Takengon - Kondisi topografis perbukitan yang dimiliki Kabupaten Aceh Tengah sangat rentan dengan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Menyikapi kondisi itu diperlukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dari semua pihak secara terintegrasi.
"Jika bencana terjadi, kerugian yang kita alami sangat besar, seperti kerusakan infrastruktur, kehilangan harta benda, gangguan psikis korban bencana hingga sampai korban jiwa. Untuk itu, kita harus siap sehingga standar operasi prosedur (SOP) yang baik dinilai sangat urgen," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Taufik MM saat membuka rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di operation room Setdakab, Senin (10/12).
Menurut Taufik, secara tidak langsung besarnya kerugian terhadap bencana yang tidak tertangani dengan baik akan berpengaruh pada terhambatnya pembangunan. Untuk menangani bencana secara terintegrasi diperlukan kesatuan gerak dan koordinasi yang baik dalam penanggulangan bencana melalui penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. "Inilah yang menjadi urgensi dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana sejak dini," ujarnya.
Dijelaskan, dalam mengelola bencana diperlukan pedoman yang diharapkan dapat menuntun para pihak agar mampu mengambil perannya masing-masing dalam bentuk SOP yang mengatur peringatan dini dan penanganan darurat bencana.
Prosedur pengelolaan kebencanaan diperlukan untuk mengatur tentang siapa melakukan apa dan bagaimana hal tersebut dilakukan serta melibatkan sektor apa saja, sehingga nantinya menjadi kesatuan gerak yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pihak maupun unit kerja terkait.
Dibuat Lebih Rinci
Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs Muhammad Syukri MPd mengatakan, SOP yang disusun perlu dibuat lebih rinci karena setiap bencana berbeda karakteristik dan penanganannya. SOP penanganan bencana harus disusun secara detail karena setiap bencana memerlukan penjabaran tugas dan alokasi sumberdaya yang berbeda.
Anggota DPRK Aceh Tengah, Budiono S.Hut menyatakan, agar SOP dapat berjalan dengan baik harus dilakukan inventarisasi titik-titik potensi bencana, termasuk pendataan pasca terjadinya bencana yang melingkupi data lokasi, kerugian dan data lainnya. "Penting menyusun peta bencana sebagai acuan dalam bertindak dan bahan evaluasi ketika terjadi bencana ke depan," ujarnya.
SOP penanggulangan bencana yang akan disusun terstruktur ini membicarakan tentang langkah-langkah yang telah disepakati oleh seluruh pihak. Rapat koordinasi penyusunan SOP melibatkan sejumlah instansi terkait.
Selain Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) selaku koordinator, rapat dihadiri pihak Kodim 0106, Polres Aceh Tengah, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Satpol PP dan WH, Bagian Humas Setdakab, PMI, SAR, Forum TKSK, Forum PSM dan RAPI Aceh Tengah
sumber:http://www.analisadaily.com