logo2

ugm-logo

Blog

Portland denied state disaster relief funding

PORTLAND, MI (WILX) - After a winter of flooding and ice jams that caused hundreds of thousands of dollars in damage to Portland, Michigan, the state will not be helping.

Portland City Manager Tutt Gorman tells News 10 the state denied disaster relief funds for the city and Ionia County.

They had requested a little more than $100,000 to help with the more than $200,000 of damage.

Gov. Gretchen Whitmer declared a state of emergency in February in Portland.

Gorman says Portland is disappointed.

"The City is clearly disappointed with the decision and will take the necessary steps to request reconsideration and advocate accordingly."

Global Platform for disaster risk reduction 2019: Proceedings - Resilience Dividend: Towards Sustainable and Inclusive Societies

previewThis document summarises the proceedings of the sixth session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction (GP2019), which took place in Geneva from 13 to 17 May 2019.

The world’s top disaster risk reduction thinkers and practitioners, policy makers, government officials and other stakeholders met to debate and discuss how to reduce disaster impact, accelerate Sendai Framework implementation, and to discuss coherence with the related goals of the 2030 Agenda, and the commitments of the Paris Agreement on Climate Change. Outcomes will contribute to the discussions of the High-Level Political Forum on Sustainable Development to be held in New York in July 2019, as well as the UN Secretary General’s Climate Summit in September 2019. It is also the last global gathering for all stakeholders before the 2020 deadline for achieving Target (e) of the Sendai Framework: to substantially increase the number of countries with national and local disaster risk reduction strategies (by 2020).

The theme of GP2019 – “Resilience Dividend: Towards Sustainable and Inclusive Societies” - focused on how managing disaster risk and scaling up risk-informed development investments pay dividends in multiple sectors and geographies. It encompasses more than just economic profit, it continues to reduce disaster risk and strengthens outcomes across the social, economic, financial and environmental sectors in the long term. GP2019 promoted integrated gender perspective and balance; 50% of session speakers and 40% of the total participation were female.

Literasi Bencana Belum Diutamakan

FAJAR.CO.ID, MAMUJU— Upaya Pemprov dan Pemda dalam penanganan dan memberikan imbauan atas terjadimya gempa melalui literasi bencana belum ada penerapan. Alasannya, alokasi anggaran khusus bencana gempa tidak ada.

Padahal, BPBD Sulbar sejak November 2018 lalu hingga Juni 2019 ini, telah mencatat getaran gempa terjadi di atas seribu kali. Itu dari pengaruh Sesar Saddan dengan rata-rata magnitudo 4.0 ke bawah.

Plt Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid mengakui, pemahaman bencana belum begitu dipahami masyarakat khususnya di Mamasa terkait gempa bumi. “Kita dan pihak BPBD Kabupaten hanya bisa mengimbau, tetapi untuk membuat masyarakat tidak panik dengan menunjukkan hasil penelitian secara ilmiah belum bisa dilakukan,” ujarnya, kemarin.

Kata dia, pihaknya pernah berkomunikasi dengan pihak lembaga penelitian. Tetapi, untuk memaksimalkan belum bisa dilakukan, pasalnya keterbatasan anggaran. “Kita upayakan di 2020,” kata dia.

Padahal kata Darno Majid, kebutuhan literasi bencana atau pengawasan bencana secara ilmiah itu sangat mendesak. Sebab, aturan-aturan wilayah hingga pendirian bangunan baiknya berdasarkan hasil penelitian demi menjamin keamanan warga ke depan.

Terpisah, Kepala BPBD Mamasa, Daut Sattu mengutarakan, pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak karena permasalahan anggaran. “Kita pernah mengusulkan proposal ke Kementerian untuk bantuan alat pendeteksi gempa atau getaran gempa tetapi tidak direspons, baru sekitar Rp400 juta ji,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya saat ini hanya bisa melakukan kesiapsiagaan dan turun langsung memberikan imbauan ke warga jika kembali terjadi gampa. “Dalam sebulan puluhan kali gempa itu,” tuturnya. (sal)

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana Tsunami

Banyuwangi, IDN Times - Sebagai negara yang rawan akan bencana tsunami, Indonesia wajib melakukan upaya preventif untuk menghindari jatuhnya banyak korban jiwa. Menjawab tantangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun mengadakan Ekspedisi Destana Tsunami 2019.

