Dalam minggu ini kami ingin berbagi informasi terkait lowongan di bidang bencana kesehatan. Untuk pembaca website yang berminat, silakan simak di bawah ini:

IFRC Lombok DRR dan Delegate Resiliensi

Posisi ini akan menjadi perwakilan utama dari pelaksanaan kegiatan PRB di tingkat lapangan dan melapor kepada Koordinator Lapangan.

Intinya, delegasi PRB akan mendukung Palang Merah Indonesia (PMI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan cabang (6) dalam mengimplementasikan kegiatan PRB di bawah Banding Tsunami dan Gempa Bumi Indonesia. Rencana tindakan banding darurat akan membantu NS dengan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat untuk menanggapi bencana dengan cara yang efektif dan efisien serta mengurangi dampak pada masyarakat yang paling berisiko melalui pencegahan dan mitigasi. Selain itu, delegasi PRB akan mendukung setiap NS dengan pengembangan dan / atau peningkatan strategi dan rencana respons mereka dan selaras dengan inisiatif PRB nasional yang ada.

Selengkapnya >>

Manajer Program - Tanggap Darurat

Manajer Program akan mengawasi, Ketua Tim respons Lombok dan Sulawesi Tengah yang bekerja di lapangan dan anggota tim utama selama pelaksanaan respons, dan memberikan pembaruan serta input rutin untuk laporan donor dan produk komunikasi. Ia akan menghadiri pertemuan dan acara koordinasi rutin dengan para pemangku kepentingan, berkontribusi pada upaya penggalangan dana internasional dan memimpin dukungan penggalangan dana lokal di Indonesia. Dia akan memberikan saran tentang struktur tim dan manajemen respons dan memberikan dukungan pada penyelesaian laporan dan dokumentasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan MC internal.

Selengkapnya >>

Manajer Palang Merah Amerika - Manajemen Bencana (DM) untuk Proyek Kesiapan Gempa Indonesia

Manajer DM akan bekerja di bawah pengawasan Koordinator Manajemen Bencana dalam kemitraan dengan PMI dan kolega AmCross masing - masing di headquarter (HQ), tingkat regional dan negara dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek. Dia akan membantu secara signifikan dalam meningkatkan kapasitas PMI untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang risiko gempa bumi mereka sendiri dan langkah - langkah kesiapsiagaan yang diperlukan mengarah pada perubahan perilaku yang menerapkan pendekatan Keterlibatan dan Akuntabilitas Komunitas Palang Merah. Ia juga akan membantu PMI dalam membangun kemitraan multi - pemangku kepentingan yang lebih kuat yang berfokus pada sektor swasta.

Selengkapnya >>

Standard Operatonal Procedure (SOP) penanggulangan bencana merupakan salah satu dokumen kesiapsiagaan bencana. SOP memenuhi standar-standar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tidak terdapat pada kegiatan sehari-hari. SOP ini akan berbeda di setiap daerah, tergantung pada kebutuhan dan potensi yang bencana di masing-masing bencana. Dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas seyogyanya sudah memiliki SOP dalam penanggulangan bencana. Artikel berikut membahas tentang sistem informasi berbasis web membantu pengambilan keputusan ketika terjadi peristiwa massal di rumah sakit. SOP merupakan salah satu elemen penting yang ditampilkan dalam sistem informasi tersebut. Rumah sakit mengembangkan protokol terperinci untuk SOP, daftar prosedur dan urutan operasi jika terjadi peristiwa massal. Beberapa SOP yang ditampilkan dalam sistem tersebut adalah SOP konvensional, SOP radiasi, SOP toksiologis dan SOP skenario bencana alam seperti gempa bumi dan kasus luar biasa. 

Selengkapnya Klik Disini

Pergub DIY 108 Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk inisiasi Pokja Bencana FK – KMK UGM sebagai bakti pada wilayah DIY. Pergub ini mengatur SOP penanggulangan masalah kesehatan dalam situasi bencana. Peraturan ini terbit salah satunya karena pertimbangan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi dan dilayani pemerintah dalam situasi bencana. Sejumlah aspek yang diatur dalam layanan reproduksi di situasi bencana ialah KIA, keluarga berencana, Infeksi menular seksual, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi usia lanjut, kasus kekerasan seksual dan penyediaan PPAM. Sumber pendanaan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi ini berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pergub ini juga memuat lampiran peran SKPD, instansi di daerah, akademisi, organisasi profesi, ormas, lembaga usaha, lembaga internasional dan media massa.

Selengkapnya Klik Disini

Selanjutnya dalam Pergub DIY No 11 Tahun 2016 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pencarian, pertolongan dan penyelamatan sektor kesehatan pada situasi bencana. SOP ini berisi 16 halaman yang mengatur sejumlah hal yang terkait dengan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan sektor kesehatan pada situasi bencana di DIY. Pokja Bencana FK – KMK UGM membantu menyusun SOP ini mulai dari perencanaan hingga disahkan menjadi Peraturan Gubernur pada 2016 lalu. Harapannya SOP ini akan mempermudah koordinasi dan kerja masing-masing lembaga dan pihak yang membantu dalam upata evakuasi korban.

Selengkapnya Klik Disini