indopos.co.id - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan upaya perlindungan korban bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Bengkulu menjadi prioritas utama. "Untuk itu telah dikerahkan Tagana Provinsi Bengkulu dan Tim Kampung Siaga Bencana untuk melakukan pendataan, evakuasi korban ke tempat aman, pendistribusian logistik dan pelayanan dapur umum lapangan," ujar dia, di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Secara bertahap, lanjut Agus, bantuan logistik tanggap darurat mulai menjangkau 7 kabupaten dan satu kota yang terdampak banjir. Logistik dikirim dari Gudang Pusat Kemensos dan Gudang Provinsi Bengkulu.

Sebanyak tujuh kabupaten terdampak adalah Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan satu kota terdampak adalah Kota Bengkulu.

Mensos menjelaskan bantuan logistik tanggap darurat yang dikirimkan senilai Rp 667.515.000 dengan rincian adalah Paket Makanan Siap Saji 1.000 paket, Lauk Pauk 1.000 paket, Mie 40 ribu bungkus, Makanan Anak 500 paket, Tenda Gulung 500 lembar, Tenda Serbaguna Keluarga 5 set, Sandang 500 paket dan Selimut 500 lembar.

"Pemerintah juga menyerahkan Santunan Ahli Waris 11 jiwa. Ahli waris setiap korban meninggal mendapatkan Rp15 juta dan sedang dalam proses verfikasi. Total santunan adalah Rp165 juta," terang Agus.

Hingga Minggu petang (28/4/2019) jumlah bantuan yang telah disalurkan untuk Banjir Bengkulu adalah Rp 832.515.000. "Kemudian untuk bantuan kebutuhan makanan, telah didirikan layanan dapur umum sebanyak dua titik yakni di Desa Tanjung Jaya Bengkulu dan Kantor Dinsos Provinsi Bengkulu," ujar dia.

Seperti diketahui Provinsi Bengkulu dikepung bencana banjir dan tanah longsor sejak Jumat (26/4/2019). Banjir berasal dari luapan sungai maupun anak sungai yang mengalir menuju muara di laut Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Bengkulu. Akibat bencana ini, 11 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat dan 3 orang hilang.

"Pemerintah menyampaikan turut berduka cita atas musibah banjir yang dialami warga di berbagai daerah. Baik di Bengkulu, Jakarta, Kalimantan Tengah maupun wilayah lainnya. Insya Allah pemerintah pusat terus berupaya mendorong logistik dan bantuan ke wilayah terdampak sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa perlindungan korban bencana menjadi prioritas pertama," tutur Agus.

Menteri juga berpesan kepada seluruh personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) di seluruh pelosok negeri bersama Kampung Siaga Bencana (KSB) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. (srv)

Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Watch mendukung rencana pemerintah dalam menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Bahkan mereka sudah menyiapkan usulan mengenai besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang bisa dilakukan pemerintah.

Usulan pertama, iuran kepesertaan untuk masyarakat miskin yang masuk ke dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI). Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usul agar iuran yang saat ini Rp23 ribu naik jadi Rp30 ribu per orang. 

BPJS Watch memperkirakan bila kenaikan iuran tersebut diberlakukan sejak Januari 2019, BPJS Kesehatan bisa mendapatkan dana tambahan Rp11,46 triliun. "Ini akan secara signifikan mendukung pembiayaan Program Jaminan Kesehatan dan menurunkan angka defisit BPJS Kesehatan," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (24/4).

Usulan kedua, untuk peserta kelas II. BPJS Watch usul iuran kepesertaan untuk kelas 2 naik dari yang saat ini hanya Rp51 ribu menjadi Rp55 ribu. Usulan ketiga, untuk kelas 3, iuran kepesertaan naik Rp1.500 jadi Rp27 ribu.

Sementara itu, untuk kelas 1, BPJS Watch usul agar iuran kepersertaan dipertahankan seperti saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah akan menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk golongan penerima bantuan iuran.

Selain itu, pemerintah juga akan menambah jumlah peserta PBI menjadi di atas 100 juta penerima, dari saat ini 96,8 juta penerima. Namun, ia masih butuh waktu untuk mematangkan rencana tersebut. Pemerintah, kata Sri Mulyani, perlu menunggu hasil audit laporan keuangan BPJS Kesehatan secara menyeluruh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Timboel berharap selain menaikkan iuran kepesertaan, pemerintah bisa memperbaiki kinerja direksi BPJS Kesehatan dalam menarik tunggakan iuran sebesar Rp3,3 triliun dan meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan penegakan hukum dan pengendalian INA CBGs," katanya.

Timboel juga berharap pemerintah dan BPJS Kesehatan juga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Direksi harus memaksimalkan fungsi unit pengaduan di rumah sakit guna mendukung perbaikan pelayanan.