Blog

Edukasi Terhadap Masyarakat Terkait Potensi Bencana Dinilai Penting

Jakarta, Beritasatu.com – Edukasi terhadap masyarakat mengenai daerah rawan bencana sepatutnya dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Salah satunya mengenai potensi gempa megathrust.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), edukasi harus dilakukan secara besar-besaran bahwa beberapa daerah memang rawan bencana. Penyampaikan perlu secara intensif kepada seluruh masyarakat mulai SD, SMP, SMA, termasuk perguruan tinggi.

“Seperti kemarin agak ramai potensi megathrust. Sampaikan apa adanya, memang ada potensi kok,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Jokowi menyatakan, edukasi tidak bermaksud dalam rangka meresahkan warga. “Bukan meresahkan. Sampaikan dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Itu edukasi, memberikan pelajaran kepada masyarakat. Lama-lama kita akan terbiasa,” ucap Jokowi.

Jokowi mencontohkan penanganan yang dilakukan Jepang terkait gempa. Di Jepang, lanjut Jokowi, jika terjadi gempa lalu sirene tak berbunyi, masyarakat tenang-tenang saja. “Tapi begitu sirene bunyi, larinya ke mana, arahnya ke mana, sudah jelas semuanya,” ungkap Jokowi.

Pada bagian lain, Jokowi juga mendukung pembaruan peralatan BMKG. Meski begitu, Jokowi mengingatkan agar sarana dan prasarana yang dibeli tersebut agar diawasi terus-menerus. “Jangan sampai baru dipasang dua hari barangnya hilang,” ujar Jokowi.

Jokowi juga berharap agar jajaran BMKG bersikap tegas terkait lokasi rawan bencana di daerah yang akan dibangun infrastruktur. Koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) merupakan keniscayaan. Setiap pembangunan infrastruktur besar mesti mengacu dengan peta BMKG.

Jokowi menambahkan, BMKG perlu aktif menginformasikan kepada pemda. “Jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan. Tegas, tegas sampaikan. Bahwa ini tidak boleh, ini lokasi ini merah,” kata Jokowi.

Antisipasi Risiko Bencana Tsunami, Tagana Parimo Gencar Tanam Mangrove di Pesisir Pulau

TRIBUNNEWS.COM, PARIGI MOUTONG - Bencana tsunami yang melanda sejumlah pesisir Sulawesi Tengah telah merusak sebagian besar vegetasi mangrove.

Melihat kondisi itu, Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah beberapa minggu terakhir gencar melaksanakan penanaman mangrove.

Meski wilayah pesisir di Parigi Moutong tidak terdampak tsunami, namun langkah ini sangat penting dilakukan sebagai upaya pengurangan risiko bencana di masa akan datang.

Di dalam aksi penanaman tersebut, Tagana melibatkan Forum Komunikasi Pencinta Alam Pantai Timur (FKPAPT) Parimo.

Keterlibatan mereka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan cara penghijauan.

Pembina Tagana Parigi Moutong, MS Tombolotutu mengatakan, selain fokus saat terjadi bencana,Tagana sendiri bergerak dalam mitigasi bencana.

BNPB umumkan strategi penanggulangan bencana kekeringan

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengumumkan strategi penanggulangan bencana kekeringan yang puncaknya diperkirakan pada Agustus 2019.

"Jadi kami membuat strategi untuk bagaimana menanggulangi bencana kekeringan yang kita hadapi sekarang," kata Plh. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo di Graha BNPB Jakarta, Senin.

Dikatakan bahwa Presiden dalam rapat terbatas yang digelar pada 15 Juli memerintahkan untuk melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau membuat hujan buatan guna menanggulangi bencana kekeringan.
Baca juga: Bantuan pompa hingga asuransi tani, jurus pemerintah hadapi kekeringan

Dalam operasi penanggulangan tersebut, BNPB bersama BMKG dan BPPT akan mendirikan dua pos operasi yang akan ditempatkan di Halim dan Kupang.

Mekanisme operasi penanggulangannya, BMKG, kata Agus, akan bertugas menganalisis cuaca untuk melihat kemungkinan adanya potensi awan yang siap disemai di satu daerah.

"Misalnya di Jawa Barat ada potensi awan, kita terbang ke sana dengan pesawat yang dioperasikan oleh BPPT dan disediakan oleh TNI," katanya.

Sementara BNPB bertugas melakukan penanganan terhadap kekeringan yang terjadi di satu daerah tertentu.

Upaya penanggulangan tersebut menargetkan daerah-daerah pertanian untuk mencegah kemungkinan terjadinya puso atau gagal panen.

Jika tidak ditanggulangi, Agus mengkhawatirkan ada kerugian sekitar Rp3 triliun akibat gagal panen.

"Kalau sampai puso, kita tidak panen padi, palawija, kita akan perlu impor lagi," katanya.

