Semarang - Anggaran senilai Rp 7 triliun akan digelontorkan untuk alat sistem deteksi dini bencana terintegrasi di Indonesia. Selain itu diusulkan pula agar alat-alat tersebut masuk kategori objek vital nasional sehingga dijaga aparat.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal Doni Monardo saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana se-Jawa Tengah di gedung Setda Provinsi Jateng.
Doni mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo beberapa hari usai pelantikannya sebagai Kepala BNPB terkait alat sistem peringatan dini yang kini banyak rusak.
"Setelah ada rapat terbatas saya sampaikan kepada Pak Presiden alat dan sistem peringatan dini rusak karena alam dan perbuatan manusia," kata Doni dalam sambutannya, Rabu (13/23019).
Ia juga mengusulkan agar alat sistem deteksi dini bencana menjadi objek vital nasional. Hal itu bertujuan agar alat dijaga aparat sehingga bertahan lama dan berfungsi optimal.
"Pak Presiden langsung tugaskan Panglima TNI untuk mengamankan alat-alat," tandasnya.
Terkait pengadaan alat deteksi dini terintegrasi, Doni menjelaskan kementerian keuangan akan menganggarkan Rp 7 triliun untuk 3 tahun ke depan dan pengelolaannya diserahkan kepada BNPB.
"Akan bertahap 3 tahun ke depan. KementErian Keuangan anggarkan Rp 7 triliun," pungkas Doni.
Ia menjelaskan mau tidak mau Indonesia memang harus bersiap dengan bencana karena berada di batang lempeng dan cincin api. Doni juga menggandeng seluruh pihak dalam antisipasi dan penanganan bencana termasuk para pakar.
"Para pakar ini di BNBP, tiap bulan pertemuan ada atau tidak ada bencana," tegasnya.
Doni menjelaskan, bencana alam bisa menimbulkan korban jiwa lebih banyak dari korban perang. Selama 10 tahun sejak tahun 2008 ada 11.579 korban jiwa di Indonesia akibat bencana alam.
"Bencana bisa timbulkan korban lebih dahsyat dari peperangan," pungkasnya.
Dikonfirmasi usai acara, Doni menjelaskan kementrian keuangan sudah memberikan ruang kepada BNPB untuk mengkoordinir alat yang dibutuhkan dengan memanfaatkan anggaran tersebut.
"BMKG, BIG, BPPT, LIPI kemudian Badan Geologi akan ajukan usulan anggaran. Kementerian Keuangan sudah berikan ruang kepada BNPB untuk mengkoordinir alat yang dibutuhkan," kata Doni.