logo2

ugm-logo

Blog

Lima Langkah Penanganan Banjir Jakarta Menurut Pengamat, Gubernur DKI Diminta Berani Menggusur

MANGKRAKNYA normalisasi Kali Sunter di Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur sejak 2015, dinilai sebagai bukti ketidakseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi banjir.

Sebab, menurut Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga, normalisasi termasuk dalam lima langkah penanganan banjir Ibu Kota.

Lima langkah tersebut adalah regulasi, solusi, relokasi, sosialisasi, dan implementasi.

Dalam langkah regulasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, katanya, harus bersikap tegas dalam menetapkan garis sempadan sungai dan danau sesuai di Ibu Kota.

Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2018, tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, disesuaikan dengan kedalaman sungai.

Sungai sedalam tiga meter harus berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai. Sungai sedalam tiga meter hingga 20 meter harus berjarak 15 meter.

Sedangkan sungai dengan kedalamam lebih dari 20 meter, sepadan harus berjarak 30 meter dari palung atau bibir sungai.

Sementara, sungai yang berada di dalam kawasan perkotaan, harus dibuat dengan jarak minimal tiga meter dari tepi luar tanggul. Lahan tersebut dapat digunakan sebagai jalan inspeksi maupun taman.

"Langkah kedua adalah solusi. Solusinya adalah normalisasi sesuai konsep BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane), antara lain pengerukan, perdalam, pelebaran, dan pembangunan turap pada badan sungai," paparnya.

"Tetapi solusi ini konsekuensinya adalah menggusur permukiman warga di sempadan sungai," tambahnya.

Lantas, langkah ketiga dalam penyelesaian banjir Ibu Kota adalah relokasi.

Beriringan dengan normalisasi, penggusuran permukiman warga harus dilakukan, sehingga penataan ataupun normalisasi sungai dapat dilakukan.

Langkah keempat adalah sosialisasi, sehingga Anies Baswedan ia harapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait penataan sungai di sejumlah wilayah rawan banjir.

Sosialisasi dibutuhkan untuk proses pembebasan lahan, termasuk nilai ganti rugi kepada masyarakat.

"Langkah terakhir adalah implementasi, sehingga perencanaan penataan sungai dapat diketahui masyarakat, termasuk nilai ganti rugi atas lahan yang dibebaskan," jelas Nirwono.

"Jadi Gubernur DKI harus tegas dan berani untuk melakukan penggusuran. Sehingga bukan hanya menyelesaikan masalah banjir, tetapi juga melakukan penataan kota," ulasnya.

"Masalahnya apakah Gubernur DKI berani merelokasi permukiman warga di bantaran sungai? Tujuannya agar proyek normalisasi sungai dapat segera diselesaikan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, untuk membuktikan penyebab genangan air adalah proyek Lintas Rel Terpadu (LRT).

Anies Baswedan menilai hal itu hanyalah kesalahpahaman semata, dan meminta persoalan ini tak diperpanjang lagi.

"Udahlah enggak usah diperpanjang. Ini tuh persoalannya bukan LRT, tapi persoalannya adalah kurang pompa," ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Selasa (9/4/2019).

Padahal, saat sidak ke Jalan Letjen MT Haryono dan DI Panjaitan pada Kamis (28/3/2019) lalu, Anies Baswedan menyalahkan Adhi Karya selaku kontaktor LRT Jabodebek.

Sebab, di beberapa lokasi proyek LRT seperti bawah flyover Pancoran dan bawah flyover Tol Bekasi - Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), sering terjadi genangan yang lumayan tinggi jika durasi hujan cukup lama dan deras.

Namun, kini Anies Baswedan tak lagi menyalahkan tiang pancang proyek LRT Jabodebek yang menutupi saluran air, tetapi lebih ke pengadaan pompa.

"Karena pompanya kurang maka terjadi banjir, yang kurang menyediakan pompa adalah pihak kontraktor LRT," ujarnya.

"Jadi kalau yang kurang menyediakan pompanya gedung, ya gedung yang salah. Jadi bukan LRT-nya, tapi pompa yang kurang. Karena pompa yang kurang maka terjadi genangan, jadi pompanya harus diberesin, bukan LRT-nya," papar Anies Baswedan.

