logo2

ugm-logo

Kaum Disabilitas Butuh Pedoman Mitigasi Bencana

http://www.rmol.co/images/berita/normal/275211_03035210042015_disabilitas.jpg

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh diminta memfasilitasi kaum berkebutuhan khusus (disabilitas) dengan merumuskan panduan dasar dan pelatihan mitigasi bencana kepada kaum difabel, serta membahani masyarakat umum tentang disabilitas. Hal tersebut merupakan rekomendasi workshop “Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Inklusif” yang digelar Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKM-BKA), 30-31 Januari 2016 di Hotel Lading, Banda Aceh.

Ketua Umum FKM-BKA, Syarifuddin dalam sambutannya, Minggu (31/1) mengatakan, kaum difabel di Aceh sepatutnya mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang representatif, apalagi saat bencana datang. “Bencana itu datang tak diundang, dan pergi juga tak disuruh. Untuk itu kami butuh perhatian bukan sekedar bantuan,” ujarnya. Menurutnya, panduan dasar dan pelatihan kebencanaan bagi kaum disabilitas harus menjadi prioritas, sebab wilayah Aceh rawan bencana.

Dia menambahkan, forum yang saat ini dipimpinnya tersebut melibatkan semua jenis disabilitas guna pemenuhan hak-hak disabilitas. “Walau baru seumur jagung, forum ini sudah punya 7 cabang di Aceh yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat, Bireuen, Pidie, Sabang, Aceh Besar dan Banda Aceh,” kata Syarifuddin, seraya menyebut pihaknya telah memilih tiga tokoh peduli kaum disabilitas yaitu Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, dan 2 anggota DPRK Banda Aceh Irwansyah dan Zulfikar Abdullah.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal usai menerima penghargaan yang diserahkan Ketua DPD Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI) Aceh, Haflinda SPd menyebutkan, pihaknya merasa belum berbuat optimal bagi kaum disabilitas di Aceh. “Terus terang saya merasa malu menerima award ini. Namun komitmen zero diskriminasi terhadap kaum disabilitas, seperti Raqan kota ramah disabilitas terus kita dorong,” ujar Illiza.

Menurutnya, Pemko Banda Aceh terus berusaha mempersiapkan tenaga pendidik yang mampu mentransfer ilmu kepada kaum disabilitas.(fit)

sumber: tribunews

Hadapi Kerawanan Bencana, Tagana Sleman Tambah Personel

bencana alam

SLEMAN -- Guna menghadapi cuaca ekstrem yang menimbulkan kerawanan bencana, saat ini Taruna Tanggap Bencana (Tagana) Sleman tengah menyiapkan penambahan personel.

Sekretaris Tagana Sleman, Nanang Heri Trianto, menyampaikan, penambahan personel tersebut dilakukan untuk mengimbangi jumlah bencana yang semakin banyak terjadi.

"Rencana penambahan personel tahun ini sebanyak 50 orang. Semuanya tersebar di berbagai desa," kata Nanang, Senin (1/2).

Menurutnya, saat ini jumlah personel Tagana mencapai 162 orang yang tersebar di 17 kecamatan. Nanang menjelaskan, setiap di desa pasti ada personel Tagana, minimal satu atau dua orang.

Sementara untuk wilayah rawan bencana, seperti di kawasan Lereng Merapi, jumlah personel Tagananya bisa mencapai lima sampai tujuh orang per desa.

Adapun wilayah prioritas satu bagi Tagana adalah daerah bantaran sungai yang berhulu di Merapi, seperti Kecamatan Ngemplak. Sebab, daerah tersebut cukup rawan terkena bencana banjir lahar dingin.

Wilayah prioritas dua adalah kawasan rawan angin kencang, seperti Tempel, Mlati, dan Moyudan. Sementara wilayah prioritas tiga adalah kawasan rawan longsor, yaitu Prambanan.

"Pada dasarnya seluruh wilayah di Sleman berpotensi terjadi bencana. Maka itu, kita harus siap siaga," ujarnya.

Guna mempersiapkan kesiagaan bencana, saat ini Tagana telah melakukan pendampingan pada desa-desa rawan bencana.

Di antaranya, pendampingan sosial, psikologis, dan siklus pergudangan kebencanaan. Selain itu, satuan yang berada di bawah kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial (Disnakersos) ini tengah mengupayakan pengintegrasian kurikulum kebencanaan di sekolah-sekolah.

"Kami sudah tiga tahun menyelenggarakan Tagana Goes to School. Harapannya, kurikulum kesiapsiagaan bencana bisa masuk di lembaga pendidikan Sleman," tutur Nanang.

Adapun kendala yang dihadapi Tagana saat ini terletak pada masalah pendanaan. Di mana sumber keuangan untuk kegiatan Tagana masih berasal dari anggaran Disnakersos Sleman.

Artinya belum ada kemandirian secara kelembagaan. Namun, menurut Nanang, hal tersebut tidak menghambat kinerja Tagana dalam menangani bencana.

Di sisi lain, ia pun menilai, Disnakersos Sleman cukup tanggap dalam menyediakan fasilitas kebencanaan yang saat ini dikelola oleh Tagana, seperti angkutan tanggap bencana dan sekretariat Tagana.

Sementara itu, Kepala Disnakersos Sleman, Untoro Budiharjo, menyampaikan, Tagana merupakan unit satuan kebencanaan yang keberadaannya cukup penting mengingat wilayah bagian utara DIY ini memiliki kerawanan bencana yang lumayan tinggi.

Di antaranya longsor, angin kencang, dan banjir lahar dingin. "Selama ini kami sendiri berupaya untuk memfasilitasi keberadaan Tagana. Bukan kenapa-napa, sebab mereka memiliki peranan penting di lapangan saat bencana terjadi," tuturnya.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID

More Articles ...