logo2

ugm-logo

Blog

Gempa Sleman dan Letusan Merapi Terkait? Ini Kata Pakar BMKG

TEMPO.CO, Bandung - Sebelum Gunung Merapi meletus terjadi Gempa Sleman sehari sebelumnya. Gempa terjadi Sabtu, sedangkan erupsi Merapi pada Ahad pagi 17 November 2019. Adakah kaitannya?

Gunung Merapi meletus pukul 10.46 WIB. Menurut Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), kolom letusan Gunung Merapi tingginya mencapai sekitar 1000 meter.

Sebelumnya pada Sabtu 16 November 2019 pukul 02.54 WIB BMKG mencatat peristiwa Gempa Sleman dengan magnitudo 2,7 yang berpusat di sekitar Gunung Merapi. Episenter terletak pada koordinat 7,63 LS dan 110,47 BT.

Lokasi tepatnya di darat pada jarak 10 kilometer arah selatan dari puncak Merapi pada kedalaman 6 kilometer. "Episenter gempa ini sangat dekat dengan puncak Merapi," kata Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Ahad, 17 November 2019.

Peristiwa ini menurutnya mirip dengan erupsi Merapi pada 14 Oktober 2019 yang juga didahului oleh serangkaian aktivitas gempa tektonik yang berpusat di sekitar Merapi.

Aktivitas peningkatan vulkanisme menurutnya sensitif dengan guncangan gempa tektonik. Secara tektovolkanik aktivitas tektonik dapat meningkatkan aktivitas vulkanisme. Syaratnya gunung api sedang kondisi aktif,  kondisi magma sedang cair dan kaya produksi gas.

Erupsi Merapi 2001 dan 2006 juga didahului oleh aktivitas gempa tektonik. "Dalam kondisi seperti itu erupsi gunung api mudah dipicu oleh gempa tektonik," kata Daryono.

Gempa tektonik menurutnya  dapat memicu perubahan tekanan gas di kantong magma sehingga terjadi akumulasi gas dan memicu  erupsi. "Perlu ada kajian empiris untuk membuktikan kaitan gempa dan letusan Merapi itu," katanya.

BNPB Salurkan Dana Rp3,8 Triliun untuk Penanganan Darurat Bencana Selama 2019

BNPB Salurkan Dana Rp3,8 Triliun untuk Penanganan Darurat Bencana Selama 2019

Trubus.id -- Sepanjang tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan Rp3,8 trilyun dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat bencana di Indonesia. Nilai tersebut mencapai 96,58 persen dari total pagu senilai Rp4 triliun. Hal ini diungkapkan Kepala BNPB Doni Monardo dihadapan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (13/11).

Pada kesempatan itu, Doni mengungkapkan bahwa DSP sebesar Rp4 triliun telah disalurkan Rp3,87 triliun (96,58 persen), sementara sisanya akan disalurkan usai proses penyelesaian pertanggungjawaban administrasi keuangan selesai.

“Pemanfaatan DSP sebagian terserap untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang diprioritaskan pada enam provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Data BNPB mencatat DSP yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapa Rp1 triliun,” demikian dikatakan Doni dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Di sisi lain, alokasi DSP masih dibutuhkan untuk kesiapsiagaan dan penanganan potensi bahaya hidrometerologi hingga akhir tahun ini.

Lebih lanjut diakui Kepala BNPB, Komisi VIII meminta BNPB untuk memperhatikan beberapa catatan penanggulangan bencana tahun 2020, antara lain penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana karena peralatan yang ada belum memadai, khususnya untuk penanggulangan bencana yang besar seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tsunami dan banjir akibat musim penghujan.

Selain itu, BNPB juga diminta untuk meningkatkan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat dan meningkatkan pelatihan relawan kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan pesantren dan stakeholders yang lain.

“Terkait dengan realisasi anggaran penanggulangan bencana tahun 2019 sampai dengan hari ini mencapai Rp3,2 triliun dari pagu dana akhir sebesar Rp4,8 triliun. BNPB masih memiliki sisa anggaran Rp1,6 triliun. Realisasi anggaran ini belum maksimal dikarenakan adanya keterlambatan proses lelang dan gagal lelang serta prioritas pada penanganan darurat bencana,” tambah Doni Monardo.

