BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh diminta memfasilitasi kaum berkebutuhan khusus (disabilitas) dengan merumuskan panduan dasar dan pelatihan mitigasi bencana kepada kaum difabel, serta membahani masyarakat umum tentang disabilitas. Hal tersebut merupakan rekomendasi workshop “Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Inklusif” yang digelar Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKM-BKA), 30-31 Januari 2016 di Hotel Lading, Banda Aceh.
Ketua Umum FKM-BKA, Syarifuddin dalam sambutannya, Minggu (31/1) mengatakan, kaum difabel di Aceh sepatutnya mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang representatif, apalagi saat bencana datang. “Bencana itu datang tak diundang, dan pergi juga tak disuruh. Untuk itu kami butuh perhatian bukan sekedar bantuan,” ujarnya. Menurutnya, panduan dasar dan pelatihan kebencanaan bagi kaum disabilitas harus menjadi prioritas, sebab wilayah Aceh rawan bencana.
Dia menambahkan, forum yang saat ini dipimpinnya tersebut melibatkan semua jenis disabilitas guna pemenuhan hak-hak disabilitas. “Walau baru seumur jagung, forum ini sudah punya 7 cabang di Aceh yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat, Bireuen, Pidie, Sabang, Aceh Besar dan Banda Aceh,” kata Syarifuddin, seraya menyebut pihaknya telah memilih tiga tokoh peduli kaum disabilitas yaitu Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, dan 2 anggota DPRK Banda Aceh Irwansyah dan Zulfikar Abdullah.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal usai menerima penghargaan yang diserahkan Ketua DPD Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI) Aceh, Haflinda SPd menyebutkan, pihaknya merasa belum berbuat optimal bagi kaum disabilitas di Aceh. “Terus terang saya merasa malu menerima award ini. Namun komitmen zero diskriminasi terhadap kaum disabilitas, seperti Raqan kota ramah disabilitas terus kita dorong,” ujar Illiza.
Menurutnya, Pemko Banda Aceh terus berusaha mempersiapkan tenaga pendidik yang mampu mentransfer ilmu kepada kaum disabilitas.(fit)
sumber: tribunews