanjang 2020 tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 2.162 kejadian. Bencana menimbulkan terdampak dan mengungsi sekitar 4.496.962 orang, sedangkan meninggal dunia 299 orang dan hilang sebanyak 25 orang dan luka-luka 458 orang,” ungkap Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam keterangannya yang diterima (3/10/2020).

Raditya mengatakan, BNPB mencatat bencana yang mendominasi hidrometeorologi diantaranya bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.

“Paling banyak terjadi yakni sebanyak 799 akibat peristiwa banjir. Kemudian diikuti dengan angin puting beliung sebanyak 589 kejadian, tanah longsor sebanyak 389 kejadian, gelombang pasang dan abrasi sebanyak 26 kejadian, gempa bumi 13 kejadian dan erupsi gunung api 5 kejadian,” jelasnya.

Foto: BNPB

BNPB juga mencatat terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebanyak 318 kejadian, dan 22 kejadian kekeringan terjadi sepanjang 2020.

Sementara itu, tercatat sebanyak 1.141 kejadian bencana melanda Pulau Jawa. Dimana tiga Provinsi di Pulau Jawa yang tercatat paling banyak kejadian bencana terjadi di Jawa Barat 384 kejadian, Jawa Tengah dengan 369 kejadian, dan di Jawa Timur sebanyak 314 kejadian bencana.

Dan tercatat sebanyak 494 kejadian bencana terjadi di Pulau Sumatera, di Kalimantan 207 kejadian bencana, kemudian di Sulawesi terjadi 188 kejadian, di Bali terjadi 26 kali kejadian bencana, di Nusa Tenggara sebanyak 39 kejadian, dan di Maluku juga Papua terjadi 48 kali kejadian bencana selama 2020.

Sementara itu, dampak bencana sekitar 33.282 rumah rusak dengan rincian 6.961 rumah rusak berat, 5.012 rumah rusak sedang dan 21.309 rumah rusak ringan.

Sebanyak 1.423 fasilitas umum juga mengalami kerusakan dengan rincian 632 fasilitas pendidikan, 663 fasilitas peribadatan, dan 128 fasilitas kesehatan rusak, 129 kantor rusak dan 351 jembatan mengalami kerusakan akibat bencana.

Sementara dampak dari bencana non alam epidemi Covid-19 hingga 2 Oktober 2020 tercatat sebanyak 295.499 kasus positif. Dimana sebanyak 10.972 orang meninggal dunia dan 221.340 pasien Covid-19 yang sembuh.

La Nina Akan Terjang Indonesia, BMKG Imbau Masyarakat Daerah Rawan Bencana Persiapkan Diri

PR DEPOK – La Nina adalah fenomena atmosfer laut gabungan yang terjadi ketika anomali suhu di perairan mencapai minus 0,5 derajat celcius.

Diberitakan sebelumnya, La Nina diperkirakan akan melanda Indonesia hingga akhir tahun 2020 yang berpotensi meningkatkan curah hujan tinggi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Terkait hal ini, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bogor, Hadi Saputra, menjelaskan bahwa dampak fenomena La Nina terhadap wilayah Bogor bersifat moderat atau sedang.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Hadi, La Nina akan menyebabkan meningkatnya curah hujan sebanyak 10 persen lebih tinggi dari biasanya pada musim penghujan.

Namun, Hadi Saputra juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati karena La Nina ini dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah yang menjadi langganan bencana alam.

"Untuk mengantisipasi dampak La Nina, maka kami berkoordinasi dengan BPBD di wilayah Bogor dan sekitarnya untuk memberikan peringatan dini saat curah hujan meningkat," kata Hadi saat ditemui pada Minggu, 4 Oktober 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.

Lebih lanjut, prakirawan BMKG Bogor tersebut juga meminta masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana untuk memperhatikan faktor lingkungan.

Ia mengimbau agar masyarakat menjaga kelestarian alam sebagai upaya untuk menekan dampak buruk dari badai La Nina.

Dalam keterangannya, Hadi Saputra juga menuturkan mengenai masyarakat yang harus siap menghadapi bencana.

Ia meminta masyarakat untuk melakukan persiapan supaya jika bencana terjadi, mereka bisa menyelamatkan diri dan harta benda.

Untuk diketahui, fenomena La Nina ini ditandai dengan tekanan udara yang lebih rendah dari biasanya di Pasifik Barat.

