MAJALENGKA – Intensitas bencana alam yang meningkat di awal tahun 2017, tidak dapat langsung di-backup lewat dana cadangan bencan alam. Hal itu karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 belum bisa dieksekusi. Walau sudah bisa diserap, mekanisme pencairannya cukup ribet.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka, Ali Imron AMd menyebutkan dana tidak terduga dalam RAPBD 2017 dianggarkan Rp2 miliar. Salah satu kegunaannya untuk mem-backup upaya darurat ketika terjadi bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Majalengka.

Namun setiap tahunnya penyerapan dana tersebut tidak optimal karena mekanisme pencairannya sangat kompleks. Sehingga ketika terjadi bencana alam di Kabupaten Majalengka dana tersebut tidak otomatis dicairkan, karena perlu sejumlah syarat yang menjadi kewenangan kepala daerah.

“Selama ini penyerapan dana belanja tidak terduga itu tidak optimal. Dana darurat selama ini baru bisa dicairkan kalau bencananya dinyatakan darurat, baru dinas terkait mengajukan rekomendasi ke kepala daerah untuk mengeluarkan SK dan memerintahkan pencairan,” ungkapnya, Selasa (24/1).

Salah satu contoh kasus tahun anggaran 2016 lalu dianggarkan Rp1,5 miliar. Informasinya penyerapan dana tersebut minim karena mekanismenya sulit. “Katanya tahun lalu penyerapanya nihil, tapi akan kita minta data fix realisasinya,” tuturnya.

Dia mengaku setiap tahun pihaknya sudah berupaya mengalihkan pos dana kedaruratan bencana alam tersebut ke leading sector terkait, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar mekanisme pencairan bisa lebih cepat dan simpel. Tapi hal itu terbentur aturan yang menyatakan dana tersebut mesti disimpan di kode rekening belanja tidak terduga.

Ketua Komisi III Liling Alimukti SSos menyebutkan, dalam hasil evaluasi gubernur dana tidak terduga tersebut juga mendapat sorotan dan catatan. Gubernur menyatakan penanggarannya agar memperhatikan potensi bencana alam di Kabupaten Majalengka sepanjang 2017, serta membandingkan secara rasional realisasi penyerapan anggaran serupa di tahun 2016.

“Dalam RAPBD 2017 memang ada anggaran namanya dana belanja tidak terduga sebesar Rp2 miliar. Itu menjadi salah satu sorotan evaluasi Gubernur. Pertanyaannya apakah dana tersebut cukup untuk diserap menanggulangi kebutuhan tanggap darurat bencana alam, atau justru dianggarkan terlalu besar,” ujar dia.

Apalagi melihat potensi dan peristiwa bencana alam yang terjadi di awal tahun 2017 intensitasnya sangat tinggi. Sehingga dikhawatirkan anggaran yang tersedia itu tidak akan habis di awal-awal, jika disalurkan dan direalisasikan untuk menangani bencana alam dan sejenisnya.

Dana tersebut pemanfaatanya lebih ke penyediaan sarana prasarana atau infrastruktur rekonstruksi maupun rehabilitasi penanggulangan bencana alam. Sedangkan untuk penyediaan logistik dan penanganan bencana alam biasanya tersedia di Dinas Sosial. (azs)

Ternate - Dana perjalanan dinas Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, untuk tahun 2017 ini mengalami lonjakan hingga mencapai Rp 20 milyar dari sebelumnya hanya mencapai Rp 9,9 milyar. Dana ini lebih besar daripada dana penangulangan bencana yang hanya sekitar 15 dari dana perjalanan dinas atau sekitar Rp 3 milyar.

Menurut data yang diperoleh Tempo, dana perjalanan dinas gubernur ini dialokasikan untuk membiayai perjalanan kegiatan konsultasi dalam daerah dan luar daerah. Jumlah fantastis ini juga digunakan untuk peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah.

Muabidin Radjab, Sekretaris Daerah Maluku Utara saat dihubungi Tempo, menolak memberikan tanggapan. Permintaan wawancara pun tidak ditanggapi. Sejumlah pejabat seperti Kepala rumah tangga Gubernur dan Kepala Badan Pengelolahan Keuangan Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbay, bahkan terkesan menghindari wartawan terkait isu ini.

Kepada Tempo, Halid Alkatiri, Kepala Biro Humas Provinsi Maluku Utara, mengatakan kenaikan anggaran perjalanan dinas gubernur Maluku Utara tahun 2017 sebesar Rp 20 milyar masih dianggap normal. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memang membutuhkan dana perjalanan dinas yang besar untuk kepentingan daerah.

"Kami anggap masih normal, untuk rinciannya silakan tanyakan bagian keuangan, itu saja ya," kata Halid yang dihubungi TEMPO Selasa 24 Januari 2017.

Azis Hasyim, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, menilai perjalanan dinas guburnur Maluku Utara sebesar Rp 20 milliar merupakan bentuk ketidakperpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.

Apalagi anggaran itu diberikan saat kondisi keuangan daerah yang tidak sehat akibat terbebani tunggakan utang yang besar.

"Mestinya sebagai pemimpin harus lebih mempertimbangkan aspek-aspek yang mendorong percepatan pembangunan daerah daripada memenuhi hasrat perjalanan dinas yang sejauh ini tidak berkontribusi signifikan dalam pembengunan daerah. Bahkan justru sebaliknya membuat shock keuangan pada postur pembiayaan daerah," kata Azis.

sumber: TEMPO.CO