Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan anggaran penanganan bencana di Kementerian Sosial perlu di tambah karena melihat luasnya cakupan penanganan di seluruh Indonesia.
"Kemensos ini radiusnya kelihatan besar dan cakupannya luas sekali seluruh Indonesia karena itu perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk menambah anggaran," kata Saleh Daulay pada HUT ke-12 Tagana di Tagana Training Center di Sentul Bogor, Selasa.
Dia mengatakan saat ini anggaran di Kemensos mencapai Rp300 miliar untuk penanganan bencana alam. Namun perlu diketahui bahwa penanganan bencana juga dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Kalau digabung secara keseluruhan sebetulnya besar juga termasuk diantaranya pemda karena pemda juga memiliki anggaran untuk itu," tambah dia.
Tapi setidaknya kebutuhan-kebutuhan pokok yang diinginkan oleh Kemensos bisa dicapai misalnya buffer stok atau stok penyangga.
"Itu anggaran untuk mengantisipasi sewaktu-waktu ada bencana jadi mereka ada makanan, selimut, tenda kebutuhan air bersih dan sebagainya di daerah-daerah yang memang rawan bencana. Itu hal pokok karena jangan sampai terjadi bencana bantuan kemanusiaannya datang terlambat," ujar Saleh.
Dia mengatakan yang bisa memberikan bantuan kemanusiaan pada saat situasi darurat seperti itu yang pertama sekali adalah pemerintah maka pemerintah harus menyediakannya.
Di samping itu juga masalah logistik seperti perahu karet, tenda yang besar, dapur umum memang harus disiapkan. Terlebih lagi tugas Kemensos dalam koordinasi penanggulangan bencana adalah memberikan bantuan pada mereka yang ada di pengungsian.
Sementara Basarnas melakukan evakuasi, PMI memberi pertolongan kesehatan pertama sedangkan Kemensos tugas utama adalah memberikan perlindungan di tempat pengungsian.
"Di tempat pengungsian itu harus disiapkan semua kebutuhannya
Kalau anggaran kecil tentu seperti yang ada di rapat komisi VIII mereka menganggap anggaran seperti ini masih jauh dari kebutuhannya. Saya kira pemerintah juga sudah memikirkan itu tapi dengan segala keterbatasannya kita akan mendorong terus," kata Saleh.
Editor: Ruslan Burhani