Yogyakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri meminta para akademisi, pakar dan peneliti sosial yang hadir pada konferensi konsorsium internasional pembangunan sosial keempat Asia Pasifik di Yogyakarta, 27--30 Juni 2012 dapat membangun sistem peringatan dini guna mencegah bencana sosial.
"Saya juga menginginkan forum ini akan dapat melahirkan masukan bagi upaya-upaya pencegahan bencana sosial akibat munculnya beragam masalah sosial," katanya di Yogyakarta, Rabu.
Menjawab ANTARA usai membuka konferensi konsorsium internasional pembangunan sosial atau International Consortium for Social Development-Asia Pasific (ICSD-AP), Mensos menegaskan bahwa jika bencana alam sistem peringatan dini alatnya secara fisik bisa dipasang, maka untuk bencana sosial membutuhkan "alat sosial" yang diharapkan mampu mencegah potensi bencana sosial yang mungkin terjadi.
Ia menjelaskan bahwa jika bencana alam di lautan seperti tsunami, maka peralatan sistem peringatan dininya bisa dipasang di titik-titik tertentu, ada suara dan semacamnya, namun untuk antisipasi bencana sosial meski dibangun juga.
"Tapi kalau `early warning system` bencana sosial `kan sudah bisa dibaca, kalau masyarakat dalam suatu kondisi tertentu, tentu ke depannya bisa berbahaya sehingga dapat dicegah," katanya.
Mensos memberi contoh ada di daerah tertentu anak-anak kecil dilatih perang-perangan dengan memakai alat panah, dan hal itu dikhawatirkan ke depan bisa membahayakan, sehingga sedapat mungkin harus dihilangkan.
"Ada di beberapa daerah anak usia 6 tahun dilatih permainan itu, sehingga kita bisa khawatir bagaimana besarnya nanti, Jadi, (permainan) yang seperti ini bisa dihindari," katanya.
"Dan pasti, bisa dibangun `early warning system`, seperti tidak boleh diteruskan permainan ini, karena dikhawatirkan nanti besarnya bisa panah-panahan beneran, dan bahkan bunuh-bunuhan, sehingga ada permainan-permainan yang mengarah pada bencana sosial dihindari, sebab anak-anak harus dijaga," tambahnya.
Salim Segaf Al Jufri memberi contoh lagi, seperti konflik masalah tanah, yang jika dibiarkan akan ada terjadi bencana sosial. "Jadi sebelum terjadi diselesaikan, seperti diberi batas sehingga ada kejelasan batas tanah, dan sebagainya," katanya.
Dalam perspektif semacam itulah perlu dibuat sistem yang adil. "Nah, ini bisa disumbangkan para akademisi, peneliti, dan pakar ilmu sosial, di mana dapat dilahirkan skema yang berbeda-beda tiap daerah.