logo2

ugm-logo

BNPB Kucurkan Rp 2,25 M untuk Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Bengkulu

Liputan6.com, Jakarta - Upaya penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda 9 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu terus dilakukan. Jumlah korban hingga Minggu 28 April 2019 pukul 19.00 WIB, tercatat 17 orang meninggal dunia.

"Selain itu 9 orang hilang, 2 orang luka berat dan 2 orang luka ringan. Sebaran dari 17 orang meninggal dunia terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah 11 orang, Kota Bengkulu 3 orang, dan Kabupaten Kepahiang 3 orang," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada wartawan, Senin (29/4/2019).

Dia menambahkan, sebanyak 12 ribu orang mengungsi yang tersebar di banyak tempat dan 13 ribu orang terdampak bencana. Jumlah ternak yang mati sebanyak 106 ekor sapi, 102 ekor kambing/domba dan 4 ekor kerbau.

"Sedangkan kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 7 fasilitas pendidikan dan 40 titik sarana prasarana infrastruktur," ujar dia.

Untuk membantu operasional penanganan darurat, Kepala BNPB Doni Monardo telah menyerahkan bantuan dana siap pakai sebesar Rp 2,25 miliar kepada Gubernur Bengkulu. Selanjutnya dana siap pakai itu akan diberikan kepada BPBD kabupaten/kota sesuai tingkat kerusakan akibat bencana.

"Kepala BNPB (Doni Monardo) setiba di Bengkulu langsung mendapat penjelasan dari Gubernur Bengkulu terkait dampak dan penanganan bencana. Kepala BNPB telah memerintahkan kepada Deputi Penanganan Darurat BNPB dan Deputi Logistik Peralatan BNPB untuk segera memenuhi kebutuhan darurat yang diperlukan," ujar dia.

Selain itu, lanjut Sutopo, Doni Monardo juga memberikan beberapa arahan kepada jajaran BPBD dan SKPD. Dalam arahannya, Doni mengungkapkan dampak ekonomi yang ditimbulkan cukup besar sehingga mengganggu pertumbuhan pembangunan.

Sutopo juga menambahkan, selain faktor alam yaitu intensitas curah hujan yang meningkat, faktor antropogenik yaitu ulah tangan manusia yang merusak alam dan lingkungan lebih dominan menyebabkan bencana hidrometeorologi meningkat,"

Kendala yang dihadapi dalam penanganan darurat saat ini adalah sulitnya menjangkau lokasi titik-titik banjir dan longsor dikarenakan seluruh akses ke lokasi kejadian terputus total. Koordinasi dan komunikasi ke Kabupaten/Kota cukup sulit dilakukan karena aliran listrik banyak yang terputus.

"Pendistribusian logistik terhambat karena akses jalan banyak yang terputus karena banjir dan longsor. Titik lokasi bencana banjir dan longsor sangat banyak sedangkan jarak antar titik banjir dan longsor berjauhan, sehingga menyulitkan untuk mencapai semua lokasi. Terbatasnya dana/anggaran yang memadai sehingga menyulitkan operasional penanganan bencana," ucap Sutopo.

Kebutuhan mendesak saat ini adalah tenda pengungsian, perahu karet,  selimut, makanan siap saji, air bersih, family kid, peralatan bayi, lampu emergency, peralatan rumah tangga untuk membersihkan lumpur dan lingkungan, sanitasi, dan jembatan baley.

"BPBD masih melakukan pendataan dampak bencana dan penanganan bencana. Masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi hujan berintensitas tinggi masih dapat berpotensi terjadi di wilayah Indonesia," imbau Sutopo.

 

Jepang Kerahkan Ilmuwan Teliti Bencana Sulteng

Tokyo, Beritasatu.com - Pemerintah Jepang telah dan akan terus berkomitmen untuk mengerahkan para ilmuwan terbaiknya guna meneliti penyebab bencana alam beragam yang menimpa Sulawesi Tengah September 2018, sekaligus mempelajari potensi bencana di masa depan dan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak.

