JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menginstruksikan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memasukkan materi edukasi dan mitigasi bencana alam dalam kegiatan perkuliahan. Instruksi ini menyusul arahan Presiden Joko Widodo agar edukasi dan mitigasi bencana di masyarakat ditingkatkan. Mengingat, secara geografis Indonesia berada di daerah yang rentan terkena bencana alam.

"Tahun ini, semua kampus, perguruan tinggi harus menjelaskan bagaimana mitigasi bencana," ujar M. Nasir di Istana Presiden, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Berarti tahun ini ada tiga fokus perguruan tinggi, yakni bela negara dan wawasan kebangsaan, materi antikorupsi dan masalah kebencanaan," lanjut dia.

Nasir mengatakan, tak terlalu sulit memasukkan materi edukasi dan mitigasi bencana alam ke dalam kegiatan perkuliahan. Sebab, kementeriannya sudah menyusun kurikulum yang khusus berisi mengenai hal itu. Beberapa perguruan tinggi pun sudah menerapkannya. Antara lain, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Artinya, ada model pengajaran yang dapat dicontoh oleh perguruan tinggi lain. Nasir melanjutkan, bencana alam terdiri dari banyak jenis. Edukasi serta mitigasi bencana alam yang diberikan akan fokus pada bencana alam jenis gempa dan tsunami.

Selain itu, Nasir juga meminta perguruan tinggi menyebarkan pengetahuan soal edukasi dan mitigasi bencana itu ke masyarakat luas. "Kan penjelasan di perguruan tinggi itu adanya di mata kuliah dasar. Dijelaskanlah kondisi Indonesia ini ada di ring of fire, apa yang harus kita lakukan. Nantinya, ketika mereka KKN (Kuliah Kerja Nyata), gantian mereka menjelaskan kepada masyarakat," ujar Nasir.

Diketahui, arahan Presiden agar mitigasi dan edukasi bencana di masyarakat ditingkatkan diungkap saat ia memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Saya ingin mengingatkan, kita harus terus meningkatkan daya tahan kita, kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana," ujar Presiden.

Sudah selayaknya pemerintah bersama-sana DPR RI mengalokasikan anggaran lebih banyak lagi untuk mengedukasi dan meningkatkan mitigasi bencana di masyarakat.

"Sebagai negara di tempat rawan bencana alam, ring of fire, kita harus siap merespons dan tanggung jawab menghadapi segala bencana alam. Saya minta edukasi lebih baik, konsisten dan lebih dini bisa masuk ke dalam muatan sistem pendidikan kita," ujar Presiden.Ia yakin apabila muatan edukasi dan mitigasi bencana masuk ke dalam materi pendidikan anak-anak sekolah, Indonesia akan jauh lebih siap dalam menghadapi bencana alam. Pada periode 1 Januari hingga 14 Desember 2018, Indonesia diterpa 2.426 bencana alam. Angka ini jauh di bawah bencana 2017 yang tercatat 2.862 fenomena.

Meski begitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap jumlah korban meninggal dunia dan yang hilang melonjak hingga 1.072 persen. Berdasar data BNPB, bencana pada 2017 menelan korban jiwa 378 orang. Sedangkan pada 2018, jumlah korban meninggal dan hilang mencapai 4.231 orang. Selain itu, jumlah korban luka-luka, mengungsi, rumah rusak akibat bencana juga meningkat pada 2018.

Dilansir data BNPB, pada 2018 terdapat 6.948 korban luka-luka, 9.956.410 korban mengungsi, dan 341.226 unit rumah rusak berat. Jika dibanding 2017 yang sebanyak 997 korban luka-luka, 3.612.630 korban mengungsi, dan 9.327 unit rumah rusak berat akibat bencana. Beberapa bencana alam yang menelan banyak korban, antara lain gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan gempa bumi disertai tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, Sulawesi Selatan.

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi kebencanaan secara konsisten dan dilakukan sejak dini. Jokowi menyatakan edukasi kebencanaan didorong masuk dalam materi yang diajarkan pada sistem pendidikan.

"Saya sudah minta agar edukasi kebencanaan ini betul-betul dikerjakan secara baik dan konsisten dilakukan sejak dini, masuk dalam muatan yang diajarkan dalam sistem pendidikan kita. Sehingga betul-betul kita siap dalam menghadapi," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, dengan topik 'Program dan Kegiatan Tahun 2019', di Istana Negara, Senin (7/1).

Jokowi menyatakan pemerintah bersama DPR telah sepakat mengalokasikan lebih banyak lagi anggaran untuk melakukan edukasi dan mitigasi bencana alam pada APBN 2019.

"Saya juga ingin mengingatkan untuk kita terus memperkuat daya tahan kita, kesigapan kita dalam menghadapi bencana," ujarnya.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, sebagai negara yang terletak di atas cincin api dan memiliki kondisi geografis rawan bencana, pemerintah maupun masyarakat harus siap dan sigap menghadapi bencana alam.

"Kita harus siap, harus respons, harus sigap, harus tangguh dalam setiap menghadapi bencana alam," kata Jokowi.

Sepanjang 2018 setidaknya terjadi beberapa bencana alam di sejumlah daerah. Bencana alam ini meliputi gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB); gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, serta tsunami di Selat Sunda, yang menyapu Banten serta Lampung dan sekitarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan pemerintah menyediakan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp15 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Nilai tersebut meningkat dari realisasi sementara dana bencana 2018 yang sebesar Rp7 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah sengaja meningkatkan alokasi anggaran bencana karena tahun ini masih membutuhkan biaya untuk pemulihan dan rekonstruksi atas peristiwa yang terjadi sepanjang 2018 lalu.

"Pagunya meningkat untuk antisipasi bencana dan rekonstruksi. Pemerintah komitmen tidak ada kesulitan untuk masalah anggaran bencana ini," ujar Askolani di Kementerian Keuangan, Kamis (3/1).