Blog

NTB Dorong Penanganan Bencana yang Modern dan Profesional

Foto udara bangunan rumah warga korban bencana gempa bumi di Desa Kekait, Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin (1/10).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mendorong lahirnya strategi kebijakan penanganan bencana yang modern dan profesional di NTB. Hal ini dia katakan saat berkunjung ke National Critical Care and Trauma Response Centre di Darwin, Australia.

Zul mengatakan mendapatkan gambaran nyata mengenai bagaimana mempersiapkan diri menghadapi bencana di National Critical Care and Trauma Response Centre. Zul ingin pemerintah setempat di Australia membantu proses edukasi dan transformasi untuk menyiapkan diri menghadapi bencana di NTB

"Mereka (Australia) akan dengan senang hati untuk melatih orang-orang kita di Darwin untuk sigap dan siaga bencana atau melatih orang-orang kita dalam jumlah lebih banyak di NTB," ujar Zul dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Mataram, NTB, Ahad (30/6).

NTB merupakan salah satu wilayah yang rentan bencana. Mitigasi bencana menjadi salah satu upaya yang harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Pada tahun lalu, sejumlah wilayah di NTB diguncang bencana gempa yang mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Ahsanul menyebutkan, progres rumah yang selesai dibangun dan rumah yang sedang dalam pembangunan mencapai 119.768 rumah atas 53,78 persen dari total keseluruhan rumah rusak akibat gempa di NTB.

Guncangan gempa dengan kekuatan magnitudo cukup besar pada akhir Juli hingga Agustus 2018 mengakibatkan 222.564 rumah warga NTB di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah (Pulau Lombok); serta Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat (Pulau Sumbawa) mengalami kerusakan. Kategori kerusakan meliputi 75.138 rumah rusak berat, 33.373 rumah rusak sedang, dan 114.055 rumah rusak ringan.

Data BPBD NTB per 27 Juni 2019, menyebutkan, 47.672 rumah sudah selesai dibangun dan bisa ditempati kembali. 47.672 rumah yang sudah terbangun terdiri atas 11.101 rumah rusak berat, 7.944 rumah rusak sedang, dan 28.627 rumah rusak ringan.

Ahsanul mengatakan progres jumlah yang telah selesai dibangun mengalami penambahan selama periode Mei hingga Juni 2019 sebanyak 5.731 unit dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

"Kendala yang terjadi di lapangan terus diminimalisir dengan memberikan pendampingan dari sekitar tujuh ribu personel fasilitator yang terdiri atas relawan, TNI, Polri, dan pemda," ujar Ahsanul di Mataram, NTB, Sabtu (29/6).

Ahsanul menambahkan pemerintah telah menerapkan prosedur pencairan dan administrasi pelaporan yang sederhana namun tetap transparan untuk mempercepat proses pembangunan fisik dan penyerapan dana. Warga terdampak gempa juga memiliki kebebasan menentukan jenis rumah tahan gempa (RTG).

Ahsanul mengatakan BNPB telah mentransfer Rp 5.110.900 miliar, yang mana Rp 4.921.679 miliar telah ditransfer langsung ke rekening kelompok masyarakat (pokmas).

"Sisa dana sebesar Rp 189.221 juta masih berada di BPBD untuk 237 pokmas yang telah terbentuk dan 10.654 KK yang rekeningnya belum terisi sesuai data verifikasi rumah rusak," kata Ahsanul menambahkan.

Kejadian Bencana Semester I 2019 Meningkat Dibanding 2018

tirto.id - Pelaksana Harian Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bambang Surya Putra mengatakan, periode semester I, Januari-Juni 2019, terjadi 2.047 bencana.

"Bencana menyebabkan 366 orang meninggal dunia, 24 orang hilang, 1.497 orang luka-luka, 1.633.702 orang mengungsi, 33.011 unit rumah rusak dan 1.106 fasilitas umum rusak," ujar dia, di kantor BNPB, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2019). Jumlah bencana meningkat dibandingkan 2018 dalam periode sama. Pada 2018, ada 1.774 bencana dengan korban meninggal dan hilang mencapai 181 orang, 503 korban luka-luka, 2.149.886 orang mengungsi, dan 26.969 rumah rusak.

