Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta masyarakat untuk bereaksi cepat saat terjadi bencana untuk meminimalkan korban jiwa.

Doni Monardo, Kepala BNPB, mengatakan masyarakat harus langsung mencari lokasi aman saat ada bencana gempa bumi besar yang terjadi lebih dari 20 detik. Setelah itu masyarakat harus menunggu sekitar 2 jam untuk memastikan situasi sudah aman sebelum kembali ke rumahnya masing-masing.

“Kalau terlalu lama di tempat pengungsian dapat memunculkan masalah baru, seperti makanan, kesehatan, sanitasi, dan lainnya,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (27/9/2019).

Doni sendiri melakukan kunjungan lapangan ke Maluku setelah gempa M 6,5 untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan dengan baik.

BNPB juga telah memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp1 miliar yang digunakan untuk operasional penanganan darurat. Selain itu, BNPB juga memberikan bantuan logistik senilai Rp515 juta dalam bentuk matras, sandang, selimut, dan keperluan keluarga lainnya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku menginformasikan korban meninggal dunia akibat gempa M 6,5 pada 26 September 2019 berjumlah 18 orang.

Korban meninggal tertinggi teridentifikasi berada di Kabupaten Maluku Tengah sejumlah 10 orang, di Kota Ambon berjumlah 7 orang dan Seram Bagian Barat 2 orang.

Gempa yang terjadi di kedalaman 10 km ini juga menimbulkan korban luka sebanyak 126 orang, dengan rincian Kabupaten Maluku Tengah 108 orang, Seram Bagian Barat 13, dan Kota Ambon 5 orang.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak terpancing dengan isu atau berita bohong yang beredar, dan selalu mengetahui informasi resmi dari BMKG yang disebarluaskan melalui kanal resmi.

BMKG juga telah menyatakan bahwa isu akan terjadi gempa besar dan tsunami di Ambon, Teluk Piru, dan Saparua adalah tidak benar atau berita bohong, karena hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat, dan akurat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy telah menetapkan status tanggap darurat terkait gempa bumi yang mengguncang kota tersebut dan sekitarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menuturkan, masa tanggap darurat berlaku selama 14 hari, pada 26 September-9 Oktober 2019.

"Wali Kota Ambon pada tanggal 27 September 2019, (menerbitkan) Surat Keputusan Nomor 711 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Gempa Bumi Kota Ambon Tahun 2019, mulai tanggal 26 September sampai dengan 9 Oktober 2019," kata Agus melalui keterangan tertulis, Minggu (29/9/2019).

Selain itu, untuk menangani bencana tersebut, wali kota Ambon juga membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (Posko PDB) Gempa Bumi Kota Ambon.

Wali Kota Richard akan menjadi penanggungjawab posko tersebut. Kemudian, sekretaris Kota Ambon akan menjadi komandan, dan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon berperan sebagai wakil komandan.

"Dengan keluarnya SK Penetapan Status Tanggap Darurat dan Struktur Komando PDB Gempa Bumi Kota Ambon diharapkan penanganan pasca-bencana gempa bumi Kota Ambon dapat belangsung dengan baik dan lancar," ungkap Agus.

Gempa bermagnitudo 6,8 (dimutakhirkan menjadi 6,5 magnitudo) sebelumnya mengguncang Pulau Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kamis (26/9/2019) sekitar pukul 08.46 WIT.

Adapun lokasi gempa berada pada titik koordinat 3.38 Lintang Selatan,128.43 Bujur Timur atau berjarak 40 km Timur Laut Ambon-Maluku dengan kedalaman 10 km.

Berdasarkan data BNPB per Minggu hari ini, sebanyak 30 orang meninggal dunia dan 156 lainnya luka-luka. Rinciannya, di Kota Ambon, terdapat 10 korban meninggal dunia dan 31 korban luka-luka.

Kemudian, tercatat sebanyak 6 korban meninggal dan 17 luka-luka di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Terakhir, di Kabupaten Maluku Tengah, BNPB mencatat 14 orang meninggal dan 208 korban luka-luka akibat gempa tersebut.

