JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah akan memberlakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan masyarakat tangguh bencana di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

"Diharapkan pemerintah daerah akan menjalankan standar pelayanan minimum mulai di tahun 2020 untuk kemudian memastikan bahwa masyarakat itu sadar bahwa mereka hidup di daerah yang rawan bencana," kata Kepala Seksi Organisasi Internasional Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Fery Irawan dalam diskusi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Melalui penerapan standar pelayanan minimal tentang kebencanaan oleh pemerintah daerah, maka masyarakat diantaranya berhak untuk mengetahui informasi potensi, dampak dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
"Jadi di situ ada kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sebagai standar pelayanan minimumnya sekian persen masyarakat harus mengerti tentang bahaya tentang resiko bencana yang mereka hadapi," ujarnya.

Dia mengemukakan sosialisasi dan penguatan masyarakat tangguh bencana terus dilakukan dengan bekerja sama berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, aparatur desa dana masyarakat.
"Bukan hanya sosialisasi ke aparat saja tapi kami juga melibatkan relawan untuk mereka turun langsung entah itu ke sekolah, ke masjid, ke TPI, ke pasar, ke warga yang sedang ngopi di warung dan sebagainya," jelas dia.

Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat setidaknya diinformasikan potensi dan dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka dan gempa yang bisa memicu tsunami. Masyarakat juga diarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan saat menghadapi potensi bencana seperti tsunami dan gempa, seperti ke mana harus berlari menyelamatkan diri saat ada potensi tsunami.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melaksanakan program Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami 2019 dengan bekerja sama dengan banyak pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, serta media massa.

Ekspedisi Destana Tsunami 2019 dilaksanakan sejak 12 Juli 2019 sampai 17 Agustus 2019. Dimulai dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tim Ekspedisi Destana 2019 beranjak ke Barat melalui jalur darat hingga pemberhentian terakhir di Kabupaten Serang, Banten.(ati)

 

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Palang Merah Indonesia (PMI) meluncurkan program membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi berbasis masyarakat yang merupakan dukungan dari United States Agency for International Development (USAID) melalui Palang Merah Amerika Serikat.

"Program ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak bencana gempa bumi dengan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program ini nanti kita (PMI, red.) akan membangun ketangguhan masyarakat mulai dari keluarga, komunitas dan juga kesiapan PMI serta pemerintah kota dan kabupaten," kata Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat Arifin M. Hadi melalui sambungan telepon di Sukabumi, Minggu.

Dia menjelaskan program itu akan dilaksanakan di dua kota, yakni Banyuwangi, Jawa Timur dan Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Melalui program itu, minimal PMI mempunyai contoh rumah tahan gempa dan melakukan promosi ketangguhan tingkat keluarga.

Pada kegiatan itu, pihaknya juga akan mempraktikkan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat keluarga untuk mempersiapkan diri dalam kontijensi gempa bumi serta standar operasional prosedur (SOP) rencana kesiapsiagaan evakuasi mandiri.

Selain itu, akan dibentuk kesepakatan cara-cara untuk membangun kesiapsigaan di tingkat komunitas dengan tujuan utamanya meminimalisasi dampak bencana, baik korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Arifin mengatakan program yang diluncurkan di dua kota itu, juga untuk membantu pemerintah dalam mengurangi risiko bencana. Apalagi, dua daerah yang menjadi lokasi kegiatan tersebut,  daerah rawan gempa.

Dia mengatakan PMI akan selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya saat terjadi bencana alam, mulai dari masa tanggap darurat hingga pemulihan.

Hal itu, katanya, seperti pelayanan dan bantuan yang terus diberikan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB), korban tsunami, gempa, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, serta korban tsunami Selat Sunda, baik Banten maupun Lampung.

Ambon (ANTARA) - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat/United States Agency for International Development (USAID) Indonesia melalui program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) mendorong pembuatan peraturan daerah yang mengakomodasi tentang pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim di Provinsi Maluku.

Direktur program USAID-APIK Paul Jeffery, di Ambon, Kamis, membenarkan, pihaknya terus mendorong integrasi isu-isu iklim dan risiko bencana ke dokumen perencanaan pembangunan daerah di semua kabupaten/kota di Maluku.

"Sudah ada beberapa kebijakan dan peraturan tentang isu perubahan iklim dan risiko bencana yang disahkan. Kami terus dorong agar semua daerah di Maluku mengeluarkan kebijakan yang sama," katanya.

