logo2

ugm-logo

Blog

BNPB: 3.721 Bencana Alam Terjadi Sepanjang 2019

Warga membersihkan material tanah longsor yang menimpa rumah milik seorang warga di Kampung Cimanggala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin, 16 Desember 2019. Curah hujan yang tinggi di daerah tersebut mengakibatkan satu rumah tertimpa tanah longsor dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data bencana alam di Indonesia sepanjang tahun 2019. Data ini diperbaharui per tanggal 23 Desember 2019 pukul 10.00 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Agus Wibowo mengatakan jumlah kejadian bencana alam di Indonesia tercatat 3.721 peristiwa. Jumlah itu meningkat dari sebelumnya, hingga 15 Desember 2019, terjadi 3622 bencana alam. "3721, terdiri atas 1.339 kali puting beliung, 746 kebakaran hutan, 757 kali banjir, 702 kali tanah longsor, 123 kali kekeringan, 29 kali gempa bumi, 18 kali gelombang pasang atau abrasi dan 7 kali letusan gunung api." Agus menyampaikannya melalui keterangan tertulis pada Senin 23 Desember 2019.

Dari 8 bencana itu, jumlah korban akibat bencana tercatat ada 477 orang meninggal dunia, 109 orang hilang, dan 3.415 orang luka-luka. "6.111.901 orang menderita dan mengungsi."

Kerusakan rumah yang ditimbulkan akibat bencana tercatat 72.992 unit rumah. Jumlah itu terdiri dari 15.747 unit rumah rusak berat, 14.519 unit rumah rusak sedang, dan 42.726 unit rumah rusak ringan.

Bencana juga merusak fasilitas umum. BNPB mencatat adanya 2.011 unit yang rusak. Terdiri dari 1.119 fasilitas pendidikan, 681 fasilitas peribadatan dan 211 fasilitas kesehatan. "Kerusakan kantor akibat bencana sebanyak 270 unit dan jembatan sebanyak 437 unit," ujarnya.

Secara keseluruhan, kejadian bencana paling banyak terjadi di Jawa tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi Selatan. Kabupaten yang paling banyak terjadi gempa adalah Bogor, Semarang, Magelang, Majalengka dan Sukabumi. "Jawa memang banyak bencana," ujar Agus.

Enam warga meninggal akibat banjir dan longsor di Riau

Pekanbaru (ANTARA) - Enam warga meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Provinsi Riau pada akhir tahun 2019.

"Ada enam korban jiwa," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger di Pekanbaru, Jumat, dalam rapat penetapan status siaga darurat banjir dan longsor di Riau.

Menurut BPBD Riau, ada dua warga yang meninggal dunia akibat tertimbun longsoran tanah dan tiga warga yang meninggal dunia akibat banjir di Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, ada satu warga di Kabupaten Kuantan Singingi yang meninggal dunia akibat bencana banjir.

Edwar menjelaskan bahwa akhir tahun ini banjir melanda enam kabupaten di Riau, yakni Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hilir.

Pemerintah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Indragiri Hulu sudah menetapkan status siaga darurat banjir dan tanah longsor. 

Pemerintah Provinsi Riau menyatakan status siaga darurat banjir dan longsor mulai 20 hingga 31 Desember 2019.

BPBD Riau dan instansi terkait lain di daerah banjir sudah menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan, mendirikan tenda dapur umum, dan mengevakuasi warga yang rumahnya kebanjiran.

"Keseluruhan ada 8.798 rumah yang terdampak banjir. Banjir yang menggenangi rumah sifatnya fluktuatif, ada yang sudah surut, dan warga sudah kembali ke rumah masing-masing," kata Edwar.

Menurut data BPBD, banjir yang melanda 216 desa/kelurahan di enam kabupaten di wilayah Provinsi Riau berdampak pada sedikitnya 25.133 keluarga atau sekitar 62.630 orang.

Korban banjir paling banyak ada di Kabupaten Kuantan Singingi (9.065 keluarga) disusul Kampar (8.350 keluarga), Rokan Hulu (3.041 keluarga), Pelalawan (389 keluarga), Indragiri Hulu (2.509 keluarga), dan Rokan Hilir (1.780 keluarga).