Gempa BNPB Prioritaskan Pengembangan Sistem Informasi Risiko Bencana Bencana paling banyak menyebabkan korban jiwa selama 2019 yakni banjir dan longsor di Sulawesi Selatan (10 kabupaten/kota) pada 22/01/2019 korban. Damkanya, 82 orang meninggal, 3 orang hilang, 47 orang luka. Kemudian banjir dan Longsor di Sentani pada tanggal 16/03/2019. Korban terdampak sebanyak 112 orang meninggal, 7 orang hilang, 965 orang luka. Korban hilang terkoreksi dari 82 orang menjadi 7 orang karena korban lainnya ditemukan kondisi selamat. Lalu, banjir dan longsor di Bengkulu (9 kabupaten/kota) pada tanggal 27/04/2019 dengan korban terdampak 24 orang meninggal, 4 orang hilang, 4 orang luka. "Lebih dari 98 persen bencana yang terjadi pada 2019 merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 2 persen bencana geologi," ujar dia.

Baca selengkapnya di Tirto.id

Ribuan Hektar Lahan Padi di Gunungkidul Puso Akibat Kekeringan

Gunungkidul - Musim kemarau yang melanda Kabupaten Gunungkidul, DIY, membuat ribuan hektar lahan padi yang gagal panen. Hal itu karena musim kemarau tahun ini datang lebih awal.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto mengatakan, bahwa luasan lahan padi yang mengalami gagal panen atau biasa disebut masyarakat Gunungkidul dengan istilah puso memang semakin luas.

Bahkan, luasan lahan yang terkena meningkat hingga 4 kali lipat, mengingat sampai bulan kemarin tercatat hanya 400 hektar lahan padi yang terkena puso.

"Sampai bulan Juni ini tercatat ada 1918 hektar lahan padi yang gagal panen di Gunungkidul. Jumlah itu akumulasi dari 9 Kecamatan di Gunungkidul," ujarnya saat dihubungi detikcom, Minggu (30/6/2019).

Lanjut Bambang, 1918 lahan padi yang gagal panen itu terdiri dari 154 hektar lahan di Kecamatan Patuk, 2 hektar di Kecamatan Wonosari, 860 hektar di Kecamatan Gedangsari dan 50 hektar di Kecamatan Playen. Selanjutnya 6 hektar terdapat di Kecamatan Girisubo, 10 hektar di Kecamatan Ponjong, 505 hektar di Kecamatan Semin, 47 hektar di Kecamatan Karangmojo dan 285 hektar di Kecamatan Ngawen.

"Dan dibanding dengan data (lahan padi gagal panen dari April) sampai bulan Mei, luasan lahan yang terkena puso sampai bulan Juni ini memang lebih luas ya," ucapnya.

Sedangkan hingga bulan Mei, jumlah lahan padi yang gagal panen di Kabupaten Gunungkidul mencapai 400 hektar. Adapun rinciannya adalah 75 hektar lahan di Kecamatan Semin, 194 hektar di Kecamatan Patuk, 10 hektar di Kecamatan Karangmojo, 35 hektar di Kecamatan Ngawen, 6 hektar di Kecamatan Girisubo.

Disusul 2 hektar di Kecamatan Wonosari, 13 hektar di Kecamatan Playen, 32 hektar di Kecamatan Ponjong, 8 hektar di Kecamatan Nglipar dan terakhir 25 hektar di Kecamatan Gedangsari.

Menurut Bambang, penyebab ribuan hektar lahan padi di Kabupaten Gunungkidul gagal panen karena faktor cuaca yang sulit untuk diprediksi. Padahal, faktor cuaca menjadi acuan para petani untuk menentukan musim tanam padi.

"Penyebabnya gagal panen karena musim kemarau datang lebih awal, kan mestinya sampai (bulan) April masih ada hujan. Tapi masuk pertengahan April sampai sekarang malah tidak ada hujan," ucap Bambang.

Karena berkaitan dengan faktor cuaca, DPP Gunungkidul telah menyekolahkan 18 penyuluh pertanian dan 8 petugas UPT Pertanian ke BMKG. Harapannya, setelah memperluas pengetahuan akan cuaca, 26 petugas lapangan itu bisa segera melakukan sosialisasi ke para petani.

"Kami sudah kirim 26 petugas lapangan untuk sekolah iklim dan mereka sudah selesai (sekolah iklim di BMKG). Selanjutnya mereka akan mensosialisasikan ilmu yang didapat kepada para petani agar ke depannya para petani bisa menentukan iklim yang pas untuk bercocok tanam," katanya.
(mbr/mbr)

Bantu Bencana, ACT dan 5 NGO Lain Dapat Penghargaan dari Pemkab Sigi

Jakarta - Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendapat penghargaan dari pemerintah Sigi atas bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan korban gempa bumi dan likuifaksi yang telah terjadi pada September 2018 silam. Penyerahan penghargaan tersebut diberikan langsung oleh pemerintah Kabupaten Sigi pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sigi yang ke-11 di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Sigi.

