logo2

ugm-logo

Blog

Wali Kota Ambon Tetapkan Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Selama 14 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy telah menetapkan status tanggap darurat terkait gempa bumi yang mengguncang kota tersebut dan sekitarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menuturkan, masa tanggap darurat berlaku selama 14 hari, pada 26 September-9 Oktober 2019.

"Wali Kota Ambon pada tanggal 27 September 2019, (menerbitkan) Surat Keputusan Nomor 711 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Gempa Bumi Kota Ambon Tahun 2019, mulai tanggal 26 September sampai dengan 9 Oktober 2019," kata Agus melalui keterangan tertulis, Minggu (29/9/2019).

Selain itu, untuk menangani bencana tersebut, wali kota Ambon juga membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (Posko PDB) Gempa Bumi Kota Ambon.

Wali Kota Richard akan menjadi penanggungjawab posko tersebut. Kemudian, sekretaris Kota Ambon akan menjadi komandan, dan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon berperan sebagai wakil komandan.

"Dengan keluarnya SK Penetapan Status Tanggap Darurat dan Struktur Komando PDB Gempa Bumi Kota Ambon diharapkan penanganan pasca-bencana gempa bumi Kota Ambon dapat belangsung dengan baik dan lancar," ungkap Agus.

Gempa bermagnitudo 6,8 (dimutakhirkan menjadi 6,5 magnitudo) sebelumnya mengguncang Pulau Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kamis (26/9/2019) sekitar pukul 08.46 WIT.

Adapun lokasi gempa berada pada titik koordinat 3.38 Lintang Selatan,128.43 Bujur Timur atau berjarak 40 km Timur Laut Ambon-Maluku dengan kedalaman 10 km.

Berdasarkan data BNPB per Minggu hari ini, sebanyak 30 orang meninggal dunia dan 156 lainnya luka-luka. Rinciannya, di Kota Ambon, terdapat 10 korban meninggal dunia dan 31 korban luka-luka.

Kemudian, tercatat sebanyak 6 korban meninggal dan 17 luka-luka di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Terakhir, di Kabupaten Maluku Tengah, BNPB mencatat 14 orang meninggal dan 208 korban luka-luka akibat gempa tersebut.

RRI luncurkan program 'kentongan' sebagai upaya tanggap bencana

RRI luncurkan program 'kentongan' sebagai upaya tanggap bencana

Serang (ANTARA) - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) meluncurkan program tanggap bencana 'kentongan' di halaman di Serang, Rabu.

Peluncuran program tersebut diresmikan langsung oleh Direktur Utama RRI, M. Rohanudin dengan mengetuk kentongan secara simbolis bersama tamu undangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan peresmian program unggulan RRI tersebut.

"Saudara-saudara, sebangsa dan se-Tanah Air, acara yang disiarkan oleh 105 RRI seluruh Indonesia, dan disiarkan juga oleh 223 stasiun relay di Indonesia, pada sore hari ini, saya nyatakan dibuka," kata Rohanudin yang disambut oleh bunyi kentongan dari para hadirin.

Baca juga: Program "Kentongan" tanggap bencana warnai HUT RRI ke-74 di Makassar

Baca juga: LPP RRI Palu luncurkan program mitigasi bencana kentongan


Peluncuran Program Tanggap Bencana 'Kentongan' RRI ini dihadiri pula oleh jajaran Direksi RRI, Dewan Pengawas, dan sejumlah Kepala Stasiun RRI dari berbagai wilayah.

Hadir juga mewakili unsur pemerintah daerah diantaranya Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, Asisten Daerah I Pemerintah Provinsi Banten, Samsir, Kepala Diskomsantik Provinsi Banten, Komari, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Banten dan Wakil Walikota Palu, Sigit Poernomo pun ikut hadir.

Rohanudin  mengatakan Program ''Kentongan' RRI diluncurkan sebagai jawaban atas kebutuhan akan adanya media massa yang peduli terhadap mitigasi bencana.

"Program 'Kentongan' ini, merupakan serangkaian upaya tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk terlibat dalam penyadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana," katanya.