Banjir Bukittinggi, Arus Lalu Lintas Medan-Padang Lumpuh

Banjir Bukittinggi, Arus Lalu Lintas Medan-Padang Lumpuh. Seorang warga menonton televisi didalam rumahnya saat banjir yang melanda di daerah Keluarahan Pulai Anak Aia, Kecamatan Mandiangin Koto Selayang, Bukittinggi, Sumatra Barat. (Antara//Muhammad Arif Pribadi)

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Arus lalu lintas dari arah Medan, Sumatra Utara menuju Padang, Sumatra Barat lumpuh akibat banjir di Bukittinggi, Kamis malam (19/12).

"Memang dilaporkan banjir menyebabkan jalan digenangi air sehingga menghambat akses kendaraan dari arah Medan menuju Padang," kata Kepala Pelaksana BPBD Bukittinggi Ibentaro Samudra, Jumat dini hari (20/12).

Menurut dia, kendaraan terhenti di Simpang Mandi Angin karena tidak bisa menembus genangan air. Simpang tersebut merupakan akses penghubung dari arah Medan menuju Padang, Medan-Pekanbaru, dan sebaliknya.

"Untuk Pekanbaru-Padang masih bisa lewat karena ada jalur alternatif lain," kata Ibentaro Samudra.

Pada Simpang Mandi Angin tersebut puncak genangan ketinggian air mencapai satu meter. Hingga pukul 00.00 WIB, hujan mulai reda dan air surut. Beberapa kendaraan sudah mulai melintas.

Sebelumnya, banjir terjadi akibat hujan yang mengguyur daerah setempat sejak Kamis sekitar pukul 19.15 WIB. Data sementara, BPBD mencatat banjir terdampak pada sejumlah titik di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mandi Angin Koto Selayan, Aur Birugo Tigo Baleh, dan Guguk Panjang.

Ketinggian genangan air di sejumlah titik dilaporkan mulai dari setengah meter hingga dua meter. Hingga pukul 23.50 WIB, BPBD mencatat sekitar 100 kepala keluarga (KK) terdampak banjir.

Sebanyak 30 KK di antaranya dievakuasi oleh petugas karena kondisi genangan air cukup tinggi. "Kami menurunkan dua unit perahu karet untuk evakuasi," kata Ibentaro.

Daerah Rawan Bencana Diminta Tetapkan Status Siaga Darurat

Daerah Rawan Bencana Diminta Tetapkan Status Siaga Darurat

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah provinsi, kabupaten kota yang wilayahnya rawan bencana banjir longsor untuk segera menetapkan status siaga darurat. Penetapan status siaga darurat ini dilakukan sebelum bencana terjadi. Hal ini penting untuk mengurangi potensi dan risiko.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak mengantisipasi bencana hidrometeorologi tersebut, BNPB pun menggelar rapat koordinasi yang dihadiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Basarnas serta pihak terkait lainnya di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan, saat ini sudah ada peringatan dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrem. Oleh karena itu BNPB, TNI, Polri menyusun program kesiapsiagaan di seluruh provinsi, kabupaten, kota.

"Bentuk kesiapsiagaan itu berupa personel, dukungan perlengkapan, transportasi, logistik, fasilitas medis, penyelamatan atau bahkan pengungsian," kata Doni.

Doni juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang rawan bencana seperti aliran sungai, daerah rendah atau bukit yang rawan longsor. Selain itu untuk antisipasi bencana hidrometeorologi seperti puting beliung, perlu memangkas beberapa cabang dan ranting pohon sehingga bisa mengurangi beban pohon.

"Ingat pohon hanya dipangkas rantingnya bukan ditebang. Supaya ketika ada puting beliung pohon tidak roboh," ucapnya.

