(SUMENEP)– DPRD Sumenep meminta kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep untuk terus mengawal dan menseriusi dana Rp19 miliar. Karena dana untuk bencana 2013 hingga 2015 itu dinilai bisa diperoleh sesuai dengan pengajuan yang telah diajukan.

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep H. Subaidi menjelaskan, bahwa dana itu secepatnya diperjelas ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena dana tersebut tinggal diurus dan bahkan pihak dewan sudah pernah bertemu langsung pihak BNPB memperjelas dana tersebut.

“Sebenarnya dana itu tersedia di pusat, tapi mungkin tidak ditindaklanjuti. Sebab ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sumenep. Makanya kami berharap dana itu bisa turun dan pihak BPBD harus mengawal itu,” katanya.

Sebab, dana Rp19 miliar itu diperuntukkan kepada sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan yang diakibatkan bencana alam yang terjadi dari tahun 2013 hingga 2015. Oleh karenanya, dana yang tidak sedikit itu dinilai sangat penting untuk nantinya bisa memperbaiki infrastruktur tersebut.

“Bahkan, di dalam data yang ada di BNPB sudah ada titik yang akan diperbaiki dengan dana Rp19 miliar itu. Karena penggunanaan dana itu nantinya sesuai dengan by name, by addres. Bahkan sudah ada foto infrastruktur yang mengalami kerusakan dan membutuhkan dana itu,” terang politisi PPP itu.

Jika dana itu benar-benar turun ke Sumenep, pihak DPRD Sumenep akan terus mengawal realisasi dana tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan, jika penggunaan dana itu sesia dengan peruntukannya masing-masing atau sesuai dengan by name, by addres yang sudah ada dalam dokumen.

“Pengawalan pasti kita lakukan untuk realisasi dana itu. Oleh karenanya, kalau nanti ada survei ke lokasi berdasarkan data yang ada, harus bersama-sama dengan kami di komisi IV. Karena yang jelas akan ada survei, siapa tahu infrastruktur yang rusak seperti tebing ternyata sudah diperbaiki oleh masyarakat melalui swadaya,” lanjutnya.

Sementara kepala BPBD Sumenep Febrianto, bahwa pihaknya sudah mendatangi BNPB, namun dana tersebut bukan merupakan dana yang bisa langsung diambil. Melainkan harus ada adminsitrasi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Pasalnya, BPBD Sumenep diminta untuk menyediakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh pemerintah pusat. Namun pihaknya tidak bisa langsung menyediakan RAB tersebut karena masih harus butuh dana, sementara dana tersebut harus menggunakan dana pemkab Sumenep.

Yang paling membuat pihaknya tidak bisa langsung membuat RAB sesuai yang diinginkan pemerintah pusat, sebab pihaknya khawatir ketika RAB disediakan dnegan anggaran daerah, Rp19 miliar itu tidak bisa cair.

“Karena meskipun kami menyediakan RAB nya, belum tentu anggaran itu disetujui. Karena kalau tidak disetujui, yang jelas anggarannya tidak bisa cair,” katanya. (ong/h4d)

sumber: korankabar

Kalsel - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung di provinsi ini sejak 10 Januari hingga 31 Maret 2016 bisa diperpanjang apabila diperlukan.

Menurut Sahbirin, pemerintah akan memastikan kondisi cuaca yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan.

"Kalau memang diperlukan, status tersebut akan kita perpanjang," kata Sahbirin di Banjarmasin, Selasa (08/03/2016).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kejadian banjir dan tanah longsor di Kalimantan Selatan Bulan Januari - 6 Maret 2016 terjadi di Kabupate Tabalong, merendam tujuh Kecamatan 25 Desa dan 1.840 Rumah.

Kemudian, di Kabupaten Balangan, merendam tiga Kecamatan sembilan desa dan 205 rumah, Hulu Sungai Utara, merendam 10 Kecamatan, 166 Desa dan 4.715 Rumah dan Tanah Bumbu, merendam lima kecamatan, 21 desa dan 814 Ha sawah terendam.

Penanganan banjir telah difokuskan di masing-masing kabupaten, baik dalam hal evakuasi maupun bantuan kebutuhan dasar (logistik). Pemerintah provinsi telah memberikan bantuan peralatan dan logistik ke masing-masing Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, Senin (07/03/2016) dilaksanakan rapat koordinasi terpadu penanggulangan kebakaran lahan dan hutan bersama dengan TNI, Kepolisian, serta BPBD se Kalimantan Selatan.

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Bandara (BMKG) Syamsudin Noor, Ibnu Sulistyono mengatakan, Kemarau 2016 diperkirakan diawalai pada akhir Mei 2016, yang intensitas dan frekuensi terjadinya hujan normal.

Saat ini, kata dia, hujan dengan intensitas tinggi, masih mungkin terjadi di wilayah Kalimantan Selatan bagian Timur masih mungkin terjadi, sehingga kemungkinan terjadinya banjir, tetap harus diwaspadai.

Sementara, pengaruh elnino pada 2016 ini, diperkirakan sudah tidak ada lagi, sehingga suhu udaranya akibat kemarau cenderung normal.

Namun, kata dia, peluang kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi menjadi perhatian lebih besar, diprediksi puncak musim kemarau antara Agustus - Oktober 2016.

Sebelumnya, Kepala Seksi Operasi SAR Banjarmasin Wasino mengatakan, menghadapi berbagai kemungkinan bencana tersebut, pihaknya telah menyiagakan seluruh personil dan seluruh peralatan yang dimiliki.

Seluruh peralatan penanganan banjir, baik darat maupun sungai, kini sudah disiapkan, bila terjadi bencana di beberapa daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah.

Beberapa peralatan tersebut antara lain, kapal rescue boat sepanjang 12 meter untuk evakuasi, kemudian perahu karet dan beberapa peralatan lainnya.

Selain peralatan, SAR pihaknya juga telah menyiagakan 91 orang personil selama 24 jam, yang ada Banjarmasin, Kotabaru, Sampit dan Pangkalanbun, untuk sewaktu-waktu melakukan pertolongan bila terjadi bencana.

Wasino memperkirkan, beberapa daerah, yang dulungnya langganan banjir cukup parah, seperti daerah Bati-Bati dan Cempaka, banjirnya akan berkurang.

Menurut dia, pemerintah telah mengeruk sungai yang dangkal dan membangun aliran sungai darurat di daerah Cempaka.

sumber: Rimanews