logo2

ugm-logo

Blog

BNPB: Pemda Diwajibkan Susun Rencana Penanggulangan Bencana

BNPB: Pemda Diwajibkan Susun Rencana Penanggulangan Bencana

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menyebut Presiden Joko Widodo akan mewajibkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun rencana penanggulangan bencana di daerahnya.

"Mudah-mudahan tidak lama lagi akan terbit Instruksi Presiden (Inpres) yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana penanggulangan bencana di daerahnya," kata Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dilansir dari Antara, Minggu (13/10).

Ia mengatakan kewajiban pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menyusun rencana penanggulangan bencana ini, mengingat di masing-masing daerah memiliki karakteristik bencana yang berbeda-beda.

"Dengan adanya Inpres ini diharapkan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan DPRD, agar bisa mengalokasi anggaran yang cukup dan wajar dalam penanggulangan bencana," ujarnya.

Menurut Doni, tersedianya anggaran yang wajar ini, maka pemerintah daerah bisa melakukan langkah-langkah yang cepat apabila terjadi bencana alam seperti banjir, gempa, tsunami dan lainnya yang membutuhkan penanganan cepat.

Selain itu, anggaran ini juga dapat digunakan untuk upaya-upaya pencegahan bencana alam.

"Saya berharap kepala daerah dan semua pihak yang memiliki kewenangan menyusun program kerja untuk mengalokasi anggaran yang berhubungan program kerja pengurangan resiko bencana di daerahnya," katanya.

Menurut dia, apabila ini bisa terwujud dengan baik, maka kesulitan masyarakat jika terjadi bencana tidak akan terlalu berat.

"Kami mengajak semua kepala daerah untuk bisa melakukan berbagai upaya dan memetakan ancaman bencana alam di daerahnya," katanya. [did]

Topan Hagibis Makan Korban, Jepang Siaga Bencana

Topan Hagibis Makan Korban, Jepang Siaga Bencana

Jakarta, CNBC Indonesia- Tiga orang tewas dan 60 lainnya luka-luka akibat serangan Topan Hagibis yang melanda Jepang, Sabtu (12/10/2019). Bahkan, enam juta orang diminta mengungsi karena serangan topan yang terjadi di Tokyo itu.

Badan Meteorologi Jepang bahkan mengeluarkan tingkat siaga tertinggi untuk 12 perfektur termasuk Tokyo. "Kerusakan akibat banjir dan tanah longsor kemungkinan besar sudah terjadi," kata seorang pejabat agensi pada konferensi pers yang diadakan oleh lembaga penyiaran publik NHK sebagaimana dikutip Reuters.

"Sangat penting bahwa orang mengambil tindakan segera untuk melindungi kehidupan mereka dan kehidupan orang yang dicintai."Topan Hagibis telah menghancurkan beberapa tepian sungai dan membuat sejumlah dataran rendah banjir di Tokyo. Badai ini membawa curah hujan yang sangat tinggi, bahkan mencapai 939,5 mm (37 inci) selama 24 jam.

Banyak warga akhirnya memilih berlindung di fasilitas evakuasi sementara. Mereka khawatir keadaan akan semakin memburuk.

Salah seorang warga, Yuke Ikemura bersama dua anaknya yang berumur 3 dan 8 tahun, mengaku memutuskan akan menetap di fasilitas evakuasi selama beberapa hari. Ia mengaku segera pindah sebelum situasi makin genting.

"Saya punya anak kecil untuk dirawat dan kami tinggal di lantai pertama sebuah apartemen tua," kata Ikemura.

"Kami membawa serta kebutuhan pokok kami. Saya takut memikirkan kapan kita akan kehabisan popok dan susu,".

Bandara Haneda di Tokyo dan Narita di Chiba juga berhenti beroperasi. Ini menyebabkan 1000 penerbangan dibatalkan.

Dana Desa Bisa Digunakan untuk Penanggulangan Bencana

Dana Desa Bisa Digunakan untuk Penanggulangan Bencana

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tengah gencar mendorong pemerintah desa turut memprioritaskan penggunaan dana desa untuk kebencanaan. Hal ini dilakukan dalam rangka turut membantu mengurangi risiko bencana, dan aturannya telah tertuang dalam Permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana dari Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kemendes PDTT Hasman Maa'ni menilai Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan dilewati oleh ring of fire. Karenanya, Indonesia memiliki potensi kebencanaan yang sangat beragam, mulai dari bencana teknonik hingga vulkanik.

Adapun peluang pemanfaatan dana desa dapat dilakukan lebih dalam untuk pengurangan risiko bencana dengan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan. Semua ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganan bencana alam dan bencana sosial.

"Ada di bab dua pasal 8, ayat 1d yang menyebutkan pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup," kata Hasman, dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2019).

Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion yang digelar atas kerja sama Kemendes PDTT dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2019 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (11/10/2019).

Lebih lanjut Hasman menjelaskan dalam hal pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya, meliputi kegiatan tanggap darurat bencana alam, pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi, pembangunan gedung pengungsian, dan pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

"Selain itu juga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa, P3K untuk bencana, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa," katanya.

