Harianjogja.com, JOGJA- Lembaga sosial dari Jerman Arbeiter-Samariter-Bund memberikan pelatihan 32 perwakilan organisasi difabel dari delapan provinsi di Indonesia mengenai pengurangan resiko bencana di Jogja, Rabu (24/2/2016).

Project Officer Arbeiter-Samariter-Bund Ary Ananta mengatakan pelatihan itu dilakukan untuk merespons tingginya risiko yang dihadapi penyandang disabilitas menghadapi situasi bencana.

“Tingkat resiko penyandang disabilitas empat kali lebih besar dibandingkan kelompok rentan lainnya ketika menghadapi bencana,” kata dia, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Ary, perwakilan organisasi difabel yang dilibatkan dalam pelatihan yang berlangsung hingga 26 Februari 2016 itu berasal dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Sahabat Mata, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI). Mereka berasal dari Padang, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Mereka semua penyandang disabilitas yang nantinya juga akan memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas lain di organisasi masing-masing,” kata dia.

Ia mengatakan, beberapa materi yang diberikan di antaranya meliputi pengetahuan mengenai gempa bumi, penyelamatan diri menghadapi gempa bumi, gunung berapi, longsor, hingga simulasi evakuasi.

“Sesuai penelitian yang kami lakukan 78 persen penyandang disabilitas belum pernah dilibatkan dalam pelatihan pengurangan risiko bencana,” kata dia.

Sementara itu, ketua Gerkatin Jawa Timur, Yuyun mengatakan sebagai penyandang tuna rungi dirinya merasa sangat terbantu dengan pelatihan itu. Hingga saat ini, menurut dia, belum pernah ada pelatihan pengurangan risiko bencana yang digelar bagi penyandang tuna rungu di Jawa Timur.

“Dengan pelatihan ini saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi bencana gempa, atau banjir,” kata dia melalui seorang penerjemah.

sumber: harianjogja

PONTIANAK - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Penanggulangan Bencana Tahun 2016.

Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan kali ini, mengusung tema “Pengurangan Resiko Bencana Melalui Peningkatan Kapasitas Berbasis Masyarakat” dihadiri oleh kepala daerah seluruh Indonesia didampingi Kepala BNPB Provinsi, dan Pimpinan SKPD Terkait.

Kepala BNPB Pusat, Willem Rampangilei menjelaskan, tema yang diusung tersebut memiliki tiga kata kunci yang menjadi pegangan dalam penanggulangan bencana, yaitu pengurangan risiko bencana, peningkatan Kapasitas, dan berbasis masyarakat.

"Yang pertama pengurangan resiko bencana. Karena hal itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ini sepanjang sejarah pertama kali pengurangan risiko bencana pengarusutamaan di RPJMN," ujarnya saat memberikaan katasambutan, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2016).

Kedua, yakni peningkatan kapasitas yang merupakan cara untuk mengurangi risiko bencana, dan yang ketiga, berbasis masyarakat, dimaksudkan agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana.

"Karena kita tahu masyarakat lah yang pertama menghadapi ancaman bencana tersebut dan masyarakat yang harus dibangun kapasitasnya untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman bencana," ucapnya.

Willem menuturkan, 33 persen orang dapat selamat dari bencana karena kapasitas dirinya yang baik. Diharapkan kedepannya 80 persen upaya penyelamatan adalah dari masyarakat itu sendiri.

sumber: TRIBUNPONTIANAK.CO.ID