Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana di Indonesia. Sistem peringatan dini perlu dicek dan diuji secara berkala agar dapat bekerja dengan baik agar risiko bencana dapat diminimalisasi.

"Sehingga korban yang ada bisa kita hilangkan dan kita minimalkan," kata Jokowi ketika membuka Rapat Terbatas tentang Kebencanaan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/1). Rapat tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Bidang Polhukam Wiranto, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Jokowi pun meminta agar edukasi kebencanaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dimulai sejak akhir Januari 2019. Dia meminta hal tersebut diplementasikan ke berbagai daerah, terutama yang memiliki potensi rawan bencana.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar koordinasi terkait kesiapan manajemen kebencanaan antarlembaga dapat ditingkatkan. Alhasil, berbagai elemen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, TNI, ormas dan lembaga-lembaga donor dapat merespons cepat bencana yang terjadi. "Dan melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan secara rutin," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta Kepala BNPB Letjend TNI Doni Monardo dapat mengawal upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Jokowi berharap upaya tersebut dapat segera diselesaikan oleh Doni. "Terutama yang di Lombok, Nusa Tenggara Barat kemudian berlanjut di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah dan baru ke Lampung dan Banten," kata Jokowi.

Pasca dilantik sebagai Kepala BNPB pada 9 Januari lalu, Doni telah meninjau sejumlah daerah yang terdampak bencana alam, seperti di Pandeglang dan Sukabumi. Dalam kunjungannya, Doni meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiaagaan dengan memperkuat upaya mitigasi bencana.

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah membangun fasilitas penunjang, menyiapkan rute-rute evakuasi, dan melakukan tata ruang yang berbasis risiko bencana. Untuk daerah pesisir yang rawan tsunami, akan dilakukan penanaman aneka tanaman keras di sekitar pantai untuk memecah gelombang.

Selain itu, pemda juga diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana, karena sangat penting untuk pengetahuan dan wawasan guna mengurangi risiko kebencanaan. Apalagi, masyarakat pesisir pantai Pandeglang hingga ribuan kepala keluarga.

"Kami berharap ke depan pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan mitigasi bencana agar tidak menimbulkan korban banyak, jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menginstruksikan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memasukkan materi edukasi dan mitigasi bencana alam dalam kegiatan perkuliahan. Instruksi ini menyusul arahan Presiden Joko Widodo agar edukasi dan mitigasi bencana di masyarakat ditingkatkan. Mengingat, secara geografis Indonesia berada di daerah yang rentan terkena bencana alam.

"Tahun ini, semua kampus, perguruan tinggi harus menjelaskan bagaimana mitigasi bencana," ujar M. Nasir di Istana Presiden, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Berarti tahun ini ada tiga fokus perguruan tinggi, yakni bela negara dan wawasan kebangsaan, materi antikorupsi dan masalah kebencanaan," lanjut dia.

Nasir mengatakan, tak terlalu sulit memasukkan materi edukasi dan mitigasi bencana alam ke dalam kegiatan perkuliahan. Sebab, kementeriannya sudah menyusun kurikulum yang khusus berisi mengenai hal itu. Beberapa perguruan tinggi pun sudah menerapkannya. Antara lain, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Artinya, ada model pengajaran yang dapat dicontoh oleh perguruan tinggi lain. Nasir melanjutkan, bencana alam terdiri dari banyak jenis. Edukasi serta mitigasi bencana alam yang diberikan akan fokus pada bencana alam jenis gempa dan tsunami.

Selain itu, Nasir juga meminta perguruan tinggi menyebarkan pengetahuan soal edukasi dan mitigasi bencana itu ke masyarakat luas. "Kan penjelasan di perguruan tinggi itu adanya di mata kuliah dasar. Dijelaskanlah kondisi Indonesia ini ada di ring of fire, apa yang harus kita lakukan. Nantinya, ketika mereka KKN (Kuliah Kerja Nyata), gantian mereka menjelaskan kepada masyarakat," ujar Nasir.

Diketahui, arahan Presiden agar mitigasi dan edukasi bencana di masyarakat ditingkatkan diungkap saat ia memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Saya ingin mengingatkan, kita harus terus meningkatkan daya tahan kita, kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana," ujar Presiden.

Sudah selayaknya pemerintah bersama-sana DPR RI mengalokasikan anggaran lebih banyak lagi untuk mengedukasi dan meningkatkan mitigasi bencana di masyarakat.

"Sebagai negara di tempat rawan bencana alam, ring of fire, kita harus siap merespons dan tanggung jawab menghadapi segala bencana alam. Saya minta edukasi lebih baik, konsisten dan lebih dini bisa masuk ke dalam muatan sistem pendidikan kita," ujar Presiden.Ia yakin apabila muatan edukasi dan mitigasi bencana masuk ke dalam materi pendidikan anak-anak sekolah, Indonesia akan jauh lebih siap dalam menghadapi bencana alam. Pada periode 1 Januari hingga 14 Desember 2018, Indonesia diterpa 2.426 bencana alam. Angka ini jauh di bawah bencana 2017 yang tercatat 2.862 fenomena.

Meski begitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap jumlah korban meninggal dunia dan yang hilang melonjak hingga 1.072 persen. Berdasar data BNPB, bencana pada 2017 menelan korban jiwa 378 orang. Sedangkan pada 2018, jumlah korban meninggal dan hilang mencapai 4.231 orang. Selain itu, jumlah korban luka-luka, mengungsi, rumah rusak akibat bencana juga meningkat pada 2018.

Dilansir data BNPB, pada 2018 terdapat 6.948 korban luka-luka, 9.956.410 korban mengungsi, dan 341.226 unit rumah rusak berat. Jika dibanding 2017 yang sebanyak 997 korban luka-luka, 3.612.630 korban mengungsi, dan 9.327 unit rumah rusak berat akibat bencana. Beberapa bencana alam yang menelan banyak korban, antara lain gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan gempa bumi disertai tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, Sulawesi Selatan.