Hasman menjelaskan pihaknya pada dasarnya lebih fokus pada upaya mitigasi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

"Untuk tanggap darurat kami tidak punya tupoksi di sana. Tapi, kami tetap hadir di sana seperti banjir bandang di Garut, erupsi Gunung Sinabung, longsor di Ponorogo, gempa di Lombok, Palu dan Selat Sunda. Bahkan, Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu melalui Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana telah memberikan bantuan dalam percepatan rehab/rekon daerah pasca bencana di Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Donggala," katanya.

Hasman berharap, dengan adanya Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang salah satunya terkait kebencanaan bisa di terapkan oleh pemerintah desa.

"Kalau ada yang belum menerapkannya, harus kita bantu sosialisasikan, harus kita inisiatifkan sehingga penggunaan dana desa untuk kebencanaan dapat dilakukan karena ada regulasinya yakni permendes," katanya.
(akn/prf)

Solusi Hadapi Kebakaran Hutan dan Bencana Alam, Ini Tanaman Tahan Api dan Tahan Air

Liputan6.com, Pangkal Pinang - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan 10.000 bibit pohon laban, tanaman asli Indonesia yang tahan api, untuk daerah-daerah yang wilayahnya rawan menghadapi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

"Kalau ada gubernur, bupati, dan wali kota yang berminat, maka silakan ambil bibit pohon laban tersebut," kata Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo saat menghadiri puncak peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Pangkalpinang, Minggu (13/10/2019).

Pohon laban tergolong tahan api, tidak mati meski sudah hangus terbakar. Jenis pohon berkayu keras dan tahan air ini cocok menjadi tanaman sekat bakar untuk menghambat api meluas saat terjadi kebakaran hutan dan lahan.

"Saya cari pohon laban dan ketemu. Saat ini BNPB memiliki 10.000 bibit pohon tahan api tersebut," kata Doni.

Ia mengatakan kepala daerah yang ingin mendapatkan bibit pohon laban bisa mengajukan permintaan ke BNPB.

"Maksimal kepala daerah hanya mendapatkan satu paket bibit yang berisikan 500 batang dan tidak boleh lebih," katanya dilansir Antara.

Doni mengemukakan, perlunya upaya-upaya untuk mencari dan mengembangbiakkan tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan bencana alam.

"Kita harus berkomitmen untuk mencegah bencana alam ini, terkadang hal-hal yang sederhana sering diabaikan, dimana ketika musim kemarau selalu terjadi kekeringan dan kebakaran. Demikian juga ketika musim hujan, selalu terjadi banjir, longsor, dan bencana alam," katanya.

"Kita harus terus mencari cara-cara yang bersifat tradisional, misalnya mencari tanaman-tanaman yang bisa (digunakan untuk) mengantisipasi dan mencegah bencana alam tersebut," ia menambahkan.

Rektor : mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan

Rektor : mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof Ojat Darojat mengatakan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana maupun pengurangan risiko bencana masih perlu ditingkatkan.

"Aktivitas meminimalisir risiko bencana harus dimaknai sebagai investasi pembangunan berkelanjutan secara nasional," ujar Ojat saat membuka seminar mengenai peranan matematika, sains dan teknologi dalam kebencanaan di Tangerang Selatan, Banten, Kamis.

Tanpa adanya upaya untuk meminimalisir bencana, maka dampak bencana akan tetap menimbulkan dampak ekonomi yang besar dan korban jiwa yang banyak.

Dia menjelaskan seminar itu bertujuan untuk memfasilitasi para akademisi dan praktisi guna berbagi pengalaman dan pengetahuan sesuai bidang keahliannya, serta ajang untuk mendiseminasikan hasil penelitian peserta.

"Dalam kegiatan ini, kami juga mendiseminasikan hasil-hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan akademisi dalam mengembangkan program inovatif yang dapat mendukung mitigasi dan pascabencana," ujar Ojat.

Untuk proses pembelajaran di Universitas Terbuka, Ojat mengatakan pihaknya berupaya agar konten atau modul yang diberikan sesuai kebutuhan saat ini. Para pengisi konten pun, kata Ojat, haruslah orang-orang yang ahli dibidangnya.

"Pada hari ini, kami mengundang Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang ahli dibidang kebencanaan dan mitigasi bencana," ujarnya.

Kepala BMKG Prof Dwikorita Karnawati mengatakan riset maupun seminar mengenai mitigasi bencana sangat penting untuk menunjukkan bagaimana sains, teknologi dan matematika berperan dalam menyelamatkan nyawa manusia.

"Saat ini, kami sedang menyiapkan peringatan dini untuk gempa bumi, meskipun secara alami gempa bumi itu sulit diperkirakan," kata Dwikorita.

Namun pihak BMKG berupaya membuat sistem peringatan dini gempa bumi melalui perhitungan matematika dan geofisika. Dwikorita juga memuji Universitas Terbuka yang melakukan riset dan program studi dibidang mitigasi bencana tersebut.