REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Beragam cara dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi terus berupaya untuk mensosialisasikan program pengurangan risiko bencana ke masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan talkshow dan dialog interaktif melalui media siaran radio.

"Penyebaran informasi mengenai kesiapsiagaan bencana harus terus dilakukan agar masyarakat paham,'' ujar Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, dan SDM PMI Kota Sukabumi, Zaini kepada wartawan Ahad (27/10).

Misalnya, kata dia,  memberikan informasi kegiatan program kesiapsiagaan gempa bumi yang dilakukan oleh PMI Kota Sukabumi melalui dukungan PMI Pusat dan Palang Merah Amerika (Amcross) di Sukabumi.

Pada tahap awal ungkap Zaini, PMI menggandeng Radio Suara Perintis Kemerdekaan yang merupakan radio Pemerintah Kota Sukabumi sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai informasi program yang dilakukan PMI. Terutama dalam kesiapsiagaan bencana saat ini.

Menurut Zaini, dalam upaya pengurangan risiko bencana ini keberadaan radio perannya sangat penting. Sebab, radio mempunyai ruang tersendiri yang sangat luas jangkaunya untuk menginformasikan keberbagai segmen masyarakat.

Radio terang Zaini, merupakan salah satu bentuk media khususnya penyiaran yang menjadi alternatif strategis untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat guna membangun kultur budaya sadar bencana. Upaya yang berkelanjutan dan lintas generasi tentu sangat diperlukan untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi dan pengurangan risiko bencana.

Zaini menuturkan, saat ini PMI Kota Sukabumi telah melalui berbagai tahapan terkait program kesiapsiagaan gempa bumi ini. Diantaranya, perekrutan Sibat, melakuan kajian risiko partisipati (PRA) di masyarakat, serta melalukan pemetaan risiko (Risk Mapping) di wilayah intervensi Program di Kelurahan Baros Kecamatan Baros, Kota Sukabumi.

Seperti diketahui, Kota Sukabumi menjadi pilot project dari PMI pusat bekerjasama dengan Palang Merah Amerika. Program yang dinamai Indonesia Earthquake Readiness ini akan memulai program selama satu tahun di kota sukabumi jawa barat ini dengan di fokuskan di satu kelurahan yaitu Kelurahan Baros.

Jakarta - Sejak awal kemunculannya, BPJS Kesehatan selalu dihantui masalah defisit yang disebabkan karena gagal bayar. Beberapa alasan yang mendasari karena pembiayaan biaya kesehatan yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima oleh BPJS Kesehatan.

Sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani juga turut ikut andil 'mengurusi' permasalahan defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Berikut kiprahnya seperti yang dirangkum detikcom.

1. Tak mau talangi defisit di tahun 2018

BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 9,1 triliun yang disebabkan kekurangan pembayaran dari iuran. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku berkenan membantu tetapi tak ingin jika gagal bayar ditalangi oleh Kemenkeu seluruhnya.

"Kan sekarang paling mudah datang ke Kemenkeu, enggak dong. Bukan berarti kami tidak address. Kami keberatan jadi pembayar pertama," ujarnya beberapa waktu lalu.

2. Kesal banyak peserta BPJS Kesehatan yang culas

Saat menjadi pembicara di ILUNI FEB UI, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan kesadaran untuk membayar asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat minim. Ia menyindir beberapa peserta BPJS Kesehatan yang hanya membayar ketika sakit dan stop saat sudah sembuh.

"Kita lebih sering membeli pulsa dari pada beli BPJS Kesehatan. Banyak yang terjadi sekarang orang hanya beli kartu BPJS untuk jadi anggota pas mau masuk rumah sakit, habis itu dia nggak mau angsur lagi," tuturnya.

3. Usul iuran BPJS Kesehatan naik

BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 28 triliun di akhir tahun 2019. Sri Mulyani mengatakan harus ada langkah besar yang diambil jika tak ingin BPJS Kesehatan mengalami tekor tiap tahunnya.

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pun diusulkan oleh Sri Mulyani yakni sebesar Rp 160 ribu untuk kelas 1 dan penyesuaian untuk kelas 2 dan 3.

"Untuk 2020 kami usulkan kelas 2 dan kelas 1 jumlah yang diusulkan oleh DJSN perlu dinaikkan. Ini berlaku 2020," katanya,

Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan yang berlaku pada 1 Januari 2020:
1. PBI pusat dan daerah Rp 42.000 dari Rp 23.000 per bulan per jiwa
2. Kelas I menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.000 per bulan per jiwa
3. Kelas II menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 per bulan per jiwa
4. Kelas III menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan per jiwa

Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Indonesia akan mengalami panas selama kurang lebih satu minggu ini. Hal ini dikarenakan matahari yang berada dekat dengan jalur khatulistiwa.