TEKNOLOGI MITIGASI BENCANA: Bukan Sekadar Peringatan Dini

Bisnis.com, JAKARTA — Saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan oleh setiap badan penanggulangan bencana adalah mengevolusi kemampuan yang dimiliki, dengan tidak hanya cakap dalam melakukan early warning, tetapi juga early action.

Peringatan dini atau early warning, sudah terbukti tidak ampuh dalam mengurangi dampak bencana alam.

Pasalnya, setelah bertahun-tahun langkah-langkah yang sesuai dengan metode early warning diterapkan di Tanah Air, dampak dari bencana alam justru tidak menunjukkan pengurangan, melainkan sebaliknya.

Berdasarkan pernyataan Plh. Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bambang Surya Putra, jumlah bencana yang terjadi di Tanah Air sejak awal Januari 2019 sampai dengan Februari 2019 meningkat sebanyak 45% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Adapun, berdasarkan data BNPB yang dipublikasikan Maret 2019, disebutkan bahwa sejak awal Januari 2019 sampai dengan Februari 2019, telah terjadi sebanyak 709 bencana alam yang menyebabkan 130 orang meninggal dunia dan hilang, serta lebih dari 396.000 orang harus mengungsi dan terdampak.

Dengan kata lain, secara matematis, pada periode Januari—Februari 2018 setidaknya terjadi sekitar 319 bencana, 58 korban meninggal dan hilang, serta 16.200 orang mengungsi dan terdampak.

Pada tahun sebelumnya, data BNPB mengungkapkan Indonesia menghadapi 2.341 bencana alam, yang menyebabkan terjadinya evakuasi terhadap 3,49 juta penduduk, kerusakan terhadap sekitar 50.000 rumah dan fasilitas publik, dan 377 kematian.

Jika angka-angka tersebut dirata-ratakan, maka pada 2017 Indonesia mengalami sedikitnya 195 bencana alam, 31 korban meninggal, dan 290.000 penduduk yang dievakuasi di setiap bulannya.

Tim Penanggulangan Bencana Fokus Jangkau Pedalaman Halmahera Selatan

Ternate: Tim penanggulangan bencana Maluku Utara fokus menjangkau daerah pedalaman Halmahera Selatan yang terdampak gempa. Sehingga mereka yang terdampak segera mendapat penanganan medis dan bantuan logistik.

Komandan satuan tugas penanggulangan bencana Kolonel Inf Endro Satoto mengatakan belasan truk, dua kapal, dan dua helikopter dikerahkan untuk mengirim bantuan ke pedalaman Halmahera Selatan. Sejumlah bantuan yang diberikan di antaranya bahan makanan, pakaian, keperluan bayi, dan tenda pengungsian bagi korban gempa Halmahera Selatan.

"Proses pengiriman logistik yang terdiri dari bahan makanan, keperluan bayi, pakaian, hingga tenda pengungsian terus dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Bencana yang terpusat di Desa Saketa," kata Endro, melansir Antara, Minggu, 21 Juli 2019.

Ia menjelaskan tim penanggulangan bencana mengerahkan dua helikopter untuk mengirim bantuan dan petugas kesehatan ke Dowora, Kukupang, Bisui, Luim, dan Tabahidayah. Selain itu, dua kapal yakni KM Baaburahman dan Inka Mina mengirim petugas medis dan bantuan ke Pasipalele, Awis, Dowora, Jibubu, Gane Luar, Rengarenga, dan Kuwo.

Endro menerangkan tim kesehatan dan bantuan logistik juga dikirim ke daerah pedalaman Gane Dalam dan Gane Luar yang terdampak gempa mengunakan helikopter. Berbekal peralatan medis dan obat-obatan, tim medis akan menyisir di daerah pedalaman yang tidak bisa dijangkau sarana transportasi darat.

Menurut Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah Letkol Ckm Joni Satria, tim kesehatan bergerak lewat jalur udara dan laut untuk melayani korban gempa yang membutuhkan bantuan medis.

"Kami bekali dengan peralatan dan obat-obatan serta alat komunikasi, sehingga apabila mereka menemukan pasien yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut dapat segera melakukan evakuasi menggunakan moda transportasi yang ada," katanya.

Kabupaten Halmahera Selatan pada 14 Juli pukul 16.10 WIB diguncang gempa dengan magnitudo 7,2 yang pusatnya berada pada kedalaman 10 kilometer di 62 kilometer Timur Laut Labuha, Maluku Utara. Gempa itu diikuti dengan puluhan gempa susulan yang getarannya dirasakan oleh warga.

Peristiwa itu mengakibatkan lima orang meninggal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis gempa menyebabkan 32 orang luka berat dan 97 orang luka luka ringan. Gempa juga mengakibatkan 1.061 rumah dan sedikitnya 78 fasilitas umum rusak berat, 1.412 rumah rusak sedang, dan 39 fasilitas umum rusak ringan.