Wilayah yang termasuk dalam zona bertekanan rendah ini akan mengalami peningkatan curah hujan.

Sementara itu, berdasarkan laporan BMKG hingga akhir September 2020, anomali iklim La Nina terpantau sedang berkembang.

Di Indonesia, peningkatan curah hujan akibat La Nina ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera.***

Tsunami 20 Meter Ancam Bali, BMKG Minta Pemda Mitigasi Bencana 28 Negara Gelar Latihan Mitigasi Tsunami

ANGUPURA - Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa megathrust yang berpotensi tsunami.

Begitu juga pulau Bali juga berpotensi terhadap gempa dan ancaman tsunami tersebut. Sehingga masyarakat juga diharapkan selalu waspada.

Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Penyebaran BBMKG Wilayah III Denpasar Dwi Hartanto menerangkan, ancaman gempa megathrust dan tsunami sangat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Bali.

Karena hampir semua wilayah Indonesia terutama Sebelah Barat Sumatera, Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara hingga laut Maluku mempunyai potensi gempa gempa besar yang dapat menimbulkan tsunami.

Kalau di lihat peta buku pusgen 2017, di wilayah Selatan Jawa dan Bali terdapat segmen-segmen gempa dengan magnitudo bervariasi 8.5 sampai dengan 8.7.

“Kalau segmen-segmen tersebut pecah secara bersamaan dapat menghasilkan gempa dengan Magnitudo 9.1, ” terang Dwi Hartanto kemarin.

Dengan magnitudo 9.1 dapat menimbulkan tsunami setinggi 20 meter di sepanjang pantai Jawa, termasuk Bali. Sehingga perlu ditingkatkan mitigasi kesiapsiagaan masyarakat, pemerintah bila mana gempa tersebut terjadi.

“Karena sampai sekarang kita tidak bisa memprediksi gempa gempa tersebut akan muncul, ” beber Dwi Hartanto.

Selain itu, juga akan digelar Indian Ocean Wave Exercise 2020 (IOWave20) tanggal 6 Oktober 2020 dalam rangka latihan kesiapan menghadapi tsunami di kawasan Samudera Hindia yang diikuti 28 Negara di Samudera Hindia.

IOWave20 merupakan latihan rutin 2 tahunan sistem peringatan dini dan mitigasi tsunami untuk negara-negara di sepanjang tepian Samudera Hindia (ICG/IOTWMS).

IOWave pernah dilakukan pada tahun 2009, 2011, 2014, 2016 dan 2018. Tujuan dari latihan ini yaitu untuk memvalidasi rantai informasi gempabumi

dan peringatan dini tsunami mulai dari diseminasi, pemahaman produk dan moda komunikasi serta melatih kesiapsiagaan daerah, masyarakat dan media dalam menghadapi tsunami serta menguji Standar Operasional Prosedur (SOP).

Karena untuk skenario tsunami magnitudo 9.1 di selatan Jawa Timur, kecuali Buleleng Timur. Sementara kalau untuk skenario di utara Bali seperti tentunya daerah Buleleng yang berpotensi.

Selain itu Pantai Kuta, Nusa Penida, Sanur, Jembrana, Pantai Tabanan, Pantai Gianyar, Pantai Karangasem juga berpotensi.

“Nah, dengan latihan ini (IOWave20), diharapkan sistem peringatan dini tsunami kita siap dan berjalan dengan baik jika sewaktu-waktu tsunami terjadi, ” ungkapnya.

Sementara Kepala BPBD Badung Bagus Nyoman Wiranata, membenarkan jika Badung telah memiliki skenario tanggap bencana gempa bumi.

Tanggap bencana ini berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Skenario menghadapi gempa di Kabupaten Badung telah memiliki rekonstruksi gempa bumi dan tsunami. Bahkan, di dalam renkon terdapat susunan komando tanggap darurat,” ujar Wiranata.

Menurutnya, tanggap bencana melibat semua lini, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), alat berat dan peralatan kesehatan. Termasuk, tempat evakuasi yang harus dituju ketika terjadi bencana.

“Dalam tanggap bencana, kami berkoordinasi dengan OPD akan mengerahkan masing-masing kemampuan yang dimiliki oleh OPD atau steakholder.

Seperti, SDM, peralatan, maupun obat-obatan termasuk tempat evakuasi yang harus dituju,” pungkasnya.

(rb/dwi/mus/JPR)