logo2

ugm-logo

Jokowi: Anggaran Edukasi dan Mitigasi Bencana Alam Telah ditingkatkan

Jokowi: Anggaran Edukasi dan Mitigasi Bencana Alam Telah ditingkatkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan anggaran untuk edukasi dan mitigasi bencana alam pada APBN 2019 telah dialokasikan lebih besar.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menggelar rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2018).

"Pemerintah beraama DPR telah mengalokasi lebih banyak lagi anggaran untuk melakukan edukasi, melakukan mitigasi bencana alam. Kita terus memperkuat daya tahan kita, kesiapan kita dalam menghadapi bencana," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, peningkatan anggaran untuk mitigasi bencana sangat diperlukan mengingat Indonesia berada pada wilayah cincin api atau ring of fire dan memiliki geografis rawan bencana.

"Kita harus siap, harus respon, sigap, sanggup menghadapi bencana alam," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menegaskan persoalan edukasi kebencanaan agar segera dikerjakan secara baik dan konsisten kepada siswa maupun masyarakat.

"Dilajukan sejak dini, masuk dalam muatan yang diajarkan dalam sistem pendidikan kita, sehingga betul-betul kita siap menghadapi bencana yang ada," kata Jokowi.

Pada 2019 ini pagu untuk bencana dipastikan meningkat.

Dalam hal ini, anggaran diperuntukkan bagi dua kebutuhan, yakni antisipasi dan rehabilitasi, terutama rehabilitasi konstruksi.

Total yang disiapkan senilai Rp 15 triliun.


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi: Anggaran Edukasi dan Mitigasi Bencana Alam Telah ditingkatkan, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/07/jokowi-anggaran-edukasi-dan-mitigasi-bencana-alam-telah-ditingkatkan.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi

Tanggap Darurat di Lampung Selatan Diperpanjang hingga 19 Januari

Update Tsunami Selat Sunda: Tanggap Darurat di Lampung Selatan Diperpanjang hingga 19 Januari

TRIBUNJABAR.ID, LAMPUNG - Masa tanggap darurat di Kabupaten Lampung Selatan kembali diperpanjang, pasca-tsunami yang melanda pantai sekitar Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat ini berlaku selama dua minggu, dari 6 Januari hingga 19 Januari 2019.

"Untuk penanganan darurat di Kabupaten Lampung Selatan, masa tanggap darurat diperpanjang selama 2 minggu yaitu 6 Januari 2019 hingga 19 Januari 2019," ujar Sutopo melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/1/2019).

Ini merupakan kali kedua pemerintah daerah memperpanjang masa tanggap darurat.

Setelah bencana terjadi, masa tanggap darurat di Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan berlangsung selama 7 hari, dari 23-29 Desember 2018.

Kemudian, masa itu kembali diperpanjang selama satu minggu, dari yang semula berakhir 29 Desember 2018 menjadi 5 Januari 2019.

Berdasarkan data BNPB, tsunami merenggut 120 korban jiwa di daerah tersebut. Kemudian, sekitar 8.000 orang mengalami luka-luka dan ribuan orang lainnya mengungsi.

"Korban tsunami di Lampung Selatan tercatat 120 orang meninggal dunia, 8.304 orang luka, dan 6.999 orang mengungsi," katanya.

Sementara itu, BNPB mencatat, sebanyak 710 rumah mengalami kerusakan.

Rinciannya, 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang, dan 97 rumah rusak ringan.

Untuk pembangunan rumah warga, pemerintah memutuskan untuk langsung membangun hunian tetap dan tidak membangun hunian sementara (huntara).

Sutopo mengatakan, sudah tersedia lahan untuk membangun hunian tetap bagi warga yang terdampak.

"Sesuai kesepakatan dan rapat koordinasi, tidak ada pembangunan huntara di Lampung Selatan. Namun dengan pembangunan hunian tetap untuk relokasi," sebut Sutopo.

"Sudah tersedia lahan seluas 2 hektar untuk pembangunan huntap," lanjutnya.

Sebelumnya, tsunami melanda pantai di sekitar Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018) malam.

Tsunami tersebut dipicu oleh longsoran bawah laut dan erupsi Gunung Anak Krakatau.

sumber:  http://jabar.tribunnews.com

Editor: Yongky Yulius

More Articles ...