SuaraJogja.id - Pemda DIY akan menutup Posko Dukungan Gugus Tugas COVID-19 DIY. Pembubaran posko di tingkat DIY, beranggotakan para relawan yang biasanya ikut memakamkan jenazah pasien COVID-19 ini, rencananya mulai diberlakukan pada September 2020 mendatang.

Kebijakan tersebut diberlakukan dari hasil evaluasi penanangan COVID-19 di DIY, termasuk dalam menyiapkan regulasi dan kebijakan terkait revisi kelima Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19) tentang pemakaman jenazah pasien COVID-19.

"Setelah konsolidasi beberapa waktu terakhir, kita perlu memgantisipasi hal hal yang lain terkait ketugasan di BPBD, maka saatnya dikembalikan ke fungsinya," ungkap Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di DIY Biwara Yuswantana di Pesonna Tugu Yogyakarta, Selasa (25/8/2020).

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY tersebut, posko pendukung tersebut sudah dibuka selama enam bulan terakhir sejak Maret 2020, saat kasus positif COVID-19 mulai terkonfirmasi muncul di DIY.

Posko tersebut dibuka atas peran para relawan, SAR, TRC, MDMC, dan lainnya yang menjadi bagian dari sekretariat gugus tugas Pemda DIY, yang kemudian berubah menjadi posko terpadu.

Posko pendukung tersebut awalnya berperan melakukan penyemprotan disinfektan ke masyarakat.

Kinerja mereka bertambah memakamkan jenazah seiring adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia karena banyak masyarakat yang belum memahami protokol pemakaman pasien COVID-19.

Untuk itu setelah ditutup, tugas dan fungsi posko nantinya akan diserahkan ke masing-masing lembaga, termasuk gugus tugas di masing-masing kabupaten/kota.

Rumah sakit, dinas kesehatan, dan gugus tugas di tingkat kabupaten hingga desa yang bertugas melakukan pengantaran dan pemakaman jenazah pasien COVID-19.

"Provinsi akan memastikan segala situasi berjalan dengan baik melalui supervisi dan cipta kondisi dalam konteks penanganan [COVID-19] yang komprehensif. Jadi kita akan kembali ke [fungsi] reguler seperti biasanya. Tentu apabila ada celah dan kendala maka gugus tugas akan menangani itu," tandansya.

Biwara menambahkan, meski posko pendukung ditutup, para relawan tetap bisa ikut berperan menangani COVID-19 maupun bencana lain di gugus tugas tingkat kabupaten/kota hingga ke level desa.

Apalagi, masih ada potensi bencana yang terjadi di DIY selain pandemi COVID-19, seperti kekeringan dan banjir.

Selain itu, saat ini sudah mulai ada permintaan penanganan kekeringan di tingkat masyarakat.

Karenanya, dibutuhkan koordinasi semua pihak untuk mulai mengantisipasi potensi-potensi bencana yang terjadi di DIY.

"Relawan juga punya tugas lain seperti penanganan kekeringan atau secara periodik menghadapi musim hujan," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir mengatakan, pemerintah telah menyiapkan rencanan program pemberian vaksin Covid-19 pada 2021.

Ia menjelaskan, pemerintah akan menyelenggarakan vaksin gratis menggunakan data BPJS Kesehatan.

"Vaksin bantuan pemerintah di mana melalui budget APBN dan data BPJS Kesehatan, nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan di awal tahun depan (2021)," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (27/8/2020).

Namun, Erick mengatakan, vaksin subsidi pemerintah tidak tersedia untuk semua masyarakat. Sebab, saat ini kondisi keuangan negara disebut terus mengalami penurunan.

Masyarakat yang terdata di BPJS Kesehatan pun tidak seluruhnya mendapatkan layanan vaksin gratis.

"Kami mengusulkan bila memungkinan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu," ujar Erick.

"Jadi yang terdata di BPJS Kesehatan, tapi dengan tingkat daya beli berapa harus mandiri. Ini upaya kita juga untuk menekan upaya cashflow pemerintah," tuturnya.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah telah menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), G42 dan perusahaan asal China, Sinovac dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Menurut Erick, Indonesia bisa mendapatkan 30 juta vaksin yang bisa diberikan untuk 15 juta orang di akhir tahun 2020.

Sementara itu, pemerintah masih terus menyusun kesepakatan kerja sama pengadaan vaksin untuk 2021.

"Untuk tahun 2021 sendiri, total komitmen ini kita masih meng-arrange, ada yang 290 juta sampai 340 juta," ucapnya.

Erick melanjutkan, vaksin Covid-19 yang dikembangkan G42 dan Sinovac diberikan sebanyak dua kali untuk satu orang.

Vaksin diberikan dalam jeda waktu dua minggu. Vaksin Covid-19 yang dikembangkan saat ini masih bersifat jangka pendek.

"Kami tekankan ada dua kali dosis penyuntikan dengan jeda dua minggu. Sebagai catatan, vaksin untuk Covid-19 yang ditemukan hari ini jangkanya masih enam bulan sampai dua tahun," ujar Erick.

Dia mengatakan, uji klinis vaksin Covid-19 ini masih terus dilakukan.

Sinovac saat ini tengah melakukan uji klinis tahap tiga di Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, dan Turki. Di Indonesia, Sinovac bekerja sama dengan PT Bio Farma.

Sementara itu, G42 melakukan uji klinis sendiri di UEA. Erick menjelaskan, Indonesia mengirim tim ke UEA utnuk memantau uji klinis tersebut. G42 diketahui bekerja sama dengan PT Kimia Farma.

Erick pun menegaskan, pemerintah terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai negara lainnya untuk mengembangkan vaksin Covid-19.

Selain itu, pemerintah tetap berusaha agar Indonesia dapat menemukan vaksin secara mandiri.

"Kita harapkan kita juga bisa menemukan vaksin Merah Putih sendiri. Karena dari pengalaman kita jg punya kapasitas itu. Tapi karena ini penyakit baru ktita belum bisa mendapatkan teknologi yang disampaikan," kata dia.