Selain itu juga perlu dicek anak-anak sungai apakah ada sumbatan air yang mengalir ke hulu. Sebab jika terhambat seperti kayu pohon besar dan bantuan dikhawatirkan bisa menjadi banjir bandang ketika terjadi hujan ekstrem. Menurutnya, banjir bandang bisa menelan banyak korban ibarat tsunami kecil. Karena banjir bisa membawa aliran bantuan besar dan kayu atau pohon.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo mengungkapkan, prediksi BMKG bisa digunakan sebagai acuan penetapan status siaga darurat bencana. Dalam prakiraan musim hujan BMKG diperlihatkan potensi hujan ringan hingga ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia dari bulan Desember 2019 hingga Maret 2020. Diperkirakan untuk wilayah Jawa puncak musim hujan di bulan Februari-Maret.

"Pemda sebaiknya segera menetapkan status siaga darurat banjir longsor. BNPB akan siap membantu," kata Agus.

Dalam upaya penanganan pra dan pascabencana BNPB punya dana siap pakai sekitar Rp 4 triliun per tahun. Jumlah ini bisa berubah sesuai kebutuhan. Seperti untuk tahun 2019, dana siap pakai BNPB mencapai Rp 7 triliun. Jumlah dana siap pakai tersebut bertambah karena ada dana untuk pemulihan pascagempa Lombok dan gempa serta tsunami Palu serta sejumlah bencana lainnya yang menimbulkan kerusakan parah.

 

Sumber: Suara Pembaruan

BNPB Catat 3.622 Bencana Sepanjang 2019

BNPB Catat 3.622 Bencana Sepanjang 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.622 bencana terjadi di Indonesia sepanjang Januari 2019 sampai 16 Desember 2019. Secara umum, dari data tersebut terjadi kenaikan jumlah bencana jika dibandingkan dengan beberapa tahun ini.

Kepala Pusat Data Informasi (Kapusdatin) dan Humas Humas BNPB Agus Wibowo menerangkan, bencana pada tahun ini masih didominasi oleh banjir, longsor, dan puting beliung.

"Trennya naik terus sepanjang 2009-2019. Di antaranya banjir, puting beliung paling banyak dari tahun ke tahun naik terus. Lalu tanah longsor, kekeringan dan karhutla yang juga trennya naik," kata Agus saat menggelar jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (17/12).

Berdasarkan catatan BNPB, dari jumlah tersebut telah terjadi 29 kali gempa bumi yang merusak dan telah menyebabkan 69 orang meninggal, 1.905 orang luka‐luka, 311.874 orang mengungsi, dan 21.554 unit rumah rusak.

"Bencana geologi, tiap bulan ada gempa yang merusak tapi tidak terlalu besar. Ada 29 gempa bumi yang merusak. Tapi tidak ada yang besar. Yang besar hanya di Maluku Ternate 7.1 SR tanggal 14 November," tambahnya.

Dari 3.622 kejadian bencana, BNPB mencatat 475 korban meninggal, 108 orang hilang, 3.408 orang luka‐luka, 6 juta orang mengungsi, dan 72.390 unit rumah rusak. Kendati demikian, jumlah korban tak sebanyak tahun lalu alias menurun, karena sepanjang 2019 tidak terjadi bencana alam yang sangat besar seperti 2018 silam.

"Kejadian naik tapi korban meninggal, luka, pengungsi dan kerusakan turun jauh," kata Agus.

Agus menambahkan, BNPB juga mencatat Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah bencana terbanyak yang mencapai 859 kejadian, kemudian diikuti oleh Jawa Barat 672 kejadian, dan Jawa Timur dengan 582 kejadian. Lalu Aceh dengan 117 kejadian dan Sulawesi Selatan 162 kejadian.

Selain itu, lanjut Agus, tahun ini Indonesia juga mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang panjang. Hal itu membuat kebakaran hutan dan lahan (lahan) terjadi secara masif dan membutuhkan penanganan ekstra.

Jika dihitung dari luas lahan dan hutan yang terbakar maka Kalimantan Tengah menempati peringkat pertama dengan 161.297 Ha, diikuti Kalimantan Barat 131.654 Ha, Nusa Tenggara Timur 12.143 Ha, Kalimantan Selatan 115.317 Ha, dan Sumatera Selatan 92.635 Ha.

[Gambas:Video CNN] (mjo/osc)