Rencongpost.com, Aceh – Sebanyak 10 praktisi kebencanaan dari 10 negara berkumpul di Banda Aceh untuk mengikuti workshop international yang bertajuk “International Workshop on Disaster Risk Management For Europe, America, and The Carribean Countries”.

Mereka berasal dari Panama, Paraguay, Macedonia, Jamaika, Dominika, Antigua and Barbuda, Chili, Colombia, Peru, dan Costa Rica. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tsunami Disaster Mitigation Research Center Universitas Syiah Kuala (TDMRC Unsyiah) bekerja sama dengan Direktorat Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Ketua Panitia, Ibnu Rusydy mengatakan pelatihan ini berlangsung selama 10 hari dimulai dari tanggal 26 Juni hingga 5 Juli 2019. Kedatangan mereka ke Aceh untuk belajar tentang manajemen risiko bencana. Para ahli bencana dari Unsyiah juga akan berbagi ilmu dan pengalaman manajemen risiko bencana berdasarkan beberapa kejadian bencana di Aceh dan Indonesia.

“Selain berbagi ilmu tentang bencana geologi dan hidrometeorologi, para narasumber juga akan menjelaskan aspek lain terkait manajemen risiko bencana seperti manajemen ilmu terkait bencana, kearifan lokal, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami, komunikasi risiko bencana, asuransi bencana dan metode penyusunan peta risiko bencana untuk keperluan perencanaan pembangunan,” ujar Rusydy.

Wakil Rektor Bidang Akademik Unsyiah, Prof. Dr. Ir. Marwan, mengatakan workshop internasional ini merupakan kali ketiganya dilakukan Unsyiah dan Kemenlu RI. Ini merupakan bagian dari komitmen Unsyiah untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen bencana.

“Salah satu komitmen Unsyiah dalam skala internasional adalah dengan menjadikan TDMRC sebagai pusat unggulan ilmu kebencanaan di Samudra Hindia pada tahun 2025,” ujarnya.

Untuk itu, Marwan berharap para peserta dapat berkomitmen untuk berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan kebencanaan di negaranya masing-masing setelah workshop ini selesai.

Direktur Kerja Sama Teknik Kemenlu RI, Muhammad Syarif Alatas, mengatakan workshop internasional ini dilaksanakan di bawah kerangka kerja sama selatan-selatan (south-south cooperation and triangular program). Beliau berharap para peserta dapat belajar banyak tentang cara penanganan bencana yang dilaksanakan di Indonesia dan Aceh secara khusus. (Dhil)

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai dana desa dapat dipergunakan untuk bidang yang terkait dengan kebencanaan seperti kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan bencana sosial serta pelestarian lingkungan hidup.

Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendesa PDTT, Hasman Maa'ni, mengutarakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan dilewati oleh ring of fire sehingga memiliki potensi kebencanaan yang sangat beragam, mulai dari bencana teknonik hingga vulkanik.

Tercatat beberapa bencana besar pernah terjadi di Indonesia seperti tsunami di Aceh, Letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, Gempa Palu di Sulawesi Tengah hingga Gempa Lombok di NTB.

"Adapun peluang pemanfaatan dana desa dapat dilakukan lebih dalam untuk pengurangan risiko bencana dengan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganan bencana alam dan bencana sosial" ujar Hasman dalam keterangannya, Sabtu (22/6/2019).

Hal itu disampaikannya saat workshop gerakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Bandung.

Lebih lanjut, Hasman mengatakan bahwa dana desa sendiri dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Khususnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya, sendiri sehingga diharapkan desa dapat berkembang secara mandiri.

"Kegiatannya meliputi dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya, dan jangan lupa harus dilakukan dalam koridor peraturan yang berlaku," katanya.

Hasman menjelaskan bahwa Kemendes PDTT pada dasarnya lebih fokus pada upaya mitigasi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

"Pada 2018, Ditjen PDTu melalui Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana telah memberikan bantuan dalam percepatan rehab atau rekon daerah pasca bencana di Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Donggala," katanya.

Informasi lainnya dari Kemendes PDTT bisa dilihat di sini.
(idr/ega)