Anies Baswedan juga menekankan bahwa Pemprov DKI mendukung penuh pembangunan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi, untuk mengurai kemacetan Ibu Kota.

Sebelumnya, Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait kemurkaan Anies Baswedan kepada LRT Jabodebek, yang ia sebut menjadi penyebab banjir.

Menurut Budi Karya Sumadi, Anies Baswedan harus mempunyai bukti yang jelas sebelum menuding pembangunan LRT Jabodebek sebagai penyebab banjir.

"Mungkin saya minta Pak Gubernur itu meneliti lebih jauh, bahwa kalau berstatement itu harus ada buktinya," ujar Budi Karya Sumadi, ditemui di Kantor PT Pelindo II (Persero) Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (7/4/2019) lalu.

Berikut Analisis Ahli Hidrologi UGM soal Banjir Jakarta di Awal Tahun 2020

KOMPAS.com - Tahun 2020 dibuka dengan terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Banjir ini pun berimbas pada kegiatan dan sarana prasarana di Jakarta dan sekitarnya.

Air menggenang dan mengganggu beroperasinya fasilitas-fasilitas umum seperti moda transportasi seperti KRL, KA Bandara hingga prasarana umum seperti jalan tol.

Banjir ini terjadi pada Rabu (1/1/2020) pagi setelah Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan lebat pada Selasa (31/12/2019) sore.

Namun, apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari banjir Jakarta?

Penyebab 

Menurut Ahli Hidrologi dan Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada ( UGM) M. Pramono Hadi, penyebab utama dari banjir ini adalah hujan yang merata dan jumlahnya banyak.

"Itu penyebab utama karena hujan merata, dan jumlahnya banyak, dan kondisi ‘surface storage’ sudah jenuh dengan air. Karena telah terjadi hujan beberapa waktu sebelumnya," jelas Pramono saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/1/2020) sore.

Surface storage merupakan simpanan atau timbunan air yang terdapat dalam permukaan lahan.

Mengutip publikasi ilmiah Fakultas Geografi UMS, keberadaan surface storage dalam suatu wilayah menunjukkan bahwa sebagian air hujan jatuh di permukaan lahan akan tersimpan dalam lahan.

Oleh karena itu, hubungan antara surface storage dengan air permukaan mempunyai hubungan berbanding terbalik.

Menurut Pramono, risiko banjir untuk wilayah Jakarta memang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain.

"Ya banjirnya lebih besar, karena sesungguhnya Jakarta adalah flood plain, dan Jakarta/Batavia dibangun meniru kota-kota di Belanda," ungkap Pramono.

Secara geomorfologi, Jakarta tepat berada di bagian wilayah yang disebut sebagai dataran banjir.

Terkait faktor lain, Pramono mengungkapkan adanya sejumlah faktor yang turut mempengaruhi banjir ini.

Menurutnya, tata ruang yang belum mengacu pada risiko banjir turut berperan dalam banjir Jakarta ini.

"Tata ruang (terutama RDTR) belum mengacu pada risiko banjir," katanya lagi.

Selain faktor hujan, infrastruktur wilayah, topografi, drainase juga dinilai mempengaruhi potensi banjir tidaknya suatu wilayah.

Penanganan

Pramono menyebutkan bahwa untuk jangka menengah atau jangka panjang, ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah atau meminimalisir risiko banjir di Jakarta.

"Jangka menengah/panjang, situ dibangun lagi (dulu pernah jumlahnya mencapai 1300-an) kini tinggal 250-an," kata Pramono.

"Kalau mau bangun reservoir/bendung mungkin lebih efektif, sistem resapan perlu digalakkan, sistem polder di bag bawah/low land. Ya sebab utamanya cuaca," sambungnya.

Sedangkan menurut BMKG, banjir tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan dari wilayah DKI Jakarta saja, tetapi juga pengaruh hujan di wilayah sekitarnya.

