Jakarta - Facebook menambahkan fitur baru di Facebook Lite, yakni community help alias bantuan komunitas. Menurut keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 12 September 2018, fitu tersebut hadir untuk memudahkan orang yang tinggal di daerah dengan konektivitas rendah.

"Dengan menyediakan Community Help di Facebook Lite, kami berharap semakin banyak orang akan bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan di tengah kesulitan akibat bencana," ujar Facebook Crisis Response Product Manager Jeong-Suh Choi, dalam keterangan tersebut.

Community Help merupakan bagian dari Penanggulangan Krisis di Facebook, di mana orang dapat memberitahukan keluarga dan kerabatnya bahwa mereka berada dalam keadaan aman pasca bencana yang terjadi. Sekaligus memberi kesempatan kepada pengguna untuk mempelajari, dan membagikan informasi tentang apa yang sedang terjadi serta berkontribusi dalam proses pemulihan korban.

Fitur Community Help dapat memudahkan orang yang ingin membantu korban bencana alam, seperti gempa, untuk menemukan penerima bantuan dan memberikan bantuan berupa makanan, tempat penampungan, hingga transportasi pasca bencana.

"Prioritas kami adalah membantu orang mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan selama proses penanggulangan bencana," tambah Choi. "Berbagai kawasan di dunia masih memiliki jaringan yang sangat lambat dan tidak dapat diandalkan."

Facebook Lite dirancang agar pengguna tetap bisa mengakses Facebook di area dengan konektivitas rendah atau jaringan internet terbatas. Fitur tersebut sudah digunakan di lebih dari 100 negara dan tersedia dalam 55 bahasa.

Facebook Lite menggunakan data yang lebih sedikit, mudah diinstal, responsif, serta dapat digunakan di perangkat low-end pada jaringan yang lambat. Sehingga kondisi ini bisa menjadi semakin parah, karena saat komunikasi justru menjadi bagian penting dari proses penanggulangan bencana.

"Awal tahun ini kami juga meluncurkan Pemeriksaan Keamanan di Facebook Lite untuk memberikan cara yang lebih mudah bagi orang dengan konektivitas rendah," kata Choi. "Agar bisa memberitahukan keluarga dan kerabatnya bahwa mereka berada dalam keadaan aman pasca terjadinya bencana."

sumber: TEMPO.CO

Lombok - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ikut aktif dalam rangka penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Lombok, NTB. Salah satunya melalui dana desa yang dapat dipakai membangun kembali bangunan roboh karena gempa.

"Diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018. Dana Desa dapat di gunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan hidup untuk pemenuhan kebutuhan," kata Plt Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT, Aisyah Gamawati, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/9/2018).

Menurutnya, dana desa bisa dialokasikan untuk menghadapi bencana, penanganan bencana alam seperti pembangunan EWS Tsunami, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, jalan Desa Polindes, rumah ibadah, dan bantuan permodalan melalui BUMDes.

Aisyah menambahkan, dana desa juga dapat digunakan untuk membangun dan membenahi Infrastruktur desa yang rusak akibat bencana.

"Itu masuk ke dalam salah satu prioritas. Ini sudah kita atur dalam Permendesa tersebut, tentunya yang juga wajib disepakati melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan tertuang dalam APBDes-nya," paparnya.

Peraturan Menteri Desa tersebut selain berbicara tentang empat prioritas utama penggunaan dana desa, juga menjabarkan salah satu prinsip penggunaan dana desa yaitu untuk mendahulukan kepentingan desa yang mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa seperti sanitasi air, MCK, maupun tanggul penahan banjir yang telah dimusyawarahkan.

Kemendes PDTT, juga telah menyalurkan bantuan pemenuhan dasar kepada masyarakat terdampak berupa bantuan logistik dari para pendamping desa lebih dari Rp 500 Juta pada pertengahan Agustus lalu.

"Untuk tahap kedua bantuan baru saja kami salurkan ke posko pengendali pendamping desa di Kabupaten Lombok Barat pada 9 September 2018," ungkap Aisyah.

Dari kunjungan lapangan, Aisyah menuturkan bahwa pendistribusian bantuan masih perlu dioptimalkan agar merata dan proporsional di daerah terdampak.

"Ini menjadi kerja kita bersama antara pemerintah, masyarakat, dan juga stakeholders lainnya dalam kembali menata pasca bencana," tegas Aisyah.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran pihaknya beserta dengan beberapa K/L lain akan membahas upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi atas undangan Pemerintah Provinsi NTB dan BNPB.

"Semoga pertemuan besok menjadi sebuah langkah awal untuk membangun kembali kehidupan para korban bencana, baik dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan maupun ketangguhan terhadap bencana, build back better," tutup Aisyah.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny HB Harmadi menambahkan, mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, dana desa bisa dilakukan revisi dalam keadaan darurat untuk penanganan bencana.

"Dengan syarat dari penggunaannya harus merupakan hasil musyawarah desa," tegasnya.

Sonny menyampaikan agar segera merevisi dan mengoptimalkan dana desa tahap 2, dan segera mengajukan pencairan tahap 3 untuk mendukung rehabilitasi rekontruksi, infrastruktur fisik, dan memulihkan ekonomi desa.

Dalam dialog tersebut, salah satu pengungsi, Herman (43) menuturkan bahwa korban gempa juga sangat membutuhkan pemulihan kondisi psikologis, di samping penyediaan bantuan sarana dan prasarana dasar tanggap darurat bencana.

"Kejadian bencana kemarin cukup menyisakan pengalaman yang mendalam, terutama untuk anak-anak kami, karena kami masih merasa takut untuk kembali ke rumah," ujar Herman.

Sementara itu, Kepala Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, M Zaini menambahkan bahwa kebutuhan warga yang paling diperlukan saat ini adalah bantuan untuk pembangunan hunian sementara (huntara). Ia menekankan bahwa warga sangat mengharapkan agar pembangunan huntara bisa segera terealisasikan.

"Mengingat akan datangnya musim penghujan sebentar lagi, tinggal di tenda pengungsian sangat berisiko memunculkan berbagai penyakit," ujar Zaini.