REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat membentuk relawan tangguh kebencanaan hingga di tingkat desa. Keberadaan relawan ini untuk membantu optimalisasi upaya pencegahan dan penanganan bencana di lapangan.

"Relawan kebencananan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi bencana," ujar Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman kepada wartawan, Ahad (30/6).

Cianjur termasuk salah satu daerah di Jawa Barat yang potensi bencananya cukup tinggi. Herman menerangkan, saat ini relawan kebencanaan masih terbentuk di 90 desa di 16 kecamatan. Targetnya, semua desa di Cianjur yang mencapai 360 desa di 32 kecamatan dapat memiliki relawan kebencanaan.

Menurut Herman, saat ini di setiap desa terdapat sebanyak satu orang relawan bencana. Namun, rencananya jumlah relawan bencana per desa akan ditambah menjadi lima orang.

Para relawan akan mendapatkan insentif sebesar Rp 100 ribu per bulan. Alokasi anggarannya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2019.

Pemberian insentif ini sebagai bentuk pembinaan dan penghargaan kepada para relawan bencana. Keberadaan relawan dinilai mempunyai tugas yang berat dalam mengidentifikasi potensi bencana dan melakukan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana di tengah masyarakat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Dodi Permadi menambahkan, upaya penanganan bencana diawali dengan adanya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. "Peran ini dapat melibatkan semua elemen masyarakat termasuk relawan," kata dia.

Menurut dia, upaya penanganan biasanya akan memakan biaya besar. Jika pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dikedepankan maka dapat menekan biaya lebih kecil.

Dodi mengatakan diperlukan relawan dalam jumlah lebih banyak. Relawan menjadi kepanjangan tangan dalam meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi kebencanaan.

Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur Sugeng Supriyatno mengatakan, para relawan akan diarahkan untuk melakukan mitigasi atau mengidentifikasi bencana, mulai dari keretakan dan kelabilan tanah di daerahnya. Hal itu agar nantinya pemetaan kerawanan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pakar kesehatan menilai defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp9,1 triliun karena penyakit katastropik yang dipicu rokok memerlukan solusi agar tidak berkepanjangan.

Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan perokok akan terekspos ancaman kanker 13 kali lipat lebih tinggi dibandingkan nonperokok.

Data World Health Organization (WHO) di 2018 memperlihatkan bahwa rokok merupakan penyebab utama dari kanker paru-paru dan berkontribusi lebih dari 2/3 kematian terkait kanker paru-paru secara global, jelasnya.

Penyebab defisit tersebut salah satunya karena membiayai peserta BPJS untuk penduduk yang menderita penyakit tidak menular kategori katastropik seperti jantung, stroke dan kanker. Penyakit katastropik adalah penyakit yang membutuhkan biaya besar dan terus-terusan tidak bisa satu kali berobat sembuh.

Pakar Kesehatan Publik dan Ketua Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI) Rosa Christiana Ginting menyayangkan adanya ironi rokok adalah salah satu faktor risiko utama penyebab kanker paru-paru.

Melihat kondisi BPJS Kesehatan saat ini, kebijakan yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi angka perokok di Indonesia. Namun, kita juga harus mempertimbangkan bahwa perokok sering menghadapi gejala 'withdrawal' yang merupakan akibat dari proses berhenti merokok, terang dia.

Dia mengatakan terdapat pengalaman perokok yang gagal berhenti seperti tremor, kecemasan, berkeringat secara berlebihan, hiperaktif, peningkatan detak jantung, bahkan mual dan muntah dapat dialami.

Gejala-gejala itu merupakan variasi dari gejala "withdrawal". Maka sangat penting untuk melihat alternatif yang tepat guna membantu seseorang berhenti merokok, kata dia.

Badan Jaminan Kesehatan Inggris (England National Health Service) telah mengikutsertakan metode Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) sebagai alat bantu berhenti merokok di layanan berhenti merokok mereka dan terbukti efektif," jelas dia.

Visiting Professor dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, Tikki Pangestu, menyebutkan perlu pendekatan lain demi berhenti merokok.

Dia menerangkan ENDS dapat membantu perokok yang ingin berhenti atau beralih ke produk alternatif. Di negara maju, memaksa perokok untuk berhenti tergolong sangat sulit sehingga perlu dialihkan ke produk pengganti seperti rokok elektrik yang lebih sehat dari pada rokok bakar konvensional yaitu ENDS.