Lembaga tersebut juga mendukung pembentukan atau penguatan Forum Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) di tingkat desa, yang bertugas mendorong integrasi isu-isu iklim dan risiko bencana ke dalam kebijakan dan peraturan lokal.

Sejumlah kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan diantaranya roadmap MAPI (peta jalan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim) provinsi Maluku, rencana aksi daerah provinsi Maluku dan Maluku Tengah, keputusan Bupati Kepulauan Aru tentang pembentukan Forum API-PRB.

Selain itu, Pengarusutamaan API-PRB ke dalam rencana pembangunan jangka penengah daerah (RPJMD) Kota Ambon, rencana kontingensi tsunami dan longsor Kabupaten Maluku Tengah serta rencana kontingensi banjir dan longsor Provinsi Maluku.

"Bahkan Pemkab Maluku Tengah telah mengalokasikan sekitar Rp3,37 miliar untuk pengelolaan dampak iklim dan bencana untuk periode 2017-2022,"
katanya.

Selain itu, pada Maret 2019, sebanyak 5.105 orang telah terlatih untuk lebih memahami risiko cuaca dan iklim, 91 pejabat pemerintah daerah dan 24 lembaga pemerintah telah meningkatkan kapasitas dalam ketahanan iklim dan bencana.

Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran pemerintah daerah terhadap manajemen bencana serta komitmen yang semakin kuat dalam membangun ketangguhan masyarakat, baik di tingkat provinsi, hingga tingkat desa/negeri.

APIK juga telah mendukung pembentukan atau penguatan iklim dan ketahanan bencana tingkat desa dan memberikan bantuan teknis bagi 12 pemerintah desa di Maluku Tengah, Kota Ambon dan Kepulauan Aru.

Khusus menyangkut informasi cuaca dan iklim, APIK bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pattimura Ambon, telah melakukan pelatihan informasi cuaca dan iklim (ICI) untuk staf pemerintah daerah, penyuluh, dan anggota masyarakat di Kepulauan Aru. Selain itu, APIK memfasilitasi pemasangan peralatan pengukur hujan otomatis (Automatic Rain Gauge-ARG) di Kepulauan Aru guna mendukung pengumpulan data dan analisis informasi.

Pemasangan layar informasi elektronik yang menampilkan informasi cuaca dan iklim terbaru.

di Negeri Haruku, Ameth, dan Wassu, kabupaten Maluku Tengah, sehingga digunakan sebagai panduan bagi masyarakat untuk kegiatan mencari ikan, bertani serta transportasi laut.

APIK juga membangun bekerja sama dengan PT. Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Wayame, untuk memberikan hibah berupa pengering tenaga surya (solar dryer) yang tepat guna dan ramah lingkungan kepada kelompok kerja (Pokja) masyarakat di Desa Morella, Maluku Tengah.

Pengering tenaga surya mempersingkat proses pengeringan dan membuatnya lebih higienis, sehingga kualitas panen pun meningkat, disamping praktis karena petani tidak perlu mengangkat hasil panen yang dijemur saat hujan turun dan menggelarnya kembali ketika matahari muncul.

Selain itu, mengadakan pelatihan sambung pucuk bagi masyarakat, dan mengembangkan pembibitan, sehingga membantu petani meremajakan pohon cengkeh dan pala yang sudah tua. Kedua tanaman ini adalah komoditas utama di desa, sehingga menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat di masa mendatang.

Paul Jeffery berharap berbagai kebijakan yang telah dilakukan ini dapat direplikasi dan dilanjutkan oleh pemerintah daerah, setelah program APIK berakhir pada akhir tahun 2020, dengan melibatkan sejumlah lembaga sosial masyarakat (LSM) yang telah bekeja sama dan bermitra dengan organisasi tersebut.

Langkan.id, Pesisir Selatan - Ribuan pohon cemara tersusun rapi di sepanjang palataran pantai Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Setidaknya 3.700 pohon cemara menghiasi bibir pantai tersebut. Selain itu, 4.000 Mangrove juga terlihat menghijau.

Diketahui, informasi dari masyarakat setempat, kawasan hijau itu dahulunya tidak ditumbuhi apa-apa, gersang, hanya pasir pantai yang kita lihat sepanjang mata memandang.

