Kerangka Acuan Kegiatan

Diseminasi Hasil Penelitian

KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

Selasa, 13 Oktober 2020

Pengantar

Seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun, karena nilai untuk HDP hanya 20 persen dan bisa lolos tanpa membuat perencanaan, tidak jarang rumah sakit hanya membuat dokumen dan tidak mensosialisasikannya ke seluruh staf. Hal yang kerap menjadi masalah, ketika terjadi bencana rumah sakit mengabaikan kembali dokumen perencanaannya. Siapa yang sudah ditunjuk sebagai komandan, siapa yang akan bertugas secara operasional, bidang data informasi mengurusi apa dan bagaimana analisis risiko rumah sakit sebelumnya untuk perencanaan surge hospital menghadapi lonjakan kasus, bagaimana komunikasi lintas sektor dan sebagainya.

Situasi tersebut lebih berat terjadi pada bencana non alam seperti saat ini, pandemi global COVID-19. Walaupun pada dasarnya konsep penanganan pandemi ini sama dengan konsep penanganan bencana, tetapi terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Dengan memperhitungkan jumlah kenaikan kasus COVID-19 maka rumah sakit harus dapat menyiapkan scenario - skenario, SDM, fasilitas sarana dan prasarana untuk menghadapi lonjakan sehingga tidak akan terjadi kerusakan fungsi atau functional deficit yang akan merugikan atau berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, persiapan dan perencanaan yang baik akan mengurangi tingkat kekacauan pada saat tanggap atau respon terjadi. Penyebab koordinasi yang lemah diantaranya adalah ketidakjelasan siapa yang memimpin, bagaimana tugas - tugas dibagi ke seluruh SDM, bagaimana alur komunikasi, hingga lemahnya perencanaan berdasarkan situasi saat itu dan ke depannya. Hal - hal ini merupakan komponen dari sistem komando yang ada di perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit atau hospital disaster plan. Belum ada penelitian yang mengukur khusus kesiapsigaan rumah sakit menghadapi pandemi COVID-19 dari unsur sistem komando yang ada di hospital disaster plan. Menarik untuk mengidentifikasi upaya - upaya kesiapsiagaan termasuk hambatan bagi rumah sakit menghadapi pandemi COVID-19.

Tujuan

Presentasi ini bertujuan untuk :

• Menyampaikan hasil penelitian kajian kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi Pandemi COVID-19 berbasis sistem komando di wilayah DIY dan DKI Jakarta
• Menyampaikan saran dan rekomendasi hasil pembelajaran dari penelitian

Output

• Penelitian dipresentasikan kepada publik melalui webinar terbuka
• Peserta mendapatkan informasi bagaimana kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi Pandemi COVID-19 berbasis sistem komando di wilayah DIY dan DKI Jakarta

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Oktober 2020
Pukul           : 13.00 - 14.30 WIB

Narahubung

Happy
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontak : 085358727172

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan RI menjadi klaster penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus aktif tertinggi di wilayah DKI Jakarta.

Informasi tersebut dikutip dari paparan data klaster penularan Covid-19 DKI Jakarta pada situs corona.jakarta.go.id hingga 30 September 2020.

Situs resmi Pemprov DKI itu menampilkan jumlah kasus aktif Covid-19 pada 21 hingga 30 September di klaster-klaster penyebaran di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan data pada situs tersebut, jumlah kasus aktif Covid-19 di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah 76 kasus.

Kemudian, Asrama Cendrawasih Pemda Papua dengan 60 kasus aktif Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020, perusahaan atau perkantoran harus ditutup selama 3x24 jam apabila ditemukan karyawan yang terpapar Covid-19.

Berikut rincian 10 klaster penularan Covid-19 dengan jumlah kasus aktif tertinggi di wilayah DKI Jakarta.

1. Kementerian Perhubungan RI: 76 kasus

2. Asrama Cendrawasih Pemda Papua: 60 kasus

3. Kementerian Pertahanan RI: 40 kasus

4. Kantor Metro TV: 23 kasus

5. Kompas TV: 19 kasus

6. Kemenpora RI: 18 kasus

7. Panti Laras Harapan Sentosa 3: 15 kasus

8. Pernikahan RW 12 Kelurahan Penggilingan: 15 kasus

9. BATAN: 14 kasus

10. Takziah Duren Sawit: 14 kasus

Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan selama dua pekan, terhitung mulai 28 September hingga 11 Oktober 2020.

PSBB yang diperketat awalnya diberlakukan selama dua pekan mulai 14 hingga 27 September 2020.

Pemprov DKI memutuskan kembali memperpanjang PSBB karena angka kasus positif Covid-19 berpotensi meningkat kembali jika PSBB dilonggarkan.

Selama PSBB, warga Ibu Kota diimbau tetap beraktivitas di rumah serta membatasi kegiatan yang mengundang kerumunan.

Sementara itu, ada penambahan 1.430 kasus baru pada Minggu kemarin, berdasarkan hasil uji usap PCR pada 3 Oktober 2020 dan sepekan terakhir dari satu laboratorium swasta.

Berdasarkan data dari DKI Jakarta di laman corona.jakarta.go.id, pertambahan kasus yang dilaporkan sebanyak 1.165 kasus terdiri uji usap Sabtu (3/10), sebanyak 1.015 kasus positif.

Kemudian, akumulasi laporan sepekan terakhir dari satu laboratorium swasta sebanyak 415 kasus.

Dengan demikian, total jumlah kasus konfirmasi positif hingga saat ini adalah 79.214 kasus, bertambah signifikan dari sebelumnya sebanyak 77.784 kasus.

Total pasien sembuh di Jakarta kini sudah mencapai angka 64.319, setelah ada tambahan pasien sembuh 1.033 orang.

Adapun 13.134 orang masih dirawat/isolasi, serta 1.761 orang meninggal dunia atau 2,2 persen dari total kasus positif.