Sementara, menurut BMKG, ada beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak lebih buruk dari banjir yang terjadi, yaitu:

  • Membersihkan drainase
  • Mewaspadai pohon tua
  • Menghindari jalan licin

Daftar Kontak Posko Penanganan Banjir Jakarta dari Pemerintah dan Swadaya

KOMPAS.com - Sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur di kawasan itu sejak Selasa (31/12/2019) sore hingga Rabu (1/1/2020).

Banjir dengan kedalaman beragam, merendam pemukiman warga dan memaksa sebagian dari mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Kendaraan motor dan mobil milik masyarakat juga banyak yang menjadi korban, terendam bahkan sebagian di antaranya hanyut terbawa arus.

Lebih dari itu, banjir yang menjadi kado di awal tahun 2020 ini sudah memakan korban jiwa. Setidaknya, hingga Rabu (1/1/2020) sore, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut 9 orang meninggal dunia.

Alasannya beragam, ada yang terkena hipotermia, tersengat listrik hingga tertimbun longsor.

Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, berikut ini sejumlah kontak dan alamat posko banjir yang bisa diakses sewaktu-waktu.

Kontak Penting untuk Aduan Banjir

  • Telepon: 021 345 9444
    SMS center: 085 88000 1949

Posko korban banjir Pemerintah DKI Jakarta:

- Posko Banjir Global Rescue Network/Arus Liar

Telepon: 8355885, 99­462699

- Posko Banjir Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma

Telepon: 8019210, 80­19211

- Posko Banjir Komando Armada Barat TNI AL

Telepon: 4243000

- Posko SAR DKI Jakarta

Telepon: 34835118

- Posko Banjir DKI Jaya

Telepon: 021-819694­5/8197309

- Dinas Pekerjaan Umum Prov. DKI Jakarta

Telepon: 3846608
Fax: 3850255, 3865559

- Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Prov. DKI Jakarta

Telepon: 4264675
Fax: 021-4264675

- Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta

Jln. Kesehatan Raya No. 10 Jakarta Pusat Posko Banjir
Telepon: 34835118
Fax: 021-34830557

- Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Jakarta Selatan

Telepon: 72790109

- Posko Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Banjir Jakarta Timur

Telepon: 48702160

- Posko Banjir Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Jakarta Barat

Telepon: 5682284

- Posko Banjir Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Jakarta Utara

Telepon: 43930152, 43934752

- Posko Banjir Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Jakarta Pusat

Telepon : 38433723

- Posko Banjir (Satkorlak PBP) Provinsi DKI Jakarta

Telepon: 3822212, 3823211, 3500000
Fax: 3823412, 3862022
SMS: 0811920203

- Informasi Lalu Lintas: 021-52960770

 

Posko korban banjir dari Masyarakat:

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)

DKI Jakarta: Zikrullah-081311567150
Jakarta Selatan: M. Rizqi-081219780118
Tebet Timur: Zaid Fadli-085710002477
Bukit Duri: Suparman-081280084347
Jakarta Barat: Toni-081314744773
RSIJ Pondok Kopi: Musri-081586338221
Pimpinan Tanggap Darurat MDMC: Indrayanto-081228324625

- Posko Bantuan Banjir Sahabat Anak

Posko ini fokus pada korban di Manggarai dan sekitarnya
Kontak: Vera-08121032021, Putri-08151623293, Marsya-081287662315, Ellen/Yuli 3918505/31934172
Alamat Posko: Jalan Tambak II RT06/05 No. 32, Kel. Pegangsaan, Jakpus 10320

- Posko Banjir Calder Kontak: Dewo-08159104718

- Posko Banjir Kampung Apung, Kapuk, Jakarta Barat

Kontak: Rengga-081282822844, Ketua RW Juhri: 081387597010

- Posko Banjir Kebon Pala, Kampung Melayu

Kontak: Fadhel Achmad-081287658998/2263CE95

- School of Volunteer Universitas Indonesia (SOV)

Twitter: @SOV_UI
Contact: Amal–087775469636

- DREAMDELION

Fokus membantu korban banjir di Manggarai yang sudah Siaga I
Twitter: @dreamdelion
Kontak: Farah Mafaza–081311103406