Sejak 2015, Haridman seorang yang merupakan ‘urang sumando’ (beristri orang Ampiang Parak) mencoba menanam cemara di lokasi itu. Ternyata, menanam cemara tak segampang kampanye seribu pohon yang digalakkan pemerintah Indonesia.

 

Cemooh masyarakat, bahkan apa yang dia lakukan dikatakan perbuatan yang sia-sia serta kerja orang gila. Namun, semangat Haridman tak putus di tengah jalan.

Diceritakannya, awal mula menanam cemara, tak ada masyarakat setempat yang percaya, bahwa cemara itu akan tubuh dan menghijau di tempat tersebut. “Iya, dulu saya dicemooh, apa yang saya tanam, dikatakan tidak akan bisa tumbuh. Karena memang, tempat ini dulunya gersang,” ujarnya saat diwawancarai Langkan.id, Rabu (21/8) di lokasi penangkaran penyu Ampiang Parak.

Namun, apa yang dia perjuangkan, saat ini telah membuahkan hasil. Hijaunya pohon cemara menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke atas tanah sepanjang 2,7 kilometer tersebut.

Menurutnya, diawal, tak ada niat dan tergambar bahwa Nagari Ampiang Parak bisa seperti sekarang. “Awalnya tak ada niat, yang jelas kita tanam saja dulu, nanti baru kita pikirkan akan mau dijadikan apa tempat ini,” jelasnya.

Dulu, katanya, pemuda di sini, kebanyakan mengahbiskan waktu di warung. Jadi, ada keinginan untuk mengalihkan ke hal-hal yang posotif, seperti ini. “Kita mulai ajak pemuda untuk mengelola tempat ini, itu secara perlahan, hingga akhirnya, semua masyarakat bisa merasakan dampaknya,” ucap Haridman.

Setelah cemara mulai tumbuh, menurut Ketua Laskar Turtle Camp Nagari Ampiang Parak itu, mereka mulai melirik adanya potensi penyu yang dapat dikembangkan di daerah tersebut. “Disitulah, kita mulai ada keinginan untuk membuat penangkaran penyu. Dulunya, masyarakat di Ampiang Parak, memburu penyu, lalu telurnya diambil untuk dijual,” katanya.

Setelah itu, kawasan Nagari Ampiang Parak terus dikembangkan untuk dijadikan ekowisata. “Dari situlah, kita mulai dilirik, sudah mulai ada bantuan dari pemerintah serta lembaga swasta, hingga kita bisa menjadi seperti saat sekarang ini,” ungkapnya.

Cemara mulai menghijau, wisatawan mulai berdatangan. “Setelah melihat hasilnya, kita (kelompok) mulai meraskan manfaatnya. Disitulah, anggota kelompok dan masyarakat setempat bersemangat untuk menjadikan Ampiang Parak menjadi Nagari Ekowisata,” ujarnya.

Saat ini, kata Haridman, masyarakat yang ada di Ampiang Parak sudah merasakan dampak dari apa yang diperbuat. “Ekonomi masyarakat muali tumbuh, ibu rumah tangga, sekarang juga sudah bisa membuka warung di sekitar lokasi, itu juga akan turut membatu perekonomian keluarga. Tenaga kerja dari pemuda setempat juga mulai terserap,” ungkapnya.

Lalu, sejak hadirnya lembaga sosial dari Jerman, Arbieter-Samariter-Bund (ASB) di Nagari Ampiang Parak, masyarakat sekitar juga bisa lebih mengenal tentang pengurangan resiko bencana. “Masyarakat sudah diberikan pelatihan, dan semua mulai sadar, bahwa Pohon Cemara dan Mangrove yang ditanam bisa mengurangi hempasan gelombang ke daratan. Kita ingin, Nagari Ampiang Parak menjadi Nagari Ekowisata dan Tangguh Bencana, itu akan kita tularkan juga ke nagari tetatangga,” jelasnya.

Sementara, untuk menanam Cemara ataupun Mangrove, kata Haridman, butuh kesungguhan. Aksi nyata untuk menjaga apa yang telah ditanam sangat diharapkan, menjaga pohon cemara agar bisa tumbuh dengan sempurna butuh waktu 1 tahun.

“Jadi, penjagaan cemara yang kita tanam itu butuh waktu lama, kita rawat, kita pagar agar terlindung dari gangguan bintang, sehingga kita bisa menikmati hasilnya seperti sekarang,” katanya. (Zulfikar)