logo2

ugm-logo

Blog

Benarkah Banjir Jakarta Tahun 2020 Adalah yang Terparah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah wilayah di lima wilayah kota Jakarta terendam banjir sejak Rabu (1/1/2020).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, banjir Jakarta dan sekitarnya disebabkan curah hujan ekstrem.

Berdasarkan hasil pemantauan BMKG di Landasan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, curah hujan mencapai 377 milimeter.

 Kemudian, dari hasil pengukuran di Taman Mini, Jakarta Timur, curah hujan tercatat 335 milimeter.

Angka ini merupakan curah hujan tertinggi yang menerpa Jakarta, dengan rekor sebelumnya ada pada tahun 2007 dengan catatan 340 milimeter per hari.

Akibat banjir, tercatat 31.323 warga yang berasal dari 158 kelurahan, mengungsi karena rumahnya terendam banjir.

Banjir tak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga jalan-jalan protokol Jakarta.

Sejumlah transportasi umum mulai dari transjakarta, KRL, hingga penerbangan di bandara Halim Perdanakusuma juga terpaksa dibatalkan akibat rendaman banjir.

Banjir juga menyebabkan pemadaman listrik oleh PLN. PLN Distribusi Jakarta Raya memadamkan listrik di 724 wilayah Jakarta yang mengalami banjir.

Banjir Jakarta dan sekitarnya juga menelan korban jiwa. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 16 korban meninggal hingga Kamis (2/1/2020) ini.

Lalu, benarkan banjir Jakarta pada awal 2020 merupakan banjir terparah?

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo menyatakan, banjir pada awal 2020 ini belum bisa diklaim sebagai banjir terparah.

"Belum bisa dibilang terparah karena perlu evaluasi dulu," ujar Subejo saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Subejo berujar, banjir Jakarta sejak kemarin terjadi karena tingginya curah hujan. Curah hujan paling ekstrem terjadi di Halim, Jakarta Timur.

"Penyebab antara lain karena intensitas dan volume curah hujan tinggi, bahkan pada area tertentu agak ekstrem. Volume curah hujan ekstrem kemarin di area Halim," kata dia.

Banjir Jakarta, lanjut Subejo, juga disebabkan kali yang meluap.

"Juga terjadi luapan sungai yang di hulu, juga terjadi hujan dengan intensitas cukup lebat," ucap Subejo.

Solusi Anies Atasi Banjir Jakarta: Tambah Waduk & Drainase Vertikal

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai perlu ada pembangunan waduk yang lebih banyak untuk menanggulangi masalah banjir di ibu kota.

"Jadi situasi seperti ini mengharuskan kami membangun lebih banyak waduk-waduk untuk penahan air sebelum masuk Jakarta," kata Anies saat ditemui di Pintu Air Manggarai, Jakarta Timur, pada Jumat (26/4/2019).

Anies beralasan penanggulangan banjir justru perlu lebih banyak dilakukan dengan menekan volume air yang masuk ke Jakarta.

Pasalnya, kata dia banjir yang sering terjadi di Jakarta justru bersumber dari hujan deras yang terjadi di daerah hulu sungai Jakarta, yakni Bogor.

"Justru yang harus dibereskan adalah bagaimana airnya bisa ditahan di hulu dan antara hulu dan Jakarta, sehingga volume air yang masuk di Jakarta terkendali," jelas Anies.

Anies mengatakan salah satu langkah untuk mengurangi volume air yang masuk ke Jakarta adalah dengan pembangunan dua bendungan di Bogor. Dua bendungan tersebut diperkirakan tuntas pada Desember 2019.

"Saat ini, sedang dibangun dua waduk di Kabupaten Bogor dan dua waduk ini kalau selesai, insya Allah bulan Desember ini selesai, maka dia akan membantu menahan [air]," ujar Anies.

"Tapi perlu lebih banyak lagi [waduk] di antara Bogor dan Jakarta, dan ini kami sedang siapkan tempat-tempat yang nantinya bisa dibangun kolam-kolam retensi," tambah Anies.

Tujuannya, Anies melanjutkan, untuk menahan agar aliran air dari hulu agar tidak langsung masuk semua ke Jakarta.

"Kalau volume air yang masuk di Jakarta terkendali, maka tidak terjadi banjir," kata Anies.

Sementara, untuk penanganan banjir di kawasan Jakarta, Anies mengklaim Pemprov DKI saat ini sedang mendorong pembangunan drainase vertikal di banyak gedung di Jakarta. Drainase vertikal berfungsi sebagai tempat penyerapan untuk air dengan tujuan agar tidak terjadi banjir di Jakarta.

