PURWOREJO — Mitigasi swadaya masyarakat di daerah rawan bencana masih lemah. Mereka cenderung abai dan kurang responsif pada potensi bencana. Kondisi ini diperparah dengan lambannya antisipasi pemerintah daerah setiap memasuki musim bencana. Akibatnya, korban jiwa terus berjatuhan setiap bencana melanda.

Penelusuran Kompas ke wilayah-wilayah terdampak bencana longsor di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (22/6/2016), menunjukkan, sebagian besar masyarakat tidak memiliki naluri mitigasi kendati tahu bahwa mereka tinggal di wilayah rawan bencana. Bahkan, pada kondisi genting, mereka cenderung mengabaikan tanda-tanda alam dan prosedur keselamatan.

Kepala Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Suyoto mengatakan, di desanya terdapat 30 keluarga yang berisiko terdampak longsor karena bertempat tinggal tepat di bawah dengan kemiringan sekitar 80 derajat. Kendati sudah diberi tahu potensi longsor di daerah tempat tinggalnya, mereka tetap berkeras tinggal di lokasi itu.

"Sebagian dari mereka bersikeras tetap tinggal di daerah rawan bencana dengan alasan hanya memiliki tanah di daerah itu. Sebagian lainnya juga enggan pindah karena sudah nyaman tinggal di sana," ujarnya.

Pada bencana longsor di Banjarnegara, tiga korban longsor di Dusun Wanarata, Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, menyalahi standar mitigasi saat bencana mengancam. Kepala Urusan Keuangan Desa Gumelem Kulon Raswanto mengakui, ketiga korban, yakni Sudarno, Bahrudin, dan Wato, sesudah longsor awal, di tengah hujan deras, mengarahkan aliran air dari perbukitan. Upaya itu membuat aliran air parit makin besar sehingga memicu longsor susulan yang lebih besar dan menimbun mereka.

Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno menyatakan, kesadaran mitigasi masyarakat di sekitar lokasi bencana masih lemah. "Mereka belum paham, saat hujan harus seperti apa, harus mengungsi ke mana dulu. Atau setidaknya menghindari kegiatan-kegiatan yang mengancam keselamatan jiwanya," katanya.

Penataan permukiman

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Ahmad Yurianto mengatakan, selama delapan tahun terakhir, pihaknya telah intensif membagikan naskah kebijakan mitigasi dan menyarankan penataan ulang kawasan permukiman.

"Namun, respons dari daerah bervariasi. Tidak semuanya cepat menanggapinya dengan melakukan relokasi warga di daerah zona rawan," ujarnya.

Menurut Subandrio, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera, masyarakat dan pemerintah masih abai terhadap potensi bencana dari gerakan tanah. Padahal, bencana dari gerakan tanah termasuk kategori membahayakan karena menewaskan 200 orang di Indonesia per tahun.

Selain korban jiwa, kerugian ekonomi akibat bencana di Jawa Tengah juga terbilang besar. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, material akibat bencana di seluruh Jateng mencapai ratusan miliar rupiah.

Bupati Agus Bastian menyebutkan pula, akibat bencana banjir dan longsor ditaksir mencapai Rp 15,5 miliar. Kerugian meliputi kerugian infrastruktur, seperti jalan, jembatan, rumah warga, serta kerusakan lahan pertanian.

Kerugian akibat banjir dan longsor di Banyumas ditaksir Rp 3,8 miliar. "Jumlah tersebut masih sementara karena laporan dari tingkat desa masih berjalan," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Banyumas Prasetyo Budi Widodo.

Sementara itu, hingga Rabu, upaya pencarian korban longsor yang masih tertimbun di Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, dan Desa Donorati, Purworejo, berlanjut. Kepala Badan SAR Nasional Jateng Agus Haryono mengatakan, hingga kemarin 40 orang meninggal akibat longsor di Purworejo. Tim SAR gabungan masih mencari sekitar 8 korban yang diperkirakan masih tertimbun di beberapa lokasi. Delapan orang juga masih dirawat di rumah sakit.

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya FH Bambang Soelistyo di Banyuwangi, Jatim, Rabu, mengatakan, pihaknya meminta BPBD, polisi, dan TNI membantu menangani bencana alam di sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan bantuan itu, operasi penyelamatan korban bencana diharapkan bisa lebih cepat. Basarnas kini tengah melakukan operasi penyelamatan di 11 wilayah, di antaranya Kupang, Medan, Manado, Kendari, Kebumen, dan Purworejo.