Sebelum opening ceremony dimulai, para relawan ditugaskan untuk berkeliling dari satu desa ke desa lain di Kabupaten Banyuwangi pada Jum'at pagi (12/7). Seperti apa detail acaranya?

1. Disebar ke 24 desa untuk mendata sekaligus melakukan sosialisasi

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana TsunamiIDN Times/Nena Zakiah

Sebanyak 35 orang yang dibagi dalam 9 tim disebar ke 24 desa di Kabupaten Banyuwangi. IDN Times berkesempatan bergabung dalam salah satu armada yang mendatangi 3 desa. Desa itu adalah Wongsorejo, Sumberkencono dan Alasrejo. Seluruh relawan berangkat ke desa masing-masing menggunakan mobil sekitar pukul 09:30 waktu setempat.

Para relawan akan mendatangi setiap desa dengan spontan untuk melakukan pendataan sekaligus memberi sosialisasi kepada warga setempat. Data yang dicari berkaitan dengan kesiagaan desa-desa tersebut terhadap bencana. Misalnya, mendata ada atau tidaknya jalur evakuasi, alarm tsunami dan sejenisnya.

2. Desa Wongsorejo dinilai cenderung lebih aman dibanding desa-desa lainnya

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana TsunamiIDN Times/Nena Zakiah

Tujuan pertama armada tim kami adalah desa Wongsorejo. Desa ini merupakan bagian dari Kecamatan Wongsorejo, kecamatan yang terletak di ujung utara Kabupaten Banyuwangi. Karena letak geografisnya ini, desa Wongsorejo termasuk wilayah yang lebih aman dibanding desa-desa lain di pesisir selatan.

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana TsunamiIDN Times/Nena Zakiah

Kedatangan kami disambut oleh Abdul Aziz, sekretaris desa Wongsorejo. Ia menjelaskan bahwa Wongsorejo jauh lebih aman dari desa-desa lain di Kabupaten Banyuwangi dari segi bencana tsunami. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa desa Wongsorejo rentan terhadap angin lesus (puting beliung) yang kerap melanda saat musim pancaroba.

Ditanya mengenai kesiagaan desa Wongsorejo dalam menghadapi bencana, khususnya tsunami, Abdul Aziz menjelaskan bahwa desanya belum memiliki jalur evakuasi, papan penanda jalur evakuasi maupun alarm tanda bahaya. Data ini dicatat oleh tim untuk dilaporkan ke BPBD setempat.

Baca Juga: Ini 6 Strategi Bangunan Agar Bisa Tahan Tsunami, dari Para Ahli Dunia!

3. Melakukan sosialisasi di desa Sumberkencono, desa tempat budidaya rumput laut

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana Tsunami

IDN Times/Nena Zakiah

Setelah usai memperoleh data di desa Wongsorejo, tim melanjutkan perjalanan di desa Sumberkencono. Desa ini hanya memiliki dua dusun, yaitu dusun Krajan dan dusun Andelan. Kedatangan ke kantor desa Sumberkencono disambut dengan hangat oleh Lukman Hakim, staff bidang kesejahteraan masyarakat di kantor desa tersebut.

Keunikan desa Sumberkencono ini adalah mata pencaharian yang ditekuni oleh sebagian warga desanya, yakni budidaya rumput laut di dusun Krajan RW 02 serta memiliki tambak udang. Namun, di sisi lain, dusun Krajan dan dusun Andelan ini berbatasan langsung dengan laut lepas, sehingga risikonya untuk terkena bencana tsunami akan lebih tinggi.

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana TsunamiIDN Times/Nena Zakiah

Karena bersifat spontan dan tak direncanakan, tim melakukan sosialisasi mendadak kepada pembudidaya rumput laut di dusun Krajan, desa Sumberkencono. Sosialisasi dipimpin oleh Muhammad Irfan Nurdiansyah, dari LMI Zakat, kepada 36 orang yang sedang bekerja pada Jumat (12/7) siang. Irfan menjelaskan ciri-ciri terjadinya tsunami pada warga.