- Posko Banjir SMA 8 Bukit Duri

Alamat: Depo PJKA Bukit Duri

- Posko Masjid Attahiriyah, Kampung Melayu

Alamat: Rektorat Universitas Attahiriyah-021 83785781

- Posko Peduli Banjir UNJ, Jakarta Timur

Kontak: Listya-08998874745, Amel-089652651163

- Harus Kuat Foundation

Alamat: Jalan H. Awi RT 02/09 No. 43 Srengseng Sawah, Jagakarsa
Jl. Timbul 1 No 50 RT 06/04, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Telepon: 021 49113394

- Posko Banjir PKD Mapala Jabodetabeka

Alamat: Depan sekolah Santa Maria
Kontak: Molen-085694199615

- Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Alamat: Perkantoran Ciputat Indah, Jalan Ir. H Juanda No.50 Blok B8 Ciputat
Twitter: @ACTforhumanity
Kontak: 021 7414482/085330006000

(Sumber: Kementerian Dalam Negeri)

BPBD Gunungkidul Ajukan Status Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajukan permohonan status darurat banjir dan tanah longsor kepada Bupati Gunungkidul.

Pengajuan status darurat banjir dan tanah longsor ini merupakan tidak lanjut dari arahan yang disampaikan oleh BNPB guna menghadapi musim penghujan.

Selain itu, juga hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) yang telah memaparkan adanya peningkatan intensitas hujan.

"Mudah-mudahan sebelum awal tahun untuk sudah dapat ditetapkan karena saat ini surat dari kami sudah masuk ke bagian hukum. Ada beberapa pertimbangan selain dari instruksi dari BNPB," kata Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Edy Basuki, Minggu (29/12/2019).

Menurut Edy, dari pemetaan yang dilakukan oleh pihaknya, wilayah di Gunungkidul yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana banjir meliputi sepanjang bantaran sungai Oya, Desa Mertelu Gedangsari serta bantaran Kali Besole.

Sedangkan untuk wilayah yang rawan bencana tanah longsor meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Ponjong, Semin dan Purwosari.

"Hujan sudah merata sehingga meningkatkan potensi bencana baik itu tanah longsor maupun banjir. Sedangkan wilayah rawan banjir dan tanah longsor di Gunungkidul meliputi Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Ponjong dan Semin. Sedangkan untuk banjir kerawanan ada di beberapa titik seperti di wilayah Desa Mertelu, Gedangsari, sepanjang aliran Kali Oya dan Kali Besole di Kota Wonosari," paparnya.

Lanjut Edy, kawasan yang memiliki potensi banjir tidak hanya berada di daerah aliran sungai tetapi di beberapa lokasi juga rawan banjir karena serapan luweng yang tersumbat sehingga menjadi banjir.

"Seperti di beberapa lokasi di Tanjungsari, Saptosari, dan juga Purwosari. Genangan air seperti ini harus diwaspadai karena dapat mengganggu aktivitas warga," katanya. (Tribunjogja/Wisang Seto Pengaribowo)

Banjir dan Longsor Masih Mengancam

Petani membawa padi yang terendam banjir di areal persawahan Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat, Ahad (29/12/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musibah banjir dan tanah longsor melanda sejumlah daerah pada akhir pekan lalu. Aktivitas warga pun terganggu karena banjir dan longsor memutus akses jalan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana banjir bandang menerjang Dusun Siria Ria, Desa Pematang, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara (Sumut), Ahad (29/12). Kepala Pusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo mengatakan, hujan deras menyebabkan meluapnya Sungai Lubuk Natiko dan Sungai Siria-Ria sehingga membawa material kayu dan batu dari arah hulu pada Ahad pukul 01.30 WIB.

Agus mengatakan, tim BPBD setempat dan instansi terkait sudah turun ke lapangan untuk melakukan kajian cepat dan pertolongan pertama. Berdasarkan data sementara, banjir bandang menyebabkan tiga rumah hanyut serta merusak jembatan penghubung Dusun Padang Nabidang menuju Dusun Siria-ria. "Bahkan, akses untuk berjalan tidak bisa ditempuh menuju Dusun Siria-Ria," katanya dalam siaran pers, Ahad (29/12).

Tak hanya di Dusun Siria Ria, banjir juga terjadi di Kabupaten Labuhan Batu, tepatnya di Dusun Aek Pala, Desa Janji. "Sebanyak 11 unit rumah warga terendam," katanya.