Tidak hanya ACT, terdapat lima Non Governmental Organization (NGO) Internasional lainnya yang juga meraih penghargaan dari pemerintah daerah Sigi yaitu UNDP, UNICEF, JICA, Islam Relief, dan KUN Internasional.

Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapata mengatakan peringatan HUT digelar agar pemerintah senantiasa dekat dengan masyarakat. "Penghargaan yang diberikan kepada ACT bersama NGO lainnya sebagai bentuk terima kasih pemerintah daerah Sigi atas bantuan yang telah dilaksanakan dalam penanganan korban bencana alam baik saat bencana hingga pasca bencana," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/6/2019).

Pada peringatan hari jadi tersebut, ia juga menyampaikan hasil perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), yang menyebutkan bahwa kerugian infrastruktur yang dialami Kabupaten Sigi akibat bencana alam tersebut kurang lebih Rp 11,1 triliun.

Sebagai lembaga kemanusiaan, hingga kini ACT terus mendampingi warga yang terdampak bencana pada 28 September 2018 silam. Selain menyalurkan paket pangan, ACT juga telah membangun hunian sementara, masjid permanen, sekolah hingga pemulihan ekonomi masyarakat.

Adapun, di Kabupaten Sigi ACT telah membangun lima Kompleks Hunian Nyaman Terpadu atau Integrated Community Shelter(ICS) yang tersebar di Desa Sibalaya, Soulowe, Langaleso dan Lolu serta Desa Sidera.

Kepala Cabang ACT Sulawesi Nurmarjani Loulembah juga menambahkan ungkapan rasa terima kasihnya kepada para dermawan ACT. Baginya, kehadiran para Dermawan membantu tercapainya program-program kemanusiaan secara maksimal. Sehingga, penghargaan ini dapat diperoleh bersama dengan NGO Internasional lainnya.

"Terima kasih saya ucapkan kepada para Dermawan ACT yang sampai saat ini masih terus bersama kami. Apa yang telah diberikan melalui lembaga ini membantu kami dalam memaksimalkan program-program kerja yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat," terangnya.

Selain itu, ACT juga berharap semakin banyak kerja sama yang terus dapat dibangun tidak hanya kepada pemerintah tapi partner lainnya baik dalam negeri dan global.

Dengan tema "Dengan Semangat HUT ke-11 Kita Wujudkan Kabupaten Sigi yang Maju dan Mandiri Berbasis Ekonomi Kerakyatan melalui Penegakan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", Bupati mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sigi agar kembali pulih, semakin maju, mandiri, dan dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk kemajuan ekonomi Indonesia.
(prf/ega)

Cianjur Targetkan Relawan Tangguh Bencana di 360 Desa

Sejumlah warga membersihkan rumah ambruk di lokasi bencana pergerakan tanah di Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak, Cianjur, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat membentuk relawan tangguh kebencanaan hingga di tingkat desa. Keberadaan relawan ini untuk membantu optimalisasi upaya pencegahan dan penanganan bencana di lapangan.

"Relawan kebencananan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi bencana," ujar Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman kepada wartawan, Ahad (30/6).

Cianjur termasuk salah satu daerah di Jawa Barat yang potensi bencananya cukup tinggi. Herman menerangkan, saat ini relawan kebencanaan masih terbentuk di 90 desa di 16 kecamatan. Targetnya, semua desa di Cianjur yang mencapai 360 desa di 32 kecamatan dapat memiliki relawan kebencanaan.

Menurut Herman, saat ini di setiap desa terdapat sebanyak satu orang relawan bencana. Namun, rencananya jumlah relawan bencana per desa akan ditambah menjadi lima orang.

Para relawan akan mendapatkan insentif sebesar Rp 100 ribu per bulan. Alokasi anggarannya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2019.

Pemberian insentif ini sebagai bentuk pembinaan dan penghargaan kepada para relawan bencana. Keberadaan relawan dinilai mempunyai tugas yang berat dalam mengidentifikasi potensi bencana dan melakukan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana di tengah masyarakat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Dodi Permadi menambahkan, upaya penanganan bencana diawali dengan adanya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. "Peran ini dapat melibatkan semua elemen masyarakat termasuk relawan," kata dia.

Menurut dia, upaya penanganan biasanya akan memakan biaya besar. Jika pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dikedepankan maka dapat menekan biaya lebih kecil.

Dodi mengatakan diperlukan relawan dalam jumlah lebih banyak. Relawan menjadi kepanjangan tangan dalam meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi kebencanaan.

Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur Sugeng Supriyatno mengatakan, para relawan akan diarahkan untuk melakukan mitigasi atau mengidentifikasi bencana, mulai dari keretakan dan kelabilan tanah di daerahnya. Hal itu agar nantinya pemetaan kerawanan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat.