Seputarindonesia.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, ada empat daerah rawan banjir yang perlu mendapat prioritas tinggi. Empat daerah itu adalah kawasan lereng Merapi, DKI Jakarta, daerah aliran Sungai Bengawan Solo,dan Citarum.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, memasuki musim penghujan, banjir lahar dingin Merapi menjadi ancaman bagi warga sekitar lereng. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaannya. Khusus untuk daerah Magelang, statusnya bahikan sudah dinaikkan menjadi siaga satu. “Ancaman lahar dingin sisa erupsi Merapi pada 2010 siap mengancam masyarakat dan infrastruktur di sepanjang 15 sungai di sekitar Merapi,” ungkap Sutopo di Jakarta kemarin.
Sutopo menjelaskan, dari 140 juta meter kubik hasil erupsi Merapi, diperkirakan masih terdapat sekitar 90 juta meter kubik material di lereng Merapi dan 50% di antaranya ada di lereng selatan yang diperkirakan mengalir ke Kali Woro, Kali Gendol, Kali Opak, dan Kali Boyong. Sementara 50% sisanya berada di sisi barat yang mengalir ke Kali Krasak, Kali Putih,Kali Lamat,dan Kali Pabelan.
“Saat ini penahan lahar dingin telah terisi 18,24 juta meter kubik pasir atau 90% dari kapasitasnya sehingga luncuran lahar mudah terjadi,” ungkapnya. Selain lereng Merapi, kawasan rawan banjir yang juga perlu mendapat perhatian tinggi adalah DKI Jakarta, khususnya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadi siklus banjir lima tahunan seperti yang terjadi pada 2002 dan 2007.
Menurut Sutopo,tidak mudah mengatasi banjir yang terjadi di Jakarta meskipun upaya penanganan telah dilakukan sejak 1960. Masalah banjir Jakarta sangat kompleks dan memerlukan kerja sama antarberbagai pihak, baik pemerintah,dunia usaha, maupun masyarakat.
Sebelumnya anggota Komisi VIII DPR Abdul Hakim meminta BNPB meningkatkan koordinasi ke daerah rawan bencana karena risiko bencana banjir pada puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember 2011 hingga Fe-bruari 2012.
“Hampir semua provinsi di Indonesia termasuk rawan banjir. Karena itu, untuk mengurangi risiko akibat bencana, khususnya korban jiwa dalam jumlah besar,”kata Abdul Hakim. ?andi setiawan