"Dalam waktu sekitar satu minggu ke depan masih ada potensi suhu terik di sekitar wilayah Indonesia mengingat posisi semu matahari masih akan berlanjut ke selatan dan kondisi atmosfer yang masih cukup kering sehingga potensi awan yang bisa menghalangi terik matahari juga sangat kecil pertumbuhannya," kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R. Prabowo, dalam keterangannya, Selasa (21/10/2019).

Sejak Sabtu, 19 Oktober mencatat suhu udara maksimum yang mencapai 37 C.
Bahkan pada Minggu, 20 Oktober ada tiga stasiun pengamatan BMKG di Sulawesi yang mencatat suhu maksimum tertinggi.

"Stasiun Meteorologi Hasanuddin (Makassar) 38.8 C, diikuti Stasiun Klimatologi Maros 38.3 C, dan Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera 37.8 C. Suhu tersebut merupakan catatan suhu tertinggi dalam satu tahun terakhir, di mana pada periode Oktober di tahun 2018 tercatat suhu maksimum mencapai 37 C," ucap Mulyono.

Sementara itu, stasiun - stasiun meteorologi di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara mencatatkan suhu udara maksimum terukur berkisar antara 35 C - 36.5 C pada periode 19 - 20 Oktober 2019.

Menurut Mulyono, saat ini terjadi gerak semu matahari. Sejak bulan September, matahari berada di sekitar wilayah khatulistiwa.

"Dan akan terus bergerak ke belahan Bumi selatan hingga bulan Desember sehingga pada bulan Oktober ini, posisi semu matahari akan berada di sekitar wilayah Indonesia bagian Selatan (Sulawesi Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dsb)," ujar Mulyono.

Kondisi itulah yang mengakibatkan matahari terasa lebih panas. Selain itu, kondisi kering membuat awan penghalang tak tampak.

"Ini menyebabkan radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi di wilayah tersebut relatif menjadi lebih banyak, sehingga akan meningkatkan suhu udara pada siang hari. Selain itu pantauan dalam dua hari terakhir, atmosfer di wilayah Indonesia bagian selatan relatif kering sehingga sangat menghambat pertumbuhan awan yang bisa berfungsi menghalangi panas terik matahari," kata Mulyono.

(aik/aan)

Jakarta, MINA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan (pancaroba) dapat menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir.

Oleh karena itu, BNPB menghimbau agar masyarakat mulai melakukan persiapan dini dalam menghadapi peralihan musim tersebut melalui upaya-upaya pencegahan.

Upaya pencegahan bisa dengan memangkas daun dan ranting terutama pohon-pohon yang besar, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan saluran air, selalu membawa payung atau jas hujan, dan selalu memperbarui informasi perkiraan cuaca yang bersumber dari pihak berwenang.

Sedangkan untuk upaya jangka panjang, masyarakat bisa melakukan penanaman pohon yang dapat mencegah terjadinya longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai cadangan saat kemarau panjang tiba. Adapun beberapa jenis pohon tersebut di antaranya; beringin karet, matoa, jabon putih, sukun, mahoni dan sebagainya.

Sementara itu, menurut BMKG, terlambatnya musim penghujan di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang panjang pada tahun ini, sekaligus berdampak pada bencana kekeringan panjang di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, kemarau panjang juga telah menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yang banyak dipengaruhi oleh faktor manusia.

“Menurut berbagai inteview dan data lapangan menunjukkan lahan yang terbakar ini 80% berubah jadi lahan perkebunan. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa 99 persen karhutla disebabkan oleh ulah manusia,” kata Kepala BNPB, Doni Monardo.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan hingga Agustus 2019 mencapai 328 ribu hektar dan tersebar di beberapa provinsi seperti; Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Aceh hingga Nusa Tenggara Timur.

Upaya-upaya pemadaman karhutla sudah dilakukan BNPB seperti melalui pemadaman darat oleh tim gabungan, pemadaman udara dengan water bombing dan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menaburkan benih garam (NaCl) ke bibit-bibit awan.

Kendati demikian, upaya tersebut belum cukup maksimal. Kepala BNPB menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan kedalaman gambut sendiri mencapai hingga 36 meter di dalam tanah. Sehingga satu-satunya solusi untuk karhutla adalah hujan. (L/R06)

Mi’raj News Agency (MINA)