Menurut dia nama kentongan dikaitkan dengan kearifan lokal pada sebagian masyarakat Indonesia sebagai penanda terjadinya suatu peristiwa.

'Kentongan' berupaya mengedukasi publik menjadi masyarakat tangguh bencana, sebab pertolongan pertama saat terjadi bencana adalah pada diri orang itu sendiri.

"Program 'Kentongan' juga berupaya menjadikan tanggap bencana sebagai bagian gaya hidup, mulai dari sigap menghadapi bencana, mengatasi bencana dan peduli terhadap lingkungan," kata dia.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang Nana Sukmanakusuma mengatakan, pihaknya sangat terbantu dengan kehadiran Program Kentongan RRI karena nantinya bisa menjadi sumber informasi kepada masyarakat mengenai kebencanaan.

"Ini ada unsur edukasi kepada masyarakat, kami merasa sangat terbantu sekali, khususnya bagi BPBD Kabupaten Serang," kata Nana.

Nana mengatakan, melalui program tersebut nantinya media center BPBD Kabupaten Serang, akan terhubung langsung dengan Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan kepada masyarakat segala informasi mengenai bencana alam serta penanggulangannya.

Nana berharap, ke depan Program Kentongan RRI bisa berjalan sama-sama dengan BPBD Kabupaten Serang untuk semua kegiatan informasi kepada masyarakat setempat terkait kebencanaan.

Pemkab Purworejo Bersiap Hadapi Bencana Banjir Tahunan

Pemkab Purworejo Bersiap Hadapi Bencana Banjir Tahunan

Kegiatan diikuti oleh kecamatan terdampak banjir yaitu Bayan, Butuh, Purwodadi, dan Bagelen.

Tujuan dari kegiatan kontijensi ini menurut Kepala BPBD, Sutrisno adalah sebagai pedoman penanganan bencana banjir, khususnya dipicu curah hujan yang tinggi hujan di wilayah kabupaten Purworejo.

"Rencana ini menjadi pedoman tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif. Sehingga menghasilkan prosedur penanganan banjir yang lebih baik dan meminimalisir potensi resiko bagi masyarakat," jelasnya.

Langkah-langkah yang disiapkan adalah melaksanakan kajian bencana banjir, menyusun peta bencana, memasang alat Early Warning System (EWS) banjir dan lain sebagainya.

Daerah paling rawan banjir adalah Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen. Kedua daerah tersebut perlu dipasang EWS dan CCTV. [hen]

Peta Risiko Bencana Bisa Dievaluasi lewat Aplikasi Lapor Bencana Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN—Keberadaan Sistem Informasi Geospasial (SIG) yang ada di aplikasi Lapor Bencana Sleman dinilai bisa jadi alat untuk mengevaluasi analisis peta risiko bencana. Caranya adalah dengan membandingkan peta risiko bencana dan peta riil kejadian bencana.

Ketua Tim Verifikasi Inovasi Pemanfaatan Geospasial Heri Susanto mengapresiasi Pemkab Sleman atas inovasi dalam memanfaatkan informasi geospasial tersebut. Kabupaten Sleman, kata dia, masuk sebagai salah satu nominee daerah dengan inovasi pemanfaatan geospasial tersebut. “Totalnya ada 10 daerah yang masuk nominasi, empat kota dan enam kabupaten. Salah satunya adalah Sleman,” kata dia saat verifikasi terkait dengan Penghargaan Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial 2019 di Posko Utama BPBD Sleman, Rabu (25/9/2019).

Kedepannya, inovasi-inovasi dari 10 daerah terpilih tersebut akan dibukukan. “Harapannya dengan dibukukan atau dijadikan e-book dapat dibaca yang kemudian dipelajari dan ditiru oleh daerah lain,” ucap dia.

Heri berharap dengan inovasi tersebut tidak sebatas hanya aplikasi tetapi juga memberikan manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat. Tim juri yang berjumlah lima orang tersebut juga sempat mengunjungi Kantor Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sleman.

