Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti ancaman multibencana di Tanah Air. Menurutnya, hal tersebut harus dicegah melalui perencanaan yang menyeluruh dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Upaya melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman multi bencana di Tanah Air harus terus diupayakan. Karena secara alami negara kita memang dikelilingi gunung berapi dan diapit oleh dua benua dan samudra yang sangat mempengaruhi cuaca," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (7/6/2022).

Lestari atau yang akrab disapa Rerie menjelaskan pekan lalu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api dan juga negara seismik aktif. Sehingga rentan terhadap risiko multibencana alam, baik gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, banjir rob, puting beliung dan longsor.

Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang 2021 terdapat 3.092 kejadian yang didominasi bencana hidrometeorologi. Adapun bencana yang paling sering terjadi yaitu banjir dengan 1.298 kejadian, disusul cuaca ekstrem 804, tanah longsor 632, kebakaran hutan dan lahan 265, gelombang pasang dan abrasi 45, gempa bumi 32, kekeringan 15 dan erupsi gunung api 1.

"Kondisi ancaman bencana yang sedemikian kompleks itu harus menjadi perhatian semua pihak agar sejumlah rencana dan upaya penanggulangan bencana di Tanah Air bisa direalisasikan dengan baik," tuturnya.

Menurut Rerie, upaya mitigasi bencana perlu ditingkatkan, dengan melibatkan sejumlah pakar di bidang infrastruktur serta perencanaan kota dan lingkungan. Dia mengatakan kesiapan menghadapi ancaman ini diharapkan dapat menekan jumlah korban yang diakibatkan bencana alam.

"Upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait ancaman bencana alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka," ujarnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun mendorong agar mengedepankan kearifan lokal dalam melakukan mitigasi bencana. Tujuannya untuk membantu mengakselerasi pemahaman masyarakat. Rerie pun berharap ancaman multi-bencana di Tanah Air dapat dihadapi lewat kolaborasi yang baik dari seluruh elemen bangsa.

Jogjakarta - Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK-UGM) menggelar pertemuan pembentukan ASEAN Institute of Disaster Health Management (AIDHM) pada tanggal 2-3 Juni 2022, di Yogyakarta.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil The 15th ASEAN Health Ministrial Meeting (AHMM) Mei 2022 lalu di Nusa Dua, Bali yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AIDHM.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc., mengatakan bahwa Kemenkes bersama PKMK-UGM akan membuat suatu proposal yang bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen bencana di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ia ingin mengubah julukan Indonesia, dari ‘laboratorium bencana’, menjadi ‘negara yang memiliki banyak pengalaman dalam manajemen bencana’.

“Ini adalah upaya kita,sehingga kita harus bekerja lebih bagus lagi, lebih terintegrasi lagi,” kata dr. Eka.

Dalam kesempatan ini dr. Eka juga menyebut bahwa Kemenkes dengan dunia pendidikan, yaitu UGM dan Unsrat, sebagai cikal bakal perkembangan pendekatan pentahelix dalam manajemen bencana.

“Jadi ada NGO (Non-governmental organization) dan akademis. Ada unsur pentahelix dengan akademis. Jadi tidak hanya pekerjaan Kemenkes dan dinas kesehatan saja,” tutur dr. Eka.

Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa Kemenkes juga telah membentuk koalisi dengan NGO seperti, Muhammadiyah Disaster Management Center, Pramuka, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Katolik, Persatuan Protestan dan Buda Tzu Chi, yang jumlahnya mencapai 22, sebagai tenaga relawan saat bencana terjadi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, mengatakan bahwa kebencanaan menjadi unggulan di UGM, dengan tim yang sangat berpengalaman dan memiliki respon cepat.

“Kebencanaan menjadi unggulan di UGM, sudah cukup lama. Sehingga tim bencana kami punya cukup banyak pengalaman,” ungkap dr. Yodi.

Yodi juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada UGM sebagai sekretariat AIDHM.

Dalam rangkaian pertemuan ini peserta kegiatan juga diajak untuk melakukan kunjungan ke PKMK-UGM yang akan menjadi Sekretariat AIDHM. Pada kesempatan tersebut Wakil Dekan Bidang Kerjasama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK UGM), dr. Sudadi, menyampaikan kesiapan fasilitas UGM sebagai sekretariat, dan dukungan sarana dan prasarana.

Sebagai informasi, AIDHM merupakan salah satu mekanisme untuk mendukung Regional Coordination Committee on Disaster Health Management (RCC-DHM) dalam mengoperasionalisasikan Plan of Action of ASEAN Leader Declaration on Disaster Health Management (PoA-ALD on DHM).

Kontribusinya terutama untuk penguatan kapasitas ASEAN dalam pengelolaan bencana bidang kesehatan melalui kegiatan pelatihan, akademik, dan penelitian.

Selain Kemenkes dan PKMK-UGM, pertemuan ini juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait seperti, sekretariat ASEAN, AHA Center (Pusat Koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan bagi penanganan bencana), Badan Kesehatan Dunia (WHO), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kementerian Luar Negeri.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (FA/PH)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
drg. Widyawati, MKM