logo2

ugm-logo

Mensos Minta Kampung Siaga Bencana Diperbanyak

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa meminta Kampung Siaga Bencana di seluruh Indonesia diperbanyak. Hal itu dibutuhkan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai bencana alam yang terjadi. Apalagi Indonesia merupakan negara rawan bencana alam.

"Di Indonesia terdapat 279 titik rawan bencana seperti tanah longsor, banjir dan kebakaran. Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki pemetaan terhadap berbagai bencana tersebut," ujar Khofifah, Kamis (11/6/2015).

Selain memperbanyak Kampung Siaga Bencana, ia juga meminta warga dilatih menjadi kader yang paham akan tanda-tanda bencana alam. Selain itu mental warga juga mesti disiapkan untuk menghadapi bencana tersebut.

"Warga desa dilatih sebagai kader yang akrab dengan alam, memiliki kesiapan mental, serta paham tanda-tanda bencana. Seperti tanah retak-retak pertanda akan terjadi longsor. Bagi warga yang tinggal dekat aliran sungai, tahu kapan air meluap dan menggenangi permukiman yang bisa berhari-hari," katanya.

Pada posisi demikian, Taruna Siaga Bencana (Tagana) diminta tiba satu jam dilokasi bencana. Sebagai garis depan, Tagana sudah menjadi bagian dari penanganan bencana alam dan sosial. Misalnya di Aceh, dengan menyiapkan dapur umum lapangan (dumlap), evakuasi darurat, serta mendirikan tenda darurat.

"Dalam proses evakuasi korban bencana, Tagana berada pada sub-sistem dari Badan SAR Nasional (Basarnas). Sedangkan,pada masa tanggap darurat langsung di bawah Kemensos," ucap Khofifah.

Pasca terjadi bencana, biasanya banyak para korban mengalami gangguan psikologis, seperti rasa cemas dan putus asa. Tagana diharapkan menjadi bagian dari pelayanan tanggap darurat. Maka, Tagana setiap saat harus tetap solid di lapangan.

"Tagana adalah relawan dan bukan aparatur pemerintah yang digaji negara. Mereka harus dikelola sebagai community based disaster," katanya.

sumber; okezone

KBK ITB Usulkan Keppres Penanggulangan Bencana Sinabung

http://statik.tempo.co/data/2014/01/11/id_253805/253805_620.jpg

JAKARTA - Keluarga Besar Karo Institut Teknologi Bandung (KBK ITB) diwakili oleh sang Ketua Umum Arya Sinulingga dan Dewan Penasihat David Ketaren bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Selasa (9/5/2015).

Presiden Jokowi menerima KBK ITB yang merupakan inisiator #SaveTanahKaro dalam rangka melaporkan kondisi terakhir Bencana Sinabung. Seperti diketahui, kondisi Gunung Sinabung saat ini kembali naik statusnya menjadi 'awas'.

Dalam masterplan penanganan bencana Sinabung yang diberikan kepada Presdien Jokowi, KBK ITB menyampaikan, saat ini dibutuhkan payung hukum berbentuk Keppres yang membentuk Tim Koordinasi antarkementrian dan kelembagaan.

"Tim Koordinasi dibutuhkan karena selama ini semua lembaga masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi dalam satu tim dalam melakukan penanggulangan bencana Sinabung," ujar Arya Sinulingga dalam keterangan tertulisnya.

Presiden Jokowi menerima usulan dari KBK ITB dan setuju dibuatkannya payung hukum Keppres pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Bencana Sinabung, supaya penanganan bencana ini tidak berlarut-larut. Presiden Jokowi juga mengatakan, dalam beberapa minggu ke depan akan berkunjung ke Karo.

Arya Sinulingga menyampaikan, andaikan Keppres penanganan bencana Sinabung bisa dibawa saat Presiden Jokowi berkunjung ke Karo, tentu akan menjadi hadiah bagi masyarakat Karo. Presiden Jokowi menyambutnya sambil mengatakan bisa dipertimbangkan dan akan mengusahakannya.

Dalam masterplan yg disampaikan kepada Presiden Jokowi, KBK ITB juga menyampaikan erupsi Gunung Sinabung saat ini adalah bencana yang terus menerus terjadi dan telah merugikan perekonomian masayarakat di Karo sampai mengalami penurunan pertumbuhan sampai 45 persen.

Bencana berkelanjutan itu tidak hanya mengganggu masyarakat di seputar lingkar Sinabung tapi sudah masyarakat Karo secara keseluruhan. Sehingga penanganan relokasi sebaiknya tidak hanya di radius 3 kilometer (km) tetapi juga sampai radius 10 km.

Untuk masalah relokasi, KBK ITB mengharapkan percepatan pembangunan hunian di lokasi relokasi Siosar dan juga pembangunan fasum dan fasos di Siosar. KBK ITB juga menyampaikan dan mengusulkan supaya tanah untuk pertanian yang dialokasikan kepada warga di tempat relokasi tidak hanya seluas 0,5 hektar (Ha), tapi mencapai 2 Ha.

"Bila lokasi di Siosar tidak mencukupi, KBK ITB juga mengusulkan dua lokasi baru di Tanah Karo juga untuk relokasi, sehingga bisa menampung 2.053 kepala keluar (tujuh desa)," tambah Arya.

Di samping itu, turut diusulkan kepada Presiden Jokowi supaya bisa menaikkan jaminan hidup para penduduk di relokasi dengan memakai standar transmigrasi, sehingga mereka bisa hidup dengan baik. Juga masalah jaminan pendidikan bagi anak-anak korban letusan Sinabung.

Sementara untuk penduduk yang terkena dampak Sinabung tapi tidak direlokasi, KBK ITB mengusulkan agar mereka tetap mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.

More Articles ...