Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berkoordinasi dengan tegas dan rinci dengan pemerintah daerah terkait kawasan rawan bencana.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BMKG di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7). Jokowi ingin pembangunan di setiap daerah memerhatikan pula wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi bencana.
"(Sampaikan) Ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan. Tegas harus disampaikan," kata Jokowi.
"Jangan sampai kita mengulang-ulang sebuah kesalahan yang jelas-jelas di situ garisnya lempengan tektonik kok dibangun perumahan besar-besaran," sambungnya.
Oleh karena itu, Jokowi menginstruksikan BMKG harus menyampaikan apa adanya kepada setiap pemerintah daerah baik di tingkat gubernur, bupati, maupun wali kota bahwa pembangunan di lokasi rawan bencana tak boleh dilakukan.
Menurutnya, perlu antisipasi sejak dini karena wilayah Indonesia berada di kawasan cincin api, dan lempeng-lempeng tektonik. Selain itu, bencana banjir hingga longsor juga terjadi setiap tahunnya.
"Sampaikan apa adanya. Bahwa ini tidak boleh, ini lokasi ini merah. Harus berani menyampaikan itu. Kepada pemerintah daerah baik kepada gubernur dan wali kota," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.
Informasi dan Pendidikan untuk Masyarakat
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta BMKG cepat memberikan peringatan dini ke masyarakat terkait kawasan yang rawan bencana. Jokowi pun mengapresiasi kesigapan BMKG dalam menyampaikan peringatan dini usai gempa bumi ke masyarakat.
Menurut Jokowi, saat ini peringatan dini ada atau tidaknya potensi tsunami usai gempa bumi terjadi sudah langsung muncul di televisi.
"Saya kira ini kemajuan lompatan yang sangat baik dari BMKG. Kalau ada tsunami ada yang terangkan di TV, biasanya Ibu ketua langsung beserta jajarannya," ujarnya.
Selain menyampaikan informasi peringatan dini, Jokowi juga meminta BMKG memberikan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat. Pendidikan tersebut bisa disampaikan kepada anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.
"Sampaikan juga apa adanya. Seperti kemarin agak ramai potensi megathrust. Sampaikan apa adanya, emang ada potensi kok. Bukan meresahkan. Sampaikan dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Itu edukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat," tuturnya.
Jokowi berharap lewat pendidikan antisipasi bencana sejak dini bisa memunculkan kebiasaan masyarakat untuk waspada. Ia mengatakan masyarakat tak akan gagap ketika bencana terjadi di wilayahnya masing-masing.
Ia lantas mencontohkan masyarakat Jepang yang sudah tahu harus bertindak apa ketika sirine tanda potensi tsunami berbunyi usai gempa bumi terjadi. Menurutnya pendidikan kebencanaan ini harus dikerjakan bersama BNPB dan BMKG.
"Sehingga setiap kejadian atau akan ada sebuah potensi kejadian, antisipasinya jelas. step-step tindakannya juga jelas. Bukan bingung setelah ada kejadian," katanya.
Di sisi lain, Jokowi meminta BMKG menjaga dan merawat setiap peralatan yang telah dipasang memantau potensi bencana. Ia mengatakan jangan sampai peralatan-peralatan tersebut hilang setelah dipasang.
Untuk itu, tegasnya, BMKG harus berkoordinasi dengan aparat keamanan masing-masing daerah.
"Sehingga semua ikut menjaga rakyat ikut menjaga, aparat kita juga ikut menjaga. Tulisi aja yang gede-gede. Sangat penting. untuk jaga bareng-bareng," ujarnya.