Banjir

Kesedihan mendalam akibat bencana tanah longsor yang terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, dirasakan seorang ibu, salah satu dari 2 korban selamat longsor di Desa Donorati. Ia harus kehilangan 3 anaknya dalam waktu yang bersamaan.

Di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, banjir akibat meluapnya Sungai Dolago di Desa Dolago Padang dan Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Selasa (21/6) malam, merendam 300 hektar sawah. Sekitar 42 hektar di antaranya rusak parah karena tertutup lumpur.

"Kami masih terus mendata untuk kepastian kerusakan tanaman. Sawah-sawah itu baru ditanam tiga minggu lalu. Air dan lumpur menghantam sawah karena tanggul jebol," kata Camat Parigi Selatan Moh Muchen, saat dihubungi dari Palu, Rabu (22/6).

Hingga kemarin, air di areal sawah masih belum surut dengan ketinggian rata-rata 50 sentimeter. Sawah yang terendam lumpur kebanyakan berada di dekat alur sungai.

Banjir juga menggenangi Pasar Sentral Youtefa, di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu kemarin. Penyebab banjir karena hujan deras yang melanda Jayapura selama enam jam.

Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dua komunitas mandiri mitigasi warga mengetatkan sistem pemantauan bencana alam banjir dan longsor. Hujan yang turun beberapa hari terakhir rentan meluapkan sungai dan meruntuhkan tebing tanah. (GRE/EGI/VDL/NIT/CHE/FLO)

sumber: KOMPAS

Jakarta - Bencana banjir dan longsor terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengimbau agar dana desa yang telah dikucurkan bisa diprioritaskan untuk mencegah terjadinya bencana susulan.

Marwan mengatakan, setidaknya ada 16 kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami bencana longsor dan banjir akibat hujan lebat. Salah satunya yang paling parah adalah Purworejo yang mengalami longsor dan menewaskan puluhan korban jiwa.

Marwan mengatakan, bencana alam ini harus direspons dengan cepat. Setelah identifikasi dan evakuasi korban, masyarakat dapat menggunakan Dana Desa untuk membenahi dan membangun infrastruktur desa, terutama tanggul penahan longsor dan membangun saluran air agar tidak terjadi banjir.

"Membangun dan membenahi Infrastruktur desa yang rusak akibat bencana itu masuk dalam prioritas. Ini sudah kita atur dalam Permendesa No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016," ujar Marwan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (20/6/2016).

Marwan mengatakan, dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) dijelaskan bahwa salah satu prinsip penggunaan Dana Desa adalah untuk mendahulukan kepentingan desa yang mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

"Bencana alam yang menimbulkan kerusakan infrastruktur adalah sesuatu yang mendesak untuk dibenahi. Jadi masuk dalam prioritas Dana Desa. Jalan desa, gorong-gorong, sanitasi air, maupun tanggul penahan banjir yang rusak harus dibangun kembali. Tentunya dengan penataan baru yang lebih baik dan tahan terhadap bencana," jelasnya.

Marwan juga mengatakan, banyak desa yang rawan bencana. Untuk itu diperlukan desa yang siaga bencana.

"Bencana alam yang terjadi itu bisa karena murni bencana alam, bisa juga karena ada sumbangsih faktor manusia yang kurang bersahabat dengan lingkungan. Tapi dua-duanya ini bisa dihindari dengan membangun infrastruktur yang lebih kuat dan tahan bencana," kata Marwan.

Marwan juga mengatakan, ke depannya desa-desa harus membuat program pembangunan terutama untuk penanggulangan bencana. Masyarakat pun diminta untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut.

"Berlakunya UU No 6/2014 telah memberikan Desa kewenangan penuh mengelola Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelaporannya. Kami kemudian membuat aturan turunan agar penggunaan dana desa ini punya panduan-panduan agar sesuai dengan tujuan," katanya.

Bencana banjir dan longsor terjadi di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Jawa Tengah, seperti Solo dan Purwerejo. Paling parah, longsor di Purwerojo mengakibatkan 47 orang meninggal. Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian bergerak cepat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah bencana tersebut.
(jor/bag)