BNPB juga melaporkan banjir bandang dan longsor turut melanda Manokwari, Provinsi Papua Barat. Peristiwa ini terjadi akibat hujan lebat di Manokwari sejak pukul 15.00 sampai pukul 21.00 WIT pada Jumat (27/12).

“Tadi malam banjir setinggi 1 meter dan menggenangi 28 unit rumah warga. Terjadi juga tanah longsor di Dusun Isma dan Irmus, Distrik Sidey, Manokwari, Papua Barat,” ujar Agus, Sabtu (28/12) malam.

Agus menuturkan, longsor tersebut menimbun jalan Trans-Papua Barat. Untuk sementara waktu, transportasi warga menuju Distrik Amberbake dan Abun serta ke Kabupaten Sorong terganggu.

Sementara itu, mengenai korban jiwa, menurut Agus, sejauh ini belum terdapat laporan. Namun, sebanyak 28 kepala keluarga atau sekitar 169 orang terdampak banjir.

Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Derek Ampnir mengatakan, pihaknya beserta dinas PUPR, dinas terkait, TNI, Polri, dan masyarakat sudah turun ke lapangan. Mereka mengerahkan peralatan berat untuk membersihkan material tanah longsor dan kayu. “BPBD juga sudah memasang tenda di lapangan dan mengerahkan bantuan logistik untuk membantu warga terdampak,” ujar Darek.

Derek menambahkan, warga pada siang hari sempat menutup jalan dan menuntut pemerintah agar segera memperbaiki jalan. Warga juga meminta gubernur serta bupati meninjau lokasi banjir maupun tanah longsor. “Pada sore hari, jalan sudah bisa dibuka dan dilalui kendaraan,” kata dia.

Di Kota Bandar Lampung, hujan yang mengguyur sejak Sabtu (28/12) malam hingga Ahad (29/12) pagi membuat sebagian wilayah permukiman penduduk terendam mencapai lutut orang dewasa. Hujan yang cukup deras dan lama tersebut membuat drainase meluap dan embung-embung tidak tertampung.

Meski air yang merendam permukiman dan jalan-jalan cepat surut, sisa-sisa lumpur masih tersisa. Warga beramai-ramai membersihkan bekas lumpur yang menggenangi rumah dan jalan. Banjir yang merendam rumah dan jalan antara lain terjadi di Sukarame, Telukbetung, Panjang, Tanjungarang Pusat, dan Sukabumi.

Hujan deras yang menimbulkan banjir dan merendam permukiman penduduk juga menyebabkan tujuh rumah warga rusak. Tiga rumah rusak berlokasi di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Dua rumah lagi terdapat di Kampung Suka Indah, Kelurahan Way Laga, Sukabumi. Sementara itu, dua rumah lagi berada di Jalan Ahmad Dahlan, Kupang Teba, dan Jalan MS Batubara Gang Pancar, Kupang Teba.

Sekretaris BPBD Kota Bandar Lampung M Rizki mengatakan, hujan deras yang baru pertama mengguyur dengan durasi lama membuat 19 titik terendam. “Seperti biasa, terparah di Kedamaian,” katanya.

Menurut dia, banjir yang merendam permukiman penduduk karena banyak terjadi pendangkalan saluran air atau drainase. Pendangkalan drainase disebabkan banyaknya sampah yang menutupi kali dan parit. Karena itulah, saat hujan, aliran air dari dataran tinggi meluap ke jalan dan memasuki permukiman penduduk.

Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung segera mengatasi banjir yang merendam sebagian kota. Menurut dia, banyak sistem drainase tidak berfungsi baik. Pemkot Bandar Lampung diharapkan bergerak cepat dalam mengelola sistem drainase di dalam kota agar tidak ada pendangkalan.

Ia berharap pemkot secara reguler mengecek sistem drainase, termasuk pembuangan dari mal-mal yang ada di dalam kota. Saat ini banyak sistem drainase yang tertutup untuk lahan parkir ruko dan mal. n rr laeny sulistywati/mabruroh/mursalin yasland, ed: satria kartika yudha