Pada tahun 2020 nanti pagu anggaran BNPB sebesar Rp700 miliar, yang terdiri dari 3 program yakni, pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp213 miliar; ke dua, program penanggulangan bencana Rp478 miliar; dan yang terakhir adalah program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Rp8,9 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk DSP yang dialokasikan sebesar Rp4 triliun.

BNPB Gelar Simulasi Penanggulangan Bencana di Banyuwangi

Banyuwangi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar simulasi penanggulangan bencana Gladi Ruang (Table Top Exercise/TTX). Simulasi ini digelar untuk melatih para pemangku kepentingan menyiapkan rencana kontijensi menghadapi bencana secara cepat dan tepat.

Simulasi ini digelar selama tiga hari 12-15 November 2019 di Hotel Aston Banyuwangi yang diikuti diikuti 30 peserta dari unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, Lembaga Sosial, Relawan dan perwakilan masyarakat.

Plt Kepala BNPB Bagus Tjahjono mengatakan pelatihan simulasi metode Geladi Ruang ini merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) penanggulangan bencana.
Gladi ruang adalah sebuah metode simulasi bencana bagi para pengambil keputusan daerah dalam menghadapi bencana.

Pada simulasi ini, para peserta dilatih untuk bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana dalam koridor protap atau SOP (standar of operation) yang berlaku.

"Pada simulasi ini pihak-pihak yang memiliki wewenang menyusun rencana kebijakan penanggulangan bencana kami latih bagaimana menghadapi bencana dan membuat langkah perencanaan kontijensi yang tepat," kata Bagus kepada wartawan di lokasi, Rabu (13/11/2019).

Pada pelatihan tersebut para peserta juga diajak memecahkan masalah dan menyusun rencana penanggulangan bencana dengan berbagai skenario. Skenarionya dibuat berdasarkan potensi bencana yang ada di daerah. Di antaranya gempa bumi, tsunami, banjir dan gunung meletus.

"Jadi kami ajak peserta membuat perencanaan kontijensi sesuai skenario yang kami buat sebagai uji coba langsung. Tidak hanya satu jenis bencana saja tapi berbagai macam karena ancaman kebencanaan di Banyuwangi juga beragam," kata Bagus.

Selain Gladi Ruang, BNPB juga melakukan pelatihan Geladi Posko. Pelatihan ini menekankan pada mekanisme hubungan antar jajaran yang ada di Banyuwangi dalam menangani kebencanaan.

"Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk mempersolid semua stake holder yang terkait dalam penanganan bencana," ujarnya.

Sementara Sekda Banyuwangi, Mujiono memberikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan BNPB untuk menggelar simulasi di Banyuwangi. Mujiono berharap dengan pelatihan bisa dilakukan perencanaan penanganan bencana yang tepat oleh para pemangku kepentingan daerah dan meminimalisir jumlah korban jiwa.

"Bencana sifatnya tidak bisa diprediksi tapi bila terjadi kita harus bisa merespon dengan cepat dan tepat. Lewat penyelenggaraan simulasi ini, kami bergarap bisa memberi bekal bagi kami untuk menghadapi bencana," ujar Mujiono.
(fat/fat)

Puting Beliung Bencana Tertinggi Sepanjang 2019

WARGA memperbaiki atap rumah miliknya yang rusak, akibat angin puting beliung yang melanda di kampung Sukajaya, Desa Banjarsari, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Selasa, 22 Oktober 2019.*/ADE MAMAD/PR

BANDUNG, (PR).- Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat dari Januari hingga November 2019 jumlah puting beliung merupakan kejadian tertinggi dibandingkan jenis bencana lain. Sebanyak 1.010 kejadian puting beliung terjadi sepanjang tahun ini.

Kejadian puting beliung telah mengakibatkan korban meninggal dunia 13 jiwa, luka-luka 187 dan mengungsi 41.429. Sedangkan kerusakan pemukiman, bencana ini mengakibatkan rumah rusak berat 1.865 unit, rusak sedang 3.134 unit dan rusak ringan 18.211 unit.

"Angin puting biasanya terjadi saat pergantian musim, dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Warga diimbau untuk tetap waspada dalam menghadapi potensi bahaya angin puting beliung," Kata Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam rilisnya, Senin, 11 November 2019. 

Selebihnya, Agus mengatakan jumlah kejadian bencana secara nasional hingga 11 November 2019 sebanyak 3.200 kali terdiri atas 1.010 kali puting beliung, 680 kali banjir, 688 karhutla, 651 kali tanah longsor, 121 kali kekeringan, 26 kali gempabumi, 17 kali gelombang pasang/abrasi dan 7 kali letusan gunung api.