Kimio Takeya, pejabat senior Japan International Cooperation Agency (JICA), mengatakan para ilmuwan terbaik Jepang akan dikerahkan untuk meneliti tsunami, likeufaksi, gempa bumi, dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sulteng.

"Bagi pemerintah Indonesia ini merupakan pengalaman baru dengan adanya fenomena khusus likuefaksi dan tanah longsor," kata Takeya saat ditemui Beritasatu.com di kantor pusat JICA di Tokyo akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan bisa memahami bahwa pemerintah Indonesia ingin cepat mengambil keputusan soal rekonstruksi, tata ruang, dan relokasi pasca-bencana.

Namun, untuk kasus yang sangat unik ini pemerintah butuh dukungan bukti-bukti ilmiah dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi, sehingga bisa diambil keputusan yang paling tepat.

"JICA membantu pemerintah melihat mana yang bisa cepat diputuskan, tetapi ada hal-hal lain yang tidak bisa secepat itu," kata Takeya.

Jika buru-buru mengambil keputusan, sementara penyebab pasti likuefaksi tidak diketahui dan potensi terulangnya bencana tidak bisa diprediksi secara ilmiah, maka akan ada ketidakpastian dalam keputusan tersebut, paparnya.

Dengan melibatkan para ilmuwan di bidang geologi, Jepang bisa membantu Indonesia membuat keputusan yang lebih permanen berdasarkan hasil penelitian ilmiah, imbuhnya.

Sejumlah ilmuwan Jepang telah dikirim ke Sulteng dan mereka melakukan pengeboran di puluhan titik bencana untuk mendapatkan sampel dan memetakan daerah rawan bencana likuefaksi. 

 

Hasil penelitian itu disampaikan dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan JICA di Sendai dan Tokyo, pekan lalu.

Turut hadir dalam tim Indonesia adalah pakar geologi Institut Teknologi Bandung Profesor Masyhur Irsyam yang juga sudah melakukan penelitian terpisah soal likuefaksi di Sulteng. Selain itu juga Dr Abdul Muhari, peneliti tsunami dan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dari pihak Jepang, hadir ilmuwan senior seperti pakar geologi Prof Takaji Kokhuso dan Prof Kenji Ishihara, serta pakar tsunami dunia Prof Fumihiko Imamura.

 

Takeya juga mengingatkan bahwa bencana likuefaksi besar baru tiga kali terjadi di dunia termasuk Jepang dan Sulteng. Namun, peristiwa di Sulteng adalah yang paling luas cakupannya.

Rencana rekonstruksi yang dibuat pemerintah harus didasarkan bukti-bukti ilmiah dan itu bisa memakan waktu lebih lama.

"Karena fenomena seperti ini merupakan kasus yang sangat unik. Untuk likuefaksi ini baru kasus besar ketiga di dunia," ujarnya.

"Dua kasus sebelumnya tidak menimpa wilayah yang sebesar ini."

 

Pernyataan Takeya ini selaras dengan diskusi panjang soal likuefaksi antara pakar Indonesia dan Jepang. Ditemukan sejumlah perbedaan data sampel, dan juga kesaksian warga yang berbeda-beda, sehingga sulit dibuat kesimpulan yang cepat mengenai penyebab dan potensi terulangnya bencana.

Misalnya ada warga yang mengatakan terjadi semburan air panas, lalu ada juga yang memberi kesaksian tanah ambles. Selain itu juga longsor, banjir lumpur, dan pergeseran permukaan tanah.

Takeya berpesan agar dalam penanganan bencana yang sangat kompleks di Sulteng ini pemerintah tidak buru-buru.

"Jangan mencari kompromi yang mudah, tetapi carilah kompromi yang jujur," ujarnya.

Simak pernyataan Takeya dalam video berikut (tersedia pengantar Bahasa Indonesia):

More Articles ...