Laporan tentang perkembangan Strategi Perencanaan Berbasis Bukti dari kabupaten Jayapura ini disusun pada Rabu pekan lalu (5/6/2013). Peserta yang terlibat saat kegiatan berlangsung diantaranya : dr. Farid (Kabid SDM Dinkes Kab Jayapura), Edward (Kabid Umum dan Program Dinkes Kab Jayapura), Kasie Program Dinkes Kab Jayapura, Kabid Kesehatan Keluarga Dinkes Kab Jayapura, FKM UNCEN Tim Provinsi Papua dan PKMK FK UGM.
Proses
Pertemuan sosialisasi dan pembahasan hasil perencanaan berbasis bukti di kabupaten Jayapura dilaksanakan dengan metode kunjungan. Metode ini digunakan karena pertemuan yang awalnya dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Jayapura terkendala dengan padatnya kegiatan. Agenda kunjungan dilakukan pertama kali ke dinas kesehatan Kabupaten Jayapura. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pertemuan kecil yang melibatkan beberapa kepala bidang, memang sangat disyangkan beberapa pihak yang ikut dalam pelatihan PBB di Hotel Yasmin kota Jayapura tidak dapat mengikuti pertemuan kecil tersebut. Pada pertemuan tersebut diperkenalkan kepala bidang Umum dan Program yang baru satu minggu menjabat. Dijelaskan pula bahwa ada beberapa pergantian posisi kepala bidang dan kepala seksi di beberapa bidang. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang mengikuti pelatihan di Hotel Yasmin sudah tidak pada tempatnya.
Tantangan yang dihadapi dinas kesehatan semakin besar tidak hanya kurangnya SDM tetapi juga karena kondisi politis dimana SDM sering kali dirotasi dan dipindah tugaskan. Masukan yang diperoleh dalam pelatihan PBB berikutnya perlu menunjuk orang dan posisi yang tepat dalam mengikuti pelatihan selanjutnya. Pertemuan di dinas kesehatan mengungkapkan kurangnya koordinasi yang melibatkan semua bidang. Akibatnya perencanaan setiap bidang dilakukan secara terpisah. Pada pertemuan tersebut, mereka sangat senang karena ada pihak yang menfasilitasi pertemuan dan membicarakan perencanaan secara bersama-sama.
Hasil strategi PBB dari pelatihan sebelumnya di Hotel Yasmin pada Februari 2013 telah masuk dalam draft perencanaan tahun 2014. Pada tahun 2013 untuk bidan KIA hanya dialokasikan 200 juta masing-masing untuk DTPK dan AMP masing-masing 100 juta. Untuk perencanaan 2014 oleh bidang KIA dimasukkan perencanaan sebesar 1,5 Milyar rupiah. Hal ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan ini dihasilkan karena pendampingan UNICEF dan masukan dari PBB. Pembahasan perencanaan tersebut juga sangat di dukung oleh bidang SDM dimana terungkap bahwa bidang SDM tidak banyak dilibatkan dalam koordinasi program dan kegiatan lintas bidang.
Selain membahas hasil strategi PBB, melalui bidang Umum dan Program , pihak akademisi (UGM) diharapkan dapat membantu mendampingi dalam menyelesaikan pembuatan Renstra Dinas Kesehatan yang sampai saat ini sampai pembahasan bab I sampai bab III. Setelah pembahasan bab I, bab II dan bab III selesai diharapkan dapat dibahas oleh tim UGM melalui pertemuan jarak jauh atau skype dengan bantuan LDHE Kinerja USAID di dinas kesehatan.
Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan di RSUD Kabupaten Jayapura. Di RSUD tim provinsi dan UGM hanya bisa menemui kepala bagian Perencanaan RSUD. Kepala perencanaan ini pun masih baru menjabat sekitar seminggu. Pertemuan dilakukan untuk mengenalkan PBB yang telah dilakukan di kabupaten Jayapura. Staf RSUD yang pernah ikut dalam pelatihan sudah menjabat di bidang lain di RSUD.
Hasil
Pertemuan sosialisasi dan pembahasan hasil strategi PBB di Kabupaten Jayapura mengahasilkan :
- Pergantian staf di beberapa bidang di dinas kesehatan kabupaten Jayapura
- Kurangnya koordinasi antar bidang di dinas kesehatan dengan minimnya pertemuan lintas bidang di dinas kesehatan
- Inkorporasi strategi hasil PBB pada perencanaan dinas kesehatan telah dilakukan yaitu dengan bertambahnya alokasi dana yang direncanakan di dinas kesehatan dari 200 juta ke 1,5 milyar untuk tahun 2014.
- Adanya keinginan pendampingan pembuatan Renstra dinas kesehatan kabupaten Jayapura.
Kesimpulan
Pertemuan sosialisasi dan pembahasan strategi hasil PBB di dinas kesehatan kabupaten Jayapura telah dilakukan meskipun belum optimal karena hanya dilakukan model kunjungan ke dinas kesehatan dan RSUD. Kunjungan tidak dilakukan di Bappeda dan SKPD lain yang terkait. Peran Bappeda sebagai leading sektor masih kurang dikarenakan padatnya kegiatan di Bappeda.
