logo2

ugm-logo

Banjir Bandang Sebabkan Enam Desa di Aceh Tenggara Terisolir

Foto Berita Banjir Bandang Sebabkan Enam Desa di Aceh Tenggara Terisolir

Sebanyak enam gampong atau desa di Kecamatan Leuser, Aceh Tenggara, hingga kini masih terisolir akibat banjir bandang menerjang total hingga delapan desa di tiga kecamatan karena guyuran hujan, Senin, (26/11).

"Akses jalur darat terputus di Lauser, Aceh Tenggara, dan mengakibatkan melambung berbagai harga kebutuhan pokok," ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Teuku Ahmad Dadek di Banda Aceh, Selasa.

Terputusnya jalan darat menyulitkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara menyalurkan bantuan ke lokasi. 

"Pelayanan kesehatan saat ini lumpuh di Leuser. Penyebabnya akses jalan darat di Permata Musara terputus akibat jembatan penghubung terbawa arus banjir, dan terdapat jalan amblas akibat longsor di lima titik. Satu unit sekolah dasar di Bunbun Indah terendam lumpur," kata dia.

Ia melanjutkan, hujan turun dengan intensitas sedang hingga lebat sejak sepekan terakhir di wilayah Aceh Tenggara, telah menyebabkan air dari pegunungan turun ke pemukiman masyarakat.

Bencana alam ini menyebabkan sedikitnya 33 rumah mengalami kerusakan, dan lebih 58 jiwa harus mengungsi ke rumah tetangga atau kerabat terdekat, seperti di Desa Natam Baru di Badar, dan Desa Lawe Metangur di Ketambe, selain Leuser.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) setempat menyatakan, secara umum wilayah di Aceh telah masuki puncak musim hujan hingga awal tahun 2019.

"Wilayah di Aceh telah memasuki musim penghujan. Mulai November, sampai Januari 2019," ujar Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Blang Bintang, Zakaria Ahmad.

Ia melanjutkan, potensi curah hujan lebat disertai petir melanda sejumlah daerah di Aceh, sehingga kawasan dataran rendah harus mewaspadai potensi banjir seperti di daerah aliran sungai.

Tidak terkecuali untuk daerah cekungan, karena sebagian besar provinsi ini dikelilingi oleh wilayah perbukitan.

"Untuk perkotaan, lahan serapan air sangat sempit. Pohon-pohon sudah berganti dengan bangunan, sehingga aliran pembuangan air sudah tak memadai lagi. Bagi daerah itu, perlu waspadai banjir," tegasnya.

sumber: wartaekonomi.co.id

Peta Zona Rawan Bencana Sulteng Masih Tunggu Pengesahan Pemerintah Pusat

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) dalam paparan Rancangan Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan wilayah paska bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, telah menetapkan peta kesepakatan zona rawan bencana.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulteng, Barthomeleus Tandigala mengatakan, saat ini penetapan zona rawan bencana yang beredar saat ini masih dalam bentuk draf pemaparan dan belum disahkan oleh pemerintah pusat.

"Tentang zonasi rawan bencana Kota Palu dan sekitarnya sebenarnya adalah kewenangan pemerintah pusat, karena nantinya akan disosialisasikan ke public,” katanya saat ditemui Tribunpalu.com, Senin, (26/11/2018).

Pria yang akrab disapa Bartho itu mengatakan, adapun zona rawan bencana beredar dikalangan masyarakat luas, belum final.

Pihaknya tidak berani berpegang pada peta zonasi yang beredar, karena belum menjadi keputusan akhir dari pemerintah pusat,"

"Yang akan jadi pegangan yaitu keputusan yang dikeluarkan pemerintah pusat, karena pengesahaan itu butuh validasi yang konkrit dan benar," tambahnya.

sumber: tribunnews.com

More Articles ...