TEMPO.CO, Bandung - "Ada 23 dari 33 provinsi yang rawan banjir dan tanah longsor," kata Syamsul Ma'arif di Aula Barat ITB, Bandung, Selasa, 10 Januari 2012. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mewaspadai 23 dari 33 propinsi terkait puncak musim hujan sepanjang Januari-Februari 2012. Ketua BNPB Syamsul Ma'arif mengatakan, hampir seluruh Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua rawan banjir besar dan tanah longsor.
Menurut Syamsul, masyarakat di pinggir sungai dan regu penolong harus bersiap menghadapi luapan banjir. "Enggak apa-apa kebanjiran, yang penting tidak ada yang meninggal," katanya. Beberapa daerah rawan banjir luapan misalnya dari Sungai Bengawan Solo, Ciliwung, Citarum, dan Batanghari.
Syamsul mengatakan, daerah Kepulauan Riau tergolong aman karena tak banyak dialiri sungai. Adapun daerah rawan longsor, terutama di daerah lereng yang kemiringannya lebih dari 40 derajat. Biasanya pada tanah perkebunan yang subur. "Waspadai wilayah tebing seperti itu apalagi kalau tersiram hujan lebih dari tiga hari," katanya.
BNPB, kata Syamsul, kini telah menyiagakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Petugas juga diminta melakukan sosialisasi ke masyarakat di daerah rawan bencana.
Menurut salah seorang petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat, Dani, pihaknya sudah mendapat peta rawan bencana dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. "Tapi masih perlu dirincikan lagi daerahnya," kata dia.
Di seluruh Indonesia, ujar Syamsul, BPBD sendiri kini baru ada 350 dari 500 kota dan kabupaten se-Indonesia. Sulitnya membuat badan itu di daerah dimaklumi bukan karena pemerintah daerah kurang peduli. "Masih butuh waktu karena ada proses di DPRD dan dana operasionalnya," katanya.
Selain itu, BNPB mewaspadai ancaman banjir lahar dingin dan letusan dari tujuh gunung api, di antaranya Ijen, Lokon, dan Leutulo di Flores. Di semua lokasi itu, kata Syamsul, BPBD telah memasang kamera CCTV untuk mendapatkan data kondisi gunung secara real time.
Tahun ini, BNPB mengajukan dana Rp 500 miliar ke pemerintah untuk dana penanggulangan bencana. Adapun tahun lalu masih ada sisa dana Rp 216 milyar.