MATARAM-Gelombang pasang yang menerjang pesisir Kota Mataram kali ini lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh pun telah menetapkan masa tanggap darurat selama tiga hari, terhitung sejak Sabtu (25/5) lalu. ’’Berdasarkan perkiraan dan informasi yang saya terima, (gelombang pasang) bisa tiga hari,’’ kata wali kota, Minggu (26/5).
Selama masa tanggap darurat, segala macam kebutuhan masyarakat yang menjadi korban ditanggung pemerintah. Logistik seperti makanan dan air minum telah disiapkan. ’’Tentu harapan kita bersama, air tidak sederas hari pertama,’’ sambungnya.
Diberitakan kemarin, gelombang pasang merendam 1.161 rumah warga di tujuh kelurahan mencakup dua kecamatan, yakni Ampenan dan Sekarbela. Di Ampenan ada empat kelurahan yang terkena dampaknya, yaitu Kelurahan Bintaro, Ampenan Tengah, Banjar, dan Ampenan Selatan. Kecamatan Sekarbela: Kelurahan Tanjung Karang Permai, Tanjung Karang, dan Jempong Baru.
Pada hari kedua kemarin, air yang menggenangi permukiman warga belum juga surut. ’’Semoga besok (hari ini, Red) tidak ada lagi,’’ harap Ahyar.
Sementara, pantauan Koran ini sekitar pukul 09.00 Wita kemarin, gelombang pasang kembali menerjang. Warga yang sedang melihat situasi pantai pun berhamburan menjauhi kawasan pantai. Akibat terjangan ini, sejumlah rumah warga rusak. Di Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, misalnya, sekitar 31 rumah warga rusak tertimbun pasir setinggi 1,5 meter. ”Warga kini belum bisa menempati rumah mereka kembali, ombak terus naik,” kata Basirun, ketua RT 04, Lingkungan Bagek Kembar.
Sementara di Lingkungan Karang Buyut, Kelurahan Ampenan Selatan, luapan air laut tidak hanya merendam rumah warga, namun juga merendam sekolah dan tempat ibadah. Luapan sampah di sepanjang saluran nampak menggunung, sehingga sampah air juga meluber ke perumahan warga.
Mesin pompa yang dipasang tidak mampu menyedot semua air. Kapasitas kolam yang sempit membuat kolam penampungan juga ikut terendam. Penyedotan air juga terganggu karena air dipenuhi sampah. ”Sulit diserap, airnya dipenuhi sampah,” kata penanggung jawab mesin, Lalu Supratman.
Per jam mesin hanya mampu menyedot sekitar 10 ribu liter air. Sementara debit air jauh lebih besar. Mulanya mesin pompa dimaksudkan untuk membuang luapan air ke laut, namun terbatasnya kapasitas membuat usaha tersebut sia-sia. ”Tapi paling tidak dapat mengurangi,” katanya.
Wali kota yang melakukan pemantauan ke sejumlah titik bencana tidak menyangka dampak luapan air laut akan cukup parah. Gelombang pasang menghancurkan dinding posko pemantauan serta merusak dan menenggelamkan rumah warga. Tanggul dan jetty yang dipasang tidak mampu menghadang luapan air sehingga merendam rumah warga hingga radius 200 meter. ”Ini gelombang yang terparah, kita tidak menduga akan seperti ini,” katanya.
Untuk itu, pemkot langsung menerjunkan kekuatan penuh untuk menangani para korban gelombang dengan melibatkan semua instansi terkait. Sementara waktu, warga yang rumahnya rusak diungsikan ke tenda-tenda darurat. Mereka diberikan tempat tidur, makanan dan pemeriksaan kesehatan. ’’Saya tidak mau dengar ada keluhan di facebook atau twitter, ada yang belum makan,’’ tegasnya.
Untuk rumah yang rusak tentu akan diperbaiki kembali, disamping itu pemkot juga akan kembali merelokasi para nelayan. Tahun ini juga kembali dibangun 50 unit perumahan nelayan di kawasan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan. ”Saat ini kami sedang melakukan pendataan, semua kita impentarisir dulu baru setelah itu kita berikan bantuan, termasuk yang akan direlokasi,” katanya.
Saat gelombang pasang mulai menerjang Sabtu lalu, wali kota langsung turun hingga larut malam. Ia meminta mesin pompa dari Pemadam Kebakaran Kota Mataram dan PDAM Giri Menang didatangkan. Mesin itu untuk mengurangi debit air di permukiman. Wali kota meminta penanganan masyarakat yang rumahnya terendam bisa dibawa ke musala atau ke tenda. ’’Lebih enam pompa kita datangkan. Membantu sedot air di rumah warga,’’ urainya.
Ahyar memantau warga di Penghulu Agung hingga pukul 22.30 Wita. Dia terus menghubungi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) supaya logistik pengungsi diterima secepatnya. ’’Jumlah 1.000 jiwa lebih yang kita siapkan makan,’’ tukasnya.
Setelah berkeliling bersama Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko, Sekda HL Makmur Said dan beberapa kepala SKPD serta perwakilan Dinas Sosial Kota Mataram dan Provinsi NTB serta lurah dan camat, wali kota menggelar rapat di pengungsian warga Penghulu Agung. Pada kesempatan tersebut, wali kota meminta dukungan dari Kapolres Mataram menangani pengungsian.
Kapolres mengatakan, sejak pagi anggotanya langsung menyebar. Langkah cepat yang dilakukan anggota dengan membuat tenda pengungsian di Bagek Kembar. Warga sempat menolak ke tenda, setelah dibujuk barulah mereka mau ke tenda. ’’Kami akan terus memonitor,’’ kata Kurnianto.
Untuk evakuasi warga, Kurnianto menerjunkan puluhan anggotanya. Satuan Shabara menjadi pasukan terdepan yang mengevakuasi warga dan barang-barang milik warga. Kurnianto memimpin langsung evakuasi itu.
Ia mengatakan, proses evakuasi ini sebagai bentuk pelayanan prima Satuan Shabara terhadap warga. Karena tugas kepolisian tidak hanya bermuara pada persoalan keamanan, namun tugas sosial menjadi salah satu prioritas. ’’Kalau ada yang butuh bantuan, silakan menghubungi polisi,’’ katanya.
Dalam rapat tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) diberi tugas segera menormalisasi saluran menuju pantai. Supaya genangan di permukiman segera teratasi.
Penyaluran logistik bagi para korban diharapkan tepat waktu. Karena warga kesulitan air minum. Tiap kepala keluarga (KK), harus diberikan satu dus air mineral. Hal yang menyangkut kesehatan masyarakat juga terus diperhatikan. ’’Dari kami sudah 100 dus disiapkan. Nanti bisa ditambah,’’ ucap Kadis Kesehatan H Usman Hadi.
Dalam rapat tersebut, soal anggaran untuk logistik juga mencuat. Hari pertama bencana, setidaknya Rp 10 juta yang sudah keluar. Sementara dana bantuan belum dicairkan. ’’Dana kita belum bisa dicairkan. Soal logistik masih mengganjal,’’ ucap perwakilan BPBD Kota Mataram.
Wali kota meminta kebutuhan anggaran segera dicairkan. Dia meminta semua SKPD terus berkoordinasi dengan provinsi. Dalam masa tanggap darurat, semua benar-benar bisa membantu masyarakat. ’’Kita sudah sepakati, memberikan bantuan semaksimal mungkin,’’ katanya.