"Jumlah korban akibat bencana 459 orang meninggal, 107 orang hilang, 3.290 orang luka-luka dan 5.942.002 orang menderita & mengungsi," ucap dia. 

Kerusakan rumah akibat bencana sebanyak 62.275 unit rumah terdiri dari 14.770 unit rusak berat, 11.880 unit rusak sedang, dan 35.625 rusak ringan.

Sementara itu, kerusakan fasilitas akibat bencana sebanyak 1.884 unit terdiri dari 1.054 fasilitas pendidikan, 629 fasilitas peribadatan dan 201 fasilitas pendidikan.

Kerusakan kantor akibat bencana sebanyak 253 unit dan jembatan sebanyak 402 unit.

BNPB: 3.155 Bencana hingga November, 459 Tewas

BNPB: 3.155 Bencana hingga November, 459 Tewas

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 3.155 bencana terjadi di Indonesia sejak awal Januari hingga 7 November berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Agus Wibowo mengatakan bencana-bencana itu terdiri atas 987 puting beliung, 678 banjir, 673 kebakaran hutan dan lahan, 646 tanah longsor, 121 kekeringan, 26 gempa bumi, 17 gelombang pasang atau abrasi dan 7 letusan gunung api.

"Jumlah korban akibat bencana 459 orang meninggal, 107 orang hilang, 3.280 orang luka-luka dan 5.940.077 orang menderita dan terdampak," kata Agus dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).

Agus melanjutkan, ribuan bencana sepanjang 2019 juga menyebabkan kerusakan 61.821 unit rumah, terdiri dari 14.721 unit rusak berat, 11.772 unit rusak sedang, dan 35.328 rusak ringan.

Sementara kerusakan fasilitas akibat bencana sebanyak 1.881 unit terdiri dari 1.053 fasilitas pendidikan, 627 fasilitas peribadatan dan 201 fasilitas kesehatan.

BNPB sebelumnya telah menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia mulai memasuki musim pancaroba. Cuaca ekstrem perlu diwaspadai masyarakat.

Daerah yang memasuki Pancaroba antara lainProvinsi Jambi, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi. Sementara wilayah

Sementara dari utara Pulau Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara sudah masuk musim hujan.

Agus mengingatkan cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi yaitu hujan deras disertai badar, petis, banjir bandang, tanah longsor, hingga hujan es. 

"Masyarakat perlu mengetahui apa saja potensi yang bisa terjadi akibat dari peralihan musim ini sehingga bisa lebih waspada," katanya seperti dilansir Antara.

Ia menambahkan hujan deras yang mengguyur ibu kota pada Selasa malam (5/11), tidak ada menimbulkan banjir. Namun, masyarakat diminta tetap waspada.

Kasubid Analisis Informasi Iklim BMKG Adi Rivaldi mengatakan cuaca ekstrem biasanya ditandai perubahan cuaca cepat.

"Pagi hingga siang panas terik dan sore tiba-tiba hujan deras disertai petir," kata dia.
BNPB telah menyiapkan dana siap pakai sebesar Rp850 miliar guna mengantisipasi berbagai bencana alam yang terjadi saat peralihan musim atau pancaroba.

"Kita masih ada dana alokasi siap pakai sekitar Rp850 miliar hingga akhir tahun untuk antisipasi banjir dan tanah longsor," kata Agus.

Dana dapat digunakan langsung untuk membantu daerah-daerah apabila terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor. Agus menyatakan dana tersebut merupakan salah satu bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam yang berpotensi terjadi di berbagai daerah saat peralihan musim.

Selain menyiapkan dana siap pakai, BNPB terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia guna mewaspadai cuaca ekstrem.

"Semua daerah diminta untuk terus waspada, terutama Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa dan Bali karena cuaca ekstrem bisa terjadi secara tiba-tiba," katanya.

Ia menambahkan masyarakat juga diminta untuk menyiapkan dan menanam bibit-bibit pohon yang berfungsi sebagai penahan air saat terjadi musim hujan. Karena, saat peralihan musim kemarau ke hujan, tanaman akan lebih mudah tumbuh.

"Kita perlu lebih banyak tanam pohon, karena banyak daerah yang kekurangan pohon untuk menyerap air," katanya. (Antara/wis)