Seperti diberitakan, aplikasi Lapor Bencana Sleman yakni aplikasi berbasis android yang memuat informasi laporan kebencaanaan dan jarak antara pengguna dan Gunung Merapi. Aplikasi tersebut kini sudah dapat diunduh secara gratis melalui Playstore.

Bupati Sleman Sri Purnomo yang menerima kunjungan Tim Juri dari Badan Informasi Geospasial (BIG) mengatakan kedatangan tim juri tersebut dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Sleman untuk terus berinovasi meningkatkan upaya penciptaan sistem informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Menurut dia informasi geospasial sangatlah penting, karena salah satu alat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain itu, tidak kalah pentingnya informasi geospasial mempermudah Pemkab Sleman dalam melakukan mitigasi bencana.

“Pengaplikasian sistem ini bermanfaat untuk percepatan dan ketepatan dalam menuju lokasi kejadian bencana serta dapat mempercepat respon dan pelaporan awal sehingga pengambilan keputusan dalam dilakukan lebih cepat,” kata Sri Purnomo.

Selain itu juga terdapat Sistem informasi kebencanaan Sleman yakni melalui portal web kebencanaan.slemankab.go.id. “Di Sleman rutin menggelar simulasi kebencanaan dan membentuk Satuan Aman Pendidikan Bencana [SAPB] dan Desa Tangguh Bencana [Destana],” ucap dia.

Kepala BNPB: Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Harus Ditanamkan Sejak Dini

 BNPB

 

Liputan6.com, Jambi Pencegahan dan penanggulangan bencana harus mulai ditanamkan sejak dini. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

"Hal ini (penanggulangan bencana) harus dipupuk dari kecil (terutama sejak anak-anak sekolah), yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan," gagasnya dalam keterangan keterangan tertulis yang diterima Health Liputan6.com, ditulis Selasa (24/9/2019).

"Tujuannya untuk menanamkan pendidikan edukasi bencana sejak dini."

Selain itu, masalah bencana juga tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Butuh bantuan dari berbagai kalangan, yang bersinergi dan menyelesaikan masalah bersama-sama.

"Tidak perlu saling menyalahkan. Mari kita bahu-membahu, memadamkan api (bencana kebakaran hutan dan lahan). Ke depannya, pencegahan harus diutamakan. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat sebagai kunci pencegahan bencana," tambah Doni di Masjid Seribu Tiang (Masjid Agung Al Falah), Kota Jambi, Provinsi Jambi kemarin.Doni menjelaskan, bencana terbagi dua, yaitu bencana alam dan non-alam. Bencana alam, seperti gempa bumi di Jambi relatif sedikit. Belum ditemukan adanya potongan sesar gempa di Jambi.

Sementara itu, bencana yang sedang terjadi adalah bencana non-alam, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diakibatkan ulah manusia. Bencana ini juga akibat musim kemarau panjang selama lebih dari dua bulan di Jambi. Akibatnya, permukaan lahan gambut menjadi kering sehingga mudah terbakar.

"Tahun ini boleh dibilang, hampir sama dengan tahun 2015 kebakarannya. Karena lahan gambut relatif kering," lanjut Doni.

BNPB mencatat, 2,6 juta hektar lahan gambut terbakar pada 2018. Pada 2019 ini sudah 328.000 hektar lahan gambut terbakar. Sifat lahan gambut harus basah dan tidak boleh kering. Ini karena lahan gambut berasal dari fosil batu bara muda yang mudah terbakar.

"Presiden (Joko Widodo) menugaskan saya untuk memprioritaskan daerah-daerah yang belum turun hujan. Kita semua (harus) bekerja dengan baik dan berdoa memadamkan api bersama," Doni menerangkan.

Kepada para petinggi di pemerintahan Provinsi Jambi, Doni juga berpesan untuk aktif hidup bersama masyarakat. 

"Hiduplah bersama rakyat, temuilah rakyatmu. Hiduplah bersama mereka dan pelajari perilakunya. Sisa api yang ada, mari kita padamkan bersama. Pemerintah pusat siap membantu dan mendukung upaya pemadaman," tegasnya.