Ringkasan Eksekutif

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Pengalaman penanganan Gempa Lombok tahun 2018 memberikan banyak pelajaran. Banyak gagasan-gagasan yang muncul untuk memperbaiki sistem manajemen penanganan bencana khususnya bagi sektor kesehatan. Sejak awal terjadinya gempa, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan (MBK) PKMK FK-KMK UGM terjun ke lapangan sebagai ahli manajemen bencana kesehatan yang bertugas membantu Dinas Kesehatan dalam mengoperasikan HEOC. Sejak saat itu, komunikasi terus berlanjut hingga proses perbaikan manajemen bencana kesehatan di daerah. Salah satu pendampingan konsultasi yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana. Hasil konsultasi tersebut disambut oleh Dinkes Prov NTB dan mencantumkan kegiatan review dan pendampingan penyusunan HDP kedalam anggaran kegiatan Dinkes tahun 2023-2024. Hasil monitoring awal yang sudah dilakukan oleh Dinkes Prov NTB, dokumen HDP yang disusun oleh 18 RS sangat bervariasi dan memerlukan review apakah dokumen tersebut sudah operasional digunakan saat terjadi bencana.

Selanjutnya Dinkes Prov NTB berkoordinasi dengan Divisi MBK untuk melakukan review 15 dokumen HDP. Review dilakukan dengan cek list kelengkapan dokumen menggunakan komponen template HDP atau modul HDP yang disusun oleh Divisi MBK. Modul HDP tersebut dikembangkan dan diadaptasi dari pedoman Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) Kemenkes dan Kebutuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Seluruh RS sudah memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana, baik berupa dokumen HDP, SOP dan tim bencana. Kelengkapan operasional dokumen HDP setidaknya sudah mengatur struktur pengorganisasian dan tupoksi, menghitung analisis risiko dengan tools Hazard Vulnerability Assessment (HVA) dan Hospital Safety Index (HSI), pengembangan skenario, menyusun fasilitas yang dibutuhkan saat bencana, menyusun SOP saat bencana dan rencana tindak lanjut. Hasil review menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen belum menyusun secara mendetail komponen HDP. Beberapa RS menyusun struktur pengorganisasian hanya untuk satu jenis bencana saja, RS belum menyusun tupoksi, sudah melakukan HVA namun belum menyusun skenario, belum menyusun fasilitas saat bencana dan SOP belum mencakup semua kebutuhan untuk penanganan bencana. Dari hasil review tersebut maka disepakati untuk melaksanakan pelatihan penyusunan dokumen HDP serta pendampingan penyusunan hingga finalisasi. Pelatihan dan penyusunan pendampingan HDP berlangsung sekitar 8 bulan.

Pelatihan dilakukan secara offline dan pendampingan dilakukan secara online dan berkala. Masing-masing RS didampingi oleh narasumber/fasilitator dari Divisi MBK. Dinas Kesehatan Provinsi menargetkan output dari kegiatan tersebut adalah 18 RS memiliki dokumen HDP yang operasional. Pemegang program sebagai fasilitator dari Dinkes Provinsi NTB memiliki komitmen untuk mengawal RS dalam proses penyelesaian dokumen. Dinkes juga melakukan kunjungan langsung kepada RS yang mengalami kendala atau tidak rutin mengirimkan progress penyusunan. Per Juli 2024 terdapat 15 RS sudah menyusun dengan lengkap dokumen HDP. Meskipun kerja sama pendampingan sudah berakhir dengan Div MBK PKMK, tim tetap terbuka bagi RS yang membutuhkan pendampingan lanjutan khususnya bagi RS yang merencanakan kegiatan simulasi.

PKMK FK-KMK UGM sedang dalam proses pengurusan surat permohonan supaya RS bersedia dokumen HDP yang disusun dapat dipublikasikan melalui website bencana kesehatan. Dinkes juga mengadvokasi RS supaya menganggarkan biaya untuk kegiatan simulasi sebagai bentuk rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

Penulis :
Happy R Pangaribuan, MPH
Peneliti Div MBK FK-KMK UGM