"Salah satu faktor penyebab tsunami adalah gempa, spesifiknya gempa di atas 6,9 SR," terang Irfan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketika ada gempa, warga harus segera lari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi atau yang jauh dari bibir pantai.

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana TsunamiIDN Times/Nena Zakiah

Irfan mencontohkan kesalahan yang umum terjadi ketika tsunami terjadi. Air yang surut mendadak justru membuat warga berbondong-bondong ke pantai untuk menangkap ikan. Padahal, itu justru akan membahayakan nyawa mereka.

"Karena disebabkan oleh gempa tektonik, maka tsunami bisa menyebabkan retakan dan membuat air surut seketika. Itulah tanda-tanda awal dari tsunami," jelas Irfan. Namun, air surut tidak selalu menjadi penanda tsunami.

"Contohnya, tsunami banten yang disebabkan oleh letusan Gunung Anak Krakatau, air lautnya tidak surut," terangnya lagi.

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana TsunamiIDN Times/Nena Zakiah

Di desa Sumberkencono, tim juga melakukan sosialisasi di masjid Baiturrahman, sesaat setelah ibadah salat Jumat usai. Sama seperti sosialisasi sebelumnya, materi yang dipaparkan oleh Muhammad Irfan Nurdianysah dari LMI Zakat masih sama. Yakni tentang cara mendeteksi tsunami dan bagaimana cara menyelamatkan diri dengan baik apabila bencana terjadi.

4. Diakhiri di desa Alasrejo, mendapat kesimpulan soal kesiagaan desa terhadap bencana

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana TsunamiIDN Times/Nena Zakiah

Terakhir, tim mendatangi desa Alasrejo yang lokasinya paling jauh. Bertemu dengan Atma Wiyanto, kepala desa Alasrejo dan mendapatkan kesimpulan soal kesiagaan desa terhadap bencana. Sama seperti desa-desa sebelumnya, desa Alasrejo juga belum memiliki jalur evakuasi bencana atau papan penanda evakuasi.

Begitu pula dengan penyuluhan dan pelatihan tentang bencana tsunami pun belum pernah diselenggarakan. Data-data tersebut akan dikumpulkan kepada BPBD setempat dan akan dikaji mengenai langkah selanjutnya untuk membuat desa tanggap bencana.

Wapres JK Minta KLHK Lakukan ini Untuk Atasi Masalah Banjir dan Kekeringan

Wapres JK Minta KLHK Lakukan ini Untuk Atasi Masalah Banjir dan Kekeringan - JPNN.COM

Dalam kegiatan itu, JK menyampaiakan beberapa pesan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Salah satunya terkait masalah kerusakan hutan dan lahan yang berimbas pada terjadinya bencana kekeringan dan banjir.

Menurut JK, ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya kekeringan dan banjir di Indonesia. Faktor tersebut adalah pembalakan hutan yang terjadi secara ilegal dan besar-besaran.

Ke depannya kata JK, pemerintah harus bisa lebih tegas dalam regulasi dan pengawasan di lapangan.

Selanjutnya JK menyinggung soal pemberian izin terhadap para penambang. Syarat soal perawatan lingkungan juga harus dipertegas lagi.

“Jadi, apabila selesai tambang harus betul-betul reboisasi dan menghutankan kembali," sebut JK dalam sambutannya.

Pasalnya, JK menilai apabila bekas galian tambang tidak dihutankan kembali maka berimbas pada banjir seperti yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara. 

Menteri Siti juga diminta untuk lebih maksimal lagi dalam pelibatan masyarakat untuk merawat hutan dan lahan

"Saya mengharapkan Menteri KLHK untuk kembali melibatkan masyarakat dalam memperbaiki lahan itu. Karena pemerintah saja pasti tidak sanggup sebagaimana pengalaman-pengalaman yang ada," tandas JK. (cuy/jpnn)