Jakarta- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan meningkatkan kerja sama dalam penyampaian prediksi cuaca dan deteksi dini bencana di Indonesia. Kerja sama itu diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembangunan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara serta antisipasi bencana di daerah.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (25/4). "Sesuai nawacita pemerintah pusat, ekonomi domestik, ketahanan pangan, antisipasi kebencanaan, restorasi maritim serta pembangunan, sangat bergantung pada iklim, cuaca ekstrim, serta deteksi dini bencana gempa dan tsunami," ujar Menhub.

Untuk memacu investasi infrastruktur pembangunan transportasi dan konektivitas antarwilayah kata dia, dibutuhkan informasi akurat dan realtime dari BMKG. "Apalagi wilayah kita 70 persen laut, di atas ring of fire (deretan gunung api) sehingga sangat rentan bencana gempa bumi dan tsunami. Tantangan semakin hebat dengan perubahan iklim, maka informasi cuaca bisa menunjang ekonomi Indonesia," tutur Budi.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya mengatakan pihaknya akan semakin mengoptimalkan laporan prakiraan cuaca dan iklim terutama antisipasi bencana alam di wilayah Indonesia. "Oleh sebab itu saat ini pihaknya melakukan koordinasi pada 191 kantor BMKG di daerah untuk menyelaraskan pemahaman dan memperkaya inovasi gagasan," kata Andi.

Meski sumber daya manusia (SDM) dan kantor BMKG di daerah terluar, terpencil masih sangat terbatas, dia pihaknya terus melakukan klusterisasi demi mewujudkan Indonesia maju sekaligus antisipatif iklim dan bencana. "Kita gunakan teknologi terbaru untuk mendeteksi bencana misalnya tsunami, gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, banjir, dan menyediakan informasi iklim cuaca yang akurat bagi instansi terkait," tambah Andi.

Solopos.com, JOGJA – Pemda DIY melalui Dinas Sosial DIY kembali menambah tiga kampung siaga bencana (KSB) melalui anggaran 2017 dari Kementrian Sosial sebesar Rp189 juta. KSB dilengkapi dengan lumbung sosial yang di dalamnya berisi berbagai kebutuhan sandang pangan dan papan untuk menghadapi kedaruratan bencana.

Sigit Alifianto Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Bidang Bantuan Jaminan Sosial Dinsos DIY menjelaskan, hingga akhir 2016, DIY telah membentuk 31 KSB di seluruh kabupaten/kota.

Pembentukan KSB memang tidak terlalu banyak, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY juga memiliki program yang hampir sama yaitu desa tangguh bencana. Akantetapi, KSB memiliki kelebihan karena di dalamnya dilengkapi dengan lumbung sosial.

“Setiap desa yang sudah ada program desa tangguh bencana, maka tidak bisa kami masuki program KSB. Maka kami sinergikan, kami rasional, setiap tiga desa tangguh di sana ada satu KSB, jadi satu KSB bisa mengcover empat desa,” ungkapnya, Senin (16/4/2017).

Ia menambahkan, syarat desa dapat ditunjuk sebagai KSB antara lain, termasuk salahsatu dari 301 desa rawan bencana yang ada di DIY. Selain itu, desa penyangga bencana atau ketika terjadi bencana desa tersebut menjadi basis pengungsian, sehingga layak untuk difasilitasi melalui program KSB.

Kemudian syarat khususnya, yaitu, telah mampu menyiapkan tim KSB yang mereka terdiri atas pengurus mulai dari ketua hingga anggota. Kemudian memiliki bank data yang lengkap mulai dari data kependudukan, jenis pekerjaan warga, nomor ponsel warga dan seterusnya.

Bank data secara rinci tersebut sangat dibutuhkan saat terjadi darurat bencana. Syarat lain, kata dia, desa tersebut memiliki gardu sosial sebagai tempat berkumpulnya tim. Kemudian memiliki tempat atau bangunan yang bisa dijadikan sebagai lumbung sosial.

“Di DIY memiliki 393 desa dan 45 kelurahan, ada 301 desa dan kelurahan. yang rawan bencana, serta 229 diantaranya rawan longsor,” ungkapnya.

Sigit menyatakan, keberadaan lumbung sosial menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Mengingat lumbung di KSB telah dilengkapi berbagai alat kedarurat yang bersifat sandang, pangan dan papan. Berbagai persedian yang ada di lumbung itu seperti shelter kit berupa tenda, matras dan velbed.

Kemudian sandang seperti silimut, pakaian, serta paket bantuan mulai dari kebutuhan makanan dan pakaian orang dewasa hingga anak-anak. Di lumbung itu juga tersedia berbagai peralatan dapur dan alat evakuasi sejenis pelampung tandu dan lainnya.

“Untuk jumlah dan jenis logistik yang ditempatkan di sesuaikan dengan kondisi bangunan lumbung sosial dan kerawanan jenis bencana di lokasi,” kata dia.

Jika stok dalam lumbung itu kehabisan, maka Dinsos DIY akan mengupayakan untuk mengisi melalui koordinasi dengan Dinsos kabupaten/kota. Selain itu, sejumlah CSR di sekitar KSB juga dilibatkan dalam mengisi lumbung.

Menurutnya, dari beberapa pemantauan di lumbung sosial yang sudah berjalan, stok kebutuhan sandang, pangan dan papan bisa mencapai Rp200 juta lebih. Khusus untuk bahan makanan, warga diperbolehkan memanfaatkan untuk kegiatan sosial jika tidak dipakai untuk penanggulangan bencana agar bahan makanan tidak kedaluarsa.

Sigit menegaskan, pihaknya akan menambahk tiga lumbung sosial melalui program KSB di 2017. Antara lain di Desa Sendangagung, Minggir, Sleman yang akan digulirkan pada 26 hingga 28 April 2016, di Desa Gulurejo, Lendah, Kulonproro pada 9 – 11 Agustus 2017 dan di Desa Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul pada 24 – 26 Agustus 2017. “Menggunakan dana dari APBN dengan anggaran Rp189 juta,” ungkapnya.