Serang (ANTARA) - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) meluncurkan program tanggap bencana 'kentongan' di halaman di Serang, Rabu.

Peluncuran program tersebut diresmikan langsung oleh Direktur Utama RRI, M. Rohanudin dengan mengetuk kentongan secara simbolis bersama tamu undangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan peresmian program unggulan RRI tersebut.

"Saudara-saudara, sebangsa dan se-Tanah Air, acara yang disiarkan oleh 105 RRI seluruh Indonesia, dan disiarkan juga oleh 223 stasiun relay di Indonesia, pada sore hari ini, saya nyatakan dibuka," kata Rohanudin yang disambut oleh bunyi kentongan dari para hadirin.

Baca juga: Program "Kentongan" tanggap bencana warnai HUT RRI ke-74 di Makassar

Baca juga: LPP RRI Palu luncurkan program mitigasi bencana kentongan

Peluncuran Program Tanggap Bencana 'Kentongan' RRI ini dihadiri pula oleh jajaran Direksi RRI, Dewan Pengawas, dan sejumlah Kepala Stasiun RRI dari berbagai wilayah.

Hadir juga mewakili unsur pemerintah daerah diantaranya Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, Asisten Daerah I Pemerintah Provinsi Banten, Samsir, Kepala Diskomsantik Provinsi Banten, Komari, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Banten dan Wakil Walikota Palu, Sigit Poernomo pun ikut hadir.

Rohanudin  mengatakan Program ''Kentongan' RRI diluncurkan sebagai jawaban atas kebutuhan akan adanya media massa yang peduli terhadap mitigasi bencana.

"Program 'Kentongan' ini, merupakan serangkaian upaya tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk terlibat dalam penyadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana," katanya.

Menurut dia nama kentongan dikaitkan dengan kearifan lokal pada sebagian masyarakat Indonesia sebagai penanda terjadinya suatu peristiwa.

'Kentongan' berupaya mengedukasi publik menjadi masyarakat tangguh bencana, sebab pertolongan pertama saat terjadi bencana adalah pada diri orang itu sendiri.

"Program 'Kentongan' juga berupaya menjadikan tanggap bencana sebagai bagian gaya hidup, mulai dari sigap menghadapi bencana, mengatasi bencana dan peduli terhadap lingkungan," kata dia.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang Nana Sukmanakusuma mengatakan, pihaknya sangat terbantu dengan kehadiran Program Kentongan RRI karena nantinya bisa menjadi sumber informasi kepada masyarakat mengenai kebencanaan.

"Ini ada unsur edukasi kepada masyarakat, kami merasa sangat terbantu sekali, khususnya bagi BPBD Kabupaten Serang," kata Nana.

Nana mengatakan, melalui program tersebut nantinya media center BPBD Kabupaten Serang, akan terhubung langsung dengan Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan kepada masyarakat segala informasi mengenai bencana alam serta penanggulangannya.

Nana berharap, ke depan Program Kentongan RRI bisa berjalan sama-sama dengan BPBD Kabupaten Serang untuk semua kegiatan informasi kepada masyarakat setempat terkait kebencanaan.

Kegiatan diikuti oleh kecamatan terdampak banjir yaitu Bayan, Butuh, Purwodadi, dan Bagelen.

Tujuan dari kegiatan kontijensi ini menurut Kepala BPBD, Sutrisno adalah sebagai pedoman penanganan bencana banjir, khususnya dipicu curah hujan yang tinggi hujan di wilayah kabupaten Purworejo.

"Rencana ini menjadi pedoman tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif. Sehingga menghasilkan prosedur penanganan banjir yang lebih baik dan meminimalisir potensi resiko bagi masyarakat," jelasnya.

Langkah-langkah yang disiapkan adalah melaksanakan kajian bencana banjir, menyusun peta bencana, memasang alat Early Warning System (EWS) banjir dan lain sebagainya.

Daerah paling rawan banjir adalah Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen. Kedua daerah tersebut perlu dipasang EWS dan CCTV. [hen]