Jakarta - BPBD DKI Jakarta menyiapkan sejumlah antisipasi untuk menghadapi dampak bencana yang dapat ditimbulkan dari musim hujan tahun 2022/2023. Saat ini, BPBD tengah mendata potensi sumber daya penanggulangan bencana yang ada di Jakarta melalui situs bpbd.jakarta.go.id/tangguhbencana.

"Kami sedang melakukan pendataan kepada seluruh elemen pentahelix (pemerintah, dunia usaha, lembaga/komunitas, akademisi, dan media massa) untuk dapat mengetahui peralatan pendukung yang dimiliki oleh setiap unsur dalam penanggulangan bencana, khususnya banjir dan kebakaran. Hal-hal yang didata seperti mulai dari jumlah perahu, tenda pengungsi, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), hydrant, ambulans, hingga tenaga medis yang dimiliki," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).

Isnawa menuturkan, berdasarkan prakiraan yang dirilis BMKG mengenai musim hujan di Indonesia tahun 2022/2023, sebagian wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan mulai memasuki awal musim hujan pada dasarian kedua bulan Oktober 2022.

Untuk wilayah lainnya, menurut dia, diprediksi akan memasuki awal musim hujan pada dasarian kedua bulan November 2022. Sedangkan puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari-Februari 2023.

Akibat hal ini, BPBD mengajak seluruh pihak aktif melakukan pendataan sumber daya penanggulangan bencana ini. Dengan begitu, BPBD dapat memetakan dan mengorganisir seluruh potensi sumber daya yang mendukung penanggulangan bencana di Jakarta sehingga dapat merespons kejadian bencana dengan efektif dan efisien.

"Kami berkoordinasi untuk menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait, agar seluruhnya dapat siap dan siaga menghadapi musim hujan di tahun ini," ujarnya

Sejauh ini, BPBD DKI tengah melakukan berbagai upaya antisipasi musim hujan 2022/2023 dan penanggulangan bencana, antara lain:

1. Menyebarluaskan informasi cuaca terkini dan kondisi Tinggi Muka Air (TMA) kepada masyarakat melalui kanal media sosial dan website.

2. Memberikan informasi peringatan dini terkait kenaikan TMA melalui Disaster Early Warning System (DEWS) dan SMS Blast, serta peringatan dini cuaca melalui website, media sosial, WhatsApp group, dan channel Telegram.

3. Mendistribusikan sarana dan prasarana pendukung penanganan banjir kepada setiap kelurahan yang berada di kawasan rawan banjir, seperti perahu, ring buoys, jaket pelampung, dan lain-lain.

4. Menyiagakan 267 personel Petugas Penanggulangan Bencana/TRC pada setiap kelurahan di Jakarta sebagai upaya percepatan koordinasi dan penanganan bencana.

5. Memastikan kesiapan posko penanganan bencana dan lokasi-lokasi pengungsian (berikut kelengkapan pendukung) yang ada di tingkat kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan untuk siaga dan dapat diaktifkan apabila terjadi bencana.

6. Melakukan review terhadap rencana kontingensi penanggulangan banjir di Provinsi DKI Jakarta.

7. Melakukan koordinasi dengan BNPB, BMKG, para Wali Kota/Bupati, dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjalin kolaborasi dalam penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Barat menyusun Rencana Kontingensi (Rekon) ancaman Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami, Sabtu (10/9/2022) siang.

Dalam penyusunan Rekon, BPBD Manggarai Barat  mengandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten  Manggarai Barat.

Sekertaris BPBD Kabupaten Manggarai Barat,Kasim Bura menjelaskan, rekon merupakan salah satu tahap agar upaya penanggulangan bencana menjadi lebih efektif dan efesien.Penyusunan rancanangan kontingensi itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait kebencanaan khususnya bencana gempabumi dan tsunami.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Manggarai Barat menyusun perencanaan kontingensi bencana agar lebih siap menghadapi setiap bencana yang akan terjadi wilayah Manggarai Barat.Dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNPB yang telah membantu melakukan penyusunan rencana kontingensi di Kabupaten Manggarai Barat mengingat wilayah kabupaten yang beribukota di Labuan Bajo itu merupakan dataran rendah.

Ia mengaku, dokumen terkait rencana kontigensi menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami tersebut menjadi penting tidak hanya dalam skala nasional, akan tetapi juga untuk daerah Manggarai  Barat sendiri. Potensi bencana daerah di Kabupaten  Manggarai Barat meliputi gempa bumi, tsunami, gelombang tinggi, longsor, banjir, angin puting beliung, abrasi,kebakaran pemukiman penduduk serta kebakaran hutan dan pemukiman.

Kasim Bura menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dukungan BNPB terhadap pemerinta daerah Manggarai Barat untuk bersama meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana alam Gempa Bumi dan tsunami.

Menjadi komitmen Pemerintah Pusat khususnya BNPB bahwa untuk penguatan daerah dalam penanggulangan bencana perlu dukungan yang kuat, sehingga daerah lebih siap dan lebih siaga dalam menghadapi darurat bencana.

Ia mengaku, dokumen rencana Kontingensi sangat penting bagi Manggarai Barat dikarenakan wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya berada pada dataran rendah dan penyusunan ini tidak dapat berdiri sendiri, harus melibatkan partisipasi dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait karena dokumen rencana kontingensi tidak hanya milik BNPB dan BPBD semata namun merupakan dokumen milik Kabupaten Manggarai Barat.

Perhatian dan bantuan pembangunan di bidang kebencanaan yang diberikan kepada daerah  Manggarai Barat,sebagai bagian intergal dari negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia menyampaikan, terkait ancaman bencana longsor, banjir, angin puting beliung dan gelombang tinggi, BPBD Manggarai Barat meminta kepada BNPB untuk memberikan peralatan peringatan dini atau early warning sistem.Sedangkan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan darurat bencana, pihaknya meminta BNPB untuk memberikan kegiatan peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana.

Kasim Bura juga meminta, bantuan kepada BNPB untuk memberikan bantuan peralatan evakuasi dan mobilisasi korban dan bantuan logistik.Seperti,kapal evakuasi,Speedbot,perahu karet dan life jacket. Selain itu meminta bantuan alat berat seperti Loader dan excavator untuk penanggulangan bencana yang menutup akses jalan dan jembatan di wilayah Manggarai Barat.

Ia menyampaikan, harapan masyarakat dan Pemkab Manggarai Barat kepada BNPB terkait penyusunan Rekon Gempa dan Tsunami adalah tersusunnya rencana kontingensi menghadapi gempa bumi dan tsunami selesai dengan baik dan sempurna sesuai kebutuhan mitigasi atau pengurangan resiko bencana,jika terjadi gempa bumi dan tsunami di wilayah Manggarai Barat.

Sementara, Kasubdit Perencana Siaga BNPB, Dyah Rusmiasih mengatakan bahwa rencana kontingensi itu dibuat secara partisipatif, kolaboratif dan kesepakatan dari semua OPD di Kabupaten  Manggarai Barat. Rencana kontingensi yang telah dibuat ini dapat diaktivasi menjadi rencana operasi jika bencana benar-benar terjadi di wilayah Manggarai Barat nantinya.

Ia menyampaikan, penyusunan rencana kontingensi merupakan salah satu program prioritas BNPB.BNPB memfasilitasi pembuatan dokumen rencana kontingensi di berbagai kabupaten di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan, seluruh pemerintah daerah memiliki kewajiban membentuk rencana kontingensi dalam menghadapi bencana alam, termasuk gempa bumi dan Tsunami.Dokumen Kontingensi lebih merupakan suatu komitmen bersama, yang harus dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana ancaman yang sewaktu waktu bisa terjadi.***

 sumber: VICTORY NEWS MANGGARAI BARAT