"Gedung lain kita harus siapkan program yang lengkap, insentifnya pajak lagi," kata Anies saat ditemui di Jakarta Pusat, pada hari ini.

Menurut Anies, drainase vertikal itu juga dibutuhkan untuk menampung air hujan sebagai persiapan saat musim kemarau tiba.

Pada akhir Desember 2018 lalu, Anies pernah mengatakan rencana pembangunan drainase vertikal telah ia diskusikan bersama Presiden Joko Widodo. Dia menargetkan ada sekitar 1,8 juta drainase vertikal yang terbangun di ibu kota.

Lokasi drainase vertikal itu akan tersebar di kantor-kantor pemerintah pusat, Pemprov DKI, sekolah hingga gedung-gedung lokasi bisnis di Jakarta.

Lima Langkah Penanganan Banjir Jakarta Menurut Pengamat, Gubernur DKI Diminta Berani Menggusur

MANGKRAKNYA normalisasi Kali Sunter di Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur sejak 2015, dinilai sebagai bukti ketidakseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi banjir.

Sebab, menurut Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga, normalisasi termasuk dalam lima langkah penanganan banjir Ibu Kota.

Lima langkah tersebut adalah regulasi, solusi, relokasi, sosialisasi, dan implementasi.

Dalam langkah regulasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, katanya, harus bersikap tegas dalam menetapkan garis sempadan sungai dan danau sesuai di Ibu Kota.

Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2018, tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, disesuaikan dengan kedalaman sungai.

Sungai sedalam tiga meter harus berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai. Sungai sedalam tiga meter hingga 20 meter harus berjarak 15 meter.

Sedangkan sungai dengan kedalamam lebih dari 20 meter, sepadan harus berjarak 30 meter dari palung atau bibir sungai.

Sementara, sungai yang berada di dalam kawasan perkotaan, harus dibuat dengan jarak minimal tiga meter dari tepi luar tanggul. Lahan tersebut dapat digunakan sebagai jalan inspeksi maupun taman.

"Langkah kedua adalah solusi. Solusinya adalah normalisasi sesuai konsep BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane), antara lain pengerukan, perdalam, pelebaran, dan pembangunan turap pada badan sungai," paparnya.

"Tetapi solusi ini konsekuensinya adalah menggusur permukiman warga di sempadan sungai," tambahnya.

Lantas, langkah ketiga dalam penyelesaian banjir Ibu Kota adalah relokasi.

Beriringan dengan normalisasi, penggusuran permukiman warga harus dilakukan, sehingga penataan ataupun normalisasi sungai dapat dilakukan.

Langkah keempat adalah sosialisasi, sehingga Anies Baswedan ia harapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait penataan sungai di sejumlah wilayah rawan banjir.

Sosialisasi dibutuhkan untuk proses pembebasan lahan, termasuk nilai ganti rugi kepada masyarakat.

"Langkah terakhir adalah implementasi, sehingga perencanaan penataan sungai dapat diketahui masyarakat, termasuk nilai ganti rugi atas lahan yang dibebaskan," jelas Nirwono.

"Jadi Gubernur DKI harus tegas dan berani untuk melakukan penggusuran. Sehingga bukan hanya menyelesaikan masalah banjir, tetapi juga melakukan penataan kota," ulasnya.

"Masalahnya apakah Gubernur DKI berani merelokasi permukiman warga di bantaran sungai? Tujuannya agar proyek normalisasi sungai dapat segera diselesaikan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, untuk membuktikan penyebab genangan air adalah proyek Lintas Rel Terpadu (LRT).

Anies Baswedan menilai hal itu hanyalah kesalahpahaman semata, dan meminta persoalan ini tak diperpanjang lagi.

"Udahlah enggak usah diperpanjang. Ini tuh persoalannya bukan LRT, tapi persoalannya adalah kurang pompa," ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Selasa (9/4/2019).

Padahal, saat sidak ke Jalan Letjen MT Haryono dan DI Panjaitan pada Kamis (28/3/2019) lalu, Anies Baswedan menyalahkan Adhi Karya selaku kontaktor LRT Jabodebek.

Sebab, di beberapa lokasi proyek LRT seperti bawah flyover Pancoran dan bawah flyover Tol Bekasi - Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), sering terjadi genangan yang lumayan tinggi jika durasi hujan cukup lama dan deras.

Namun, kini Anies Baswedan tak lagi menyalahkan tiang pancang proyek LRT Jabodebek yang menutupi saluran air, tetapi lebih ke pengadaan pompa.

"Karena pompanya kurang maka terjadi banjir, yang kurang menyediakan pompa adalah pihak kontraktor LRT," ujarnya.

"Jadi kalau yang kurang menyediakan pompanya gedung, ya gedung yang salah. Jadi bukan LRT-nya, tapi pompa yang kurang. Karena pompa yang kurang maka terjadi genangan, jadi pompanya harus diberesin, bukan LRT-nya," papar Anies Baswedan.

Anies Baswedan juga menekankan bahwa Pemprov DKI mendukung penuh pembangunan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi, untuk mengurai kemacetan Ibu Kota.

Sebelumnya, Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait kemurkaan Anies Baswedan kepada LRT Jabodebek, yang ia sebut menjadi penyebab banjir.

Menurut Budi Karya Sumadi, Anies Baswedan harus mempunyai bukti yang jelas sebelum menuding pembangunan LRT Jabodebek sebagai penyebab banjir.

"Mungkin saya minta Pak Gubernur itu meneliti lebih jauh, bahwa kalau berstatement itu harus ada buktinya," ujar Budi Karya Sumadi, ditemui di Kantor PT Pelindo II (Persero) Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (7/4/2019) lalu.

Berikut Analisis Ahli Hidrologi UGM soal Banjir Jakarta di Awal Tahun 2020

KOMPAS.com - Tahun 2020 dibuka dengan terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Banjir ini pun berimbas pada kegiatan dan sarana prasarana di Jakarta dan sekitarnya.

Air menggenang dan mengganggu beroperasinya fasilitas-fasilitas umum seperti moda transportasi seperti KRL, KA Bandara hingga prasarana umum seperti jalan tol.

Banjir ini terjadi pada Rabu (1/1/2020) pagi setelah Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan lebat pada Selasa (31/12/2019) sore.

Namun, apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari banjir Jakarta?

Penyebab 

Menurut Ahli Hidrologi dan Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada ( UGM) M. Pramono Hadi, penyebab utama dari banjir ini adalah hujan yang merata dan jumlahnya banyak.

"Itu penyebab utama karena hujan merata, dan jumlahnya banyak, dan kondisi ‘surface storage’ sudah jenuh dengan air. Karena telah terjadi hujan beberapa waktu sebelumnya," jelas Pramono saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/1/2020) sore.

Surface storage merupakan simpanan atau timbunan air yang terdapat dalam permukaan lahan.

Mengutip publikasi ilmiah Fakultas Geografi UMS, keberadaan surface storage dalam suatu wilayah menunjukkan bahwa sebagian air hujan jatuh di permukaan lahan akan tersimpan dalam lahan.

Oleh karena itu, hubungan antara surface storage dengan air permukaan mempunyai hubungan berbanding terbalik.

Menurut Pramono, risiko banjir untuk wilayah Jakarta memang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain.

"Ya banjirnya lebih besar, karena sesungguhnya Jakarta adalah flood plain, dan Jakarta/Batavia dibangun meniru kota-kota di Belanda," ungkap Pramono.

Secara geomorfologi, Jakarta tepat berada di bagian wilayah yang disebut sebagai dataran banjir.

Terkait faktor lain, Pramono mengungkapkan adanya sejumlah faktor yang turut mempengaruhi banjir ini.

Menurutnya, tata ruang yang belum mengacu pada risiko banjir turut berperan dalam banjir Jakarta ini.

"Tata ruang (terutama RDTR) belum mengacu pada risiko banjir," katanya lagi.

Selain faktor hujan, infrastruktur wilayah, topografi, drainase juga dinilai mempengaruhi potensi banjir tidaknya suatu wilayah.

Penanganan

Pramono menyebutkan bahwa untuk jangka menengah atau jangka panjang, ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah atau meminimalisir risiko banjir di Jakarta.

"Jangka menengah/panjang, situ dibangun lagi (dulu pernah jumlahnya mencapai 1300-an) kini tinggal 250-an," kata Pramono.

"Kalau mau bangun reservoir/bendung mungkin lebih efektif, sistem resapan perlu digalakkan, sistem polder di bag bawah/low land. Ya sebab utamanya cuaca," sambungnya.

Sedangkan menurut BMKG, banjir tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan dari wilayah DKI Jakarta saja, tetapi juga pengaruh hujan di wilayah sekitarnya.

Sementara, menurut BMKG, ada beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak lebih buruk dari banjir yang terjadi, yaitu:

  • Membersihkan drainase
  • Mewaspadai pohon tua
  • Menghindari jalan licin

Daftar Kontak Posko Penanganan Banjir Jakarta dari Pemerintah dan Swadaya

KOMPAS.com - Sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur di kawasan itu sejak Selasa (31/12/2019) sore hingga Rabu (1/1/2020).

Banjir dengan kedalaman beragam, merendam pemukiman warga dan memaksa sebagian dari mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Kendaraan motor dan mobil milik masyarakat juga banyak yang menjadi korban, terendam bahkan sebagian di antaranya hanyut terbawa arus.

Lebih dari itu, banjir yang menjadi kado di awal tahun 2020 ini sudah memakan korban jiwa. Setidaknya, hingga Rabu (1/1/2020) sore, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut 9 orang meninggal dunia.

Alasannya beragam, ada yang terkena hipotermia, tersengat listrik hingga tertimbun longsor.

Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, berikut ini sejumlah kontak dan alamat posko banjir yang bisa diakses sewaktu-waktu.

Kontak Penting untuk Aduan Banjir

  • Telepon: 021 345 9444
    SMS center: 085 88000 1949

Posko korban banjir Pemerintah DKI Jakarta:

- Posko Banjir Global Rescue Network/Arus Liar

Telepon: 8355885, 99­462699

- Posko Banjir Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma

Telepon: 8019210, 80­19211

- Posko Banjir Komando Armada Barat TNI AL

Telepon: 4243000

- Posko SAR DKI Jakarta

Telepon: 34835118

- Posko Banjir DKI Jaya

Telepon: 021-819694­5/8197309

- Dinas Pekerjaan Umum Prov. DKI Jakarta

Telepon: 3846608
Fax: 3850255, 3865559

- Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Prov. DKI Jakarta

Telepon: 4264675
Fax: 021-4264675

- Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta

Jln. Kesehatan Raya No. 10 Jakarta Pusat Posko Banjir
Telepon: 34835118
Fax: 021-34830557

- Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Jakarta Selatan

Telepon: 72790109

- Posko Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Banjir Jakarta Timur

Telepon: 48702160

- Posko Banjir Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Jakarta Barat

Telepon: 5682284

- Posko Banjir Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Jakarta Utara

Telepon: 43930152, 43934752

- Posko Banjir Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Jakarta Pusat

Telepon : 38433723

- Posko Banjir (Satkorlak PBP) Provinsi DKI Jakarta

Telepon: 3822212, 3823211, 3500000
Fax: 3823412, 3862022
SMS: 0811920203

- Informasi Lalu Lintas: 021-52960770

 

Posko korban banjir dari Masyarakat:

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)

DKI Jakarta: Zikrullah-081311567150
Jakarta Selatan: M. Rizqi-081219780118
Tebet Timur: Zaid Fadli-085710002477
Bukit Duri: Suparman-081280084347
Jakarta Barat: Toni-081314744773
RSIJ Pondok Kopi: Musri-081586338221
Pimpinan Tanggap Darurat MDMC: Indrayanto-081228324625

- Posko Bantuan Banjir Sahabat Anak

Posko ini fokus pada korban di Manggarai dan sekitarnya
Kontak: Vera-08121032021, Putri-08151623293, Marsya-081287662315, Ellen/Yuli 3918505/31934172
Alamat Posko: Jalan Tambak II RT06/05 No. 32, Kel. Pegangsaan, Jakpus 10320

- Posko Banjir Calder Kontak: Dewo-08159104718

- Posko Banjir Kampung Apung, Kapuk, Jakarta Barat

Kontak: Rengga-081282822844, Ketua RW Juhri: 081387597010

- Posko Banjir Kebon Pala, Kampung Melayu

Kontak: Fadhel Achmad-081287658998/2263CE95

- School of Volunteer Universitas Indonesia (SOV)

Twitter: @SOV_UI
Contact: Amal–087775469636

- DREAMDELION

Fokus membantu korban banjir di Manggarai yang sudah Siaga I
Twitter: @dreamdelion
Kontak: Farah Mafaza–081311103406

- Posko Banjir SMA 8 Bukit Duri

Alamat: Depo PJKA Bukit Duri

- Posko Masjid Attahiriyah, Kampung Melayu

Alamat: Rektorat Universitas Attahiriyah-021 83785781

- Posko Peduli Banjir UNJ, Jakarta Timur

Kontak: Listya-08998874745, Amel-089652651163

- Harus Kuat Foundation

Alamat: Jalan H. Awi RT 02/09 No. 43 Srengseng Sawah, Jagakarsa
Jl. Timbul 1 No 50 RT 06/04, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Telepon: 021 49113394

- Posko Banjir PKD Mapala Jabodetabeka

Alamat: Depan sekolah Santa Maria
Kontak: Molen-085694199615

- Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Alamat: Perkantoran Ciputat Indah, Jalan Ir. H Juanda No.50 Blok B8 Ciputat
Twitter: @ACTforhumanity
Kontak: 021 7414482/085330006000

(Sumber: Kementerian Dalam Negeri)