TEMPO.CO,Padang– Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang menetapkan status tanggap darurat bencanabanjir Padangselama tujuh hari. Tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah titik di Kota Padang, Rabu, 31 Mei 2017.

”Iya (tanggap darurat) selama tujuh hari,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Edi Hasyimi, Kamis, 1 Juni 2017.

Meskipun banjir sudah surut, kata dia, tanggap darurat tetap diperlukan karena masuk kategori pemulihan masa darurat. Masih banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Begitu juga untuk membersihkan rumahnya dari lumpur bekas banjir.

Edi mengatakan ada beberapa kegiatan yang dilakukan selama tanggap darurat. Di antaranya pendataan korban banjir, pembersihan lokasi atau rumah yang terkena dampak banjir, pemberian logistik berupa sandang dan pangan, serta memberikan layanan kesehatan. “Kami dari BPBD akansupportbantuan logistik,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara BPBD Kota Padang, bencana banjir terjadi di 24 titik yang tersebar di delapan kecamatan. Banjir terparah terjadi di kompleks Jondul Rawang, Kecamatan Padang Selatan, dengan ketinggian air mencapai 150 meter.

Selain banjir, kata Edi, ada tiga titik longsor yang dipicu derasnya hujan. Di antaranya di Jalur Lintas Sumatera Padang-Solok yang menyebabkan jalur tersebut lumpuh selama tiga jam. Kemudian, Kelurahan Gates dan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung.

Banjir dengan ketinggian dari 30-150 sentimeter itu merendam ribuan rumah. Banjir juga menggenangi jalan-jalan protokol di Kota Padang.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan banjir yang terjadi ini akan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang dalam membenahi saluran air. Pemkot Padang akan lebih serius memperlebar, memperdalam, serta menghilangkan penghalang drainase.

”Saya telah melihat pengecilan got, serta adanya bangunan di pinggir anak sungai yang menjadi penyumbang terjadinya banjir. Termasuk banyaknya got tersumbat karena sampah,” ujarnya setelah menyusuri sejumlah titikbanjir di Padang, Rabu, 31 Mei 2017.

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menyiapkan distribusi air bersih ke beberapa desa di Kecamatan Kawunganten. Suplai air bersih itu menyusul permintaan beberapa desa yang sudah mulai dilanda kekeringan.

Kecamatan Kawunganten selama ini diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana kekeringan dan air bersih.

"Baru dua desa yang meminta. Kami minta manfaatkan air sumur dari penampungan air hujan yang masih ada dulu, jika tidak mencukupi kami kirim tanki," kata Kepala BBPD Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy, Kamis (1/6)

Kawunganten berada di daerah dataran rendah sehingga terpengaruh pasang rob air laut.
Di wilayah tersebut, saat musim kemarau, warga tidak bisa menggunakan air sumur karena keruh dan berbau karat besi. Kualitas air tersebut membuatnya tak layak dikonsumsi.

Selain Kawunganten, dua kecamatan lain, yakni Patimuan dan Bantarsari teridentifikasi rawan bencana kekeringan tingkat tinggi.

Letak dua kecamatan itu berimpitan dengan Laguna Segara Anakan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibeureum sehingga rawan krisis air bersih.

Sedikitnya terdapat sembilan kecamatan di wilayah Cilacap yang rawan kekeringan, di antaranya, Kawunganten, Bantarsari, Patimuan, dan Kedungreja.

BPBD Cilacap telah menyiapkan 500 tangki air bersih untuk mengantisipasi krisis air bersih di Kabupaten Cilacap. Komara optimis, stok air bersih itu akan mencukupi kebutuhan air bersih di wilayah terdampak bencana kekeringan tahun 2017.

"Meskipun tahun kemarin kemarau basah dan tidak ada permintaan air bersih, tahun ini diperkirakan kemarau akan normal, antara Juni hingga September 2017. Sehingga stok 500 tanki air bersih dirasa cukup," katanya.

Selain kekeringan, bencana kebakaran juga mengancam warga saat tiba musim kemarau.
Daun-daun kering akan mudah terbakar dan memicu kebakaran yang lebih luas saat tertiup angin kemarau.

Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar mewaspadai hal-hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran. (*)