Suara.com - Setelah Malaysia dan Singapura, kini kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan telah merembet sampai ke Thailand.

Kabar tersebut dilaporkan oleh media Thailand The Thaiger pada Selasa (17/9/2019).

Disebutkan bahwa kabut asap dari Indonesia telah menyebabkan gangguan besar dan bahaya kesehatan bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Singapura, dan Thailand selatan.

Sebelumnya, kualitas udara di Singapura sudah merosot ke level tidak sehat akhir pekan lalu karena kabut asap tersebut.

Sementara di Malaysia, lebih dari 300 sekolah ditutup pada akhir pekan lalu, setelah Indeks Standar Pencemar Udara (API) di sana mencapai tingkat yang sangat tidak sehat.

Di Indonesia sendiri, lalu lintas darat sampai udara terganggu karena jarak pandang yang sangat terbatas. Banyak penerbangan kemudian dibatalkan dan sekolah diliburkan.

Ribuan warga pun menderita penyakit pernapasan akut, sehingga didirikan rumah evakuasi bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap.

Awal bulan lalu, lebih dari 9.000 personel, dengan bantuan 42 helikopter Pekan lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dikerahkan untuk memerangi karhutla.

Berdasarkan data BNPB, terdapat 2.862 titik api di seluruh Indonesia, lalu menurun ke angka 2.583 pada Senin (16/9/2019), dengan hutan dan lahan yang terbakar seluas 328.724 hektar hektare.

Menurut data polusi AirVisual IQAir, Kuching dan Kuala Lumpur di Malaysia, Hanoi di Vietnam, serta Jakarta termasuk dalam daftar 10 kota di dunia dengan kualitas udara yang paling buruk

Jakarta, Beritasatu.com - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan semakin mengganas. Hingga Selasa (17/9/2019), lalu lintas perhubungan udara masih terganggu, sehingga menyebabkan sejumlah penerbangan harus dibatalkan.

"Kami prihatin dengan kejadian ini. Oleh karenanya kami mengharapkan ini cepat berakhir. Dampak yang paling besar memang di Kalimantan Barat di tiga bandara yaitu di Pontianak, Ketapang, dan di Sambas," kata Budi Karya usai memimpin upacara peringatan hari perhubungan nasional di Kantor Kemhub, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Budi Karya menyebut, per hari ada sampai 30% penerbangan yang harus dibatalkan karena persoalan kabut asap. Bahkan, penundaan (delay) penerbangan lebih banyak lagi, namun tidak ada larangan penerbangan ke Kalimantan.

"Selama ini kita tidak melakukan pelarangan penerbangan ke sana. tetapi stakeholder kita ingatkan untuk bekerja secara detail agar tidak terjadi suatu masalah. Jadi safety tetap nomor 1. visibility [jarak pandang] itu akan kita informasi kepada semua maskapai agar mereka berhati-hati," ujar Budi Karya.

Dampak terparah dirasakan sejumlah bandara yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar). Di antaranya, Bandara Supadio Pontianak, Bandara Rahadi Oesman Ketapang, dan sejumlah bandara perintis di Sambas.

Di sisi lain, Budi Karya mengatakan bahwa kejadian ini merupakan force majeure. Karena itu, tidak ada ganti rugi khusus yang diberikan oleh maskapai kepada pengguna jasa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah atau Pemda untuk memasukkan anggaran antisipasi bencana dalam APBD-nya.

Menurutnya Tjahjo Kumolo hal tersebut perlu dilakukan agar Pemda bisa segera mengantisipasi potensi bencana tanpa tergantung pada pemerintah pusat.

Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya hanya bisa mengingatkan pemerintah daerah.

Pihaknya tidak bisa memberi sanksi kepada Pemda yang lalai dalam menganggarkan dana mitigasi bencana.

“Sebulan yang lalu bahkan kami kembali mengirimkan radiogram agar Pemda tak lupa menganggarkan anggaran tak terduga yaitu untuk antisipasi bencana dalam APBD. Supaya kalau ada apa-apa Pemda bisa langsung antisipasi tanpa menunggu bantuan dari pusat,” kata Tjahjo Kumolo ditemui di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9/2019).

Tjahjo Kumolo mengatakan Pemda harus sadar dengan prioritas menempatkan anggaran penanggulangan bencana.

Alasannya setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda.

Ia mengimbau sebaiknya anggaran penanggulangan bencana tetap ada walaupun masih dalam skala kecil.

“Memang sampai sekarang anggaran untuk penanggulangan bencana memang masih kecil, tapi bisa di-‘back up’ Provinsi dan memang bila darurat baru BNPB turun. Tapi prinsipnya agar potensi bencana bisa diantisipasi terlebih dahulu oleh pemda,” katanya.

Di samping itu, ia meminta setiap kepala daerah untuk peka terhadap potensi bencana alam dan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan BPBD setempat.

Tjahjo Kumolo juga mendukung upaya penuh aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Masyarakat Riau perlu tahu pemerintah pusat dan Pemda juga sudah maksimal dalam melakukan penanggulangan karhutla, kepala daerah juga kami imbau untuk memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPDB, termasuk dengan PMI. Karena karhutla ini 90 persen perbuatan manusia kami mendukung penegakan hukum oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Tjahjo Kumolo tidak ingin Pemda sedikit-sedikit meminta batuan pusat untuk penanggulangan bencana.

“Memang anggaran APBD kecil tapi ada skala prioritas termasuk penanggulangan bencana. Kalau ada potensi kebakaran kan bisa daerah segera lakukan pemadaman, kalau banjir nanti daerah bisa langsung siapkan sembako dan dapur umum misal,” katanya.

Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan peningkatan kerentanan risiko bencana di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menurut Koordinator Kampanye Walhi, Edo Rakhman disebabkan lantaran kebijakan pembangunan ekonomi yang mengikis kawasan penyangga di area sabuk pantai selatan Jawa.

Walhi mencatat sekitar 30 titik proyek pemerintah di sepanjang pesisir selatan Jawa yang berpotensi meningkatkan risiko bencana. Edo menyebut seluruh rencana pembangunan saat ini tak memiliki perspektif mitigasi kebencanaan.

"Kesalahan terbesar Presiden Jokowi adalah merevisi Rencana Tata Ruang Nasional PP 26 Tahun 2008 menjadi PP 17 Tahun 2017 dengan mengeluarkan semua kawasan rawan bencana yang diatur sebelumnya, dari rencana tata ruang nasional," ungkap Edo dalam konferensi pers di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).

Kebijakan di tingkat pusat itu lanjut Edo, diperburuk oleh langkah sebagian pemerintah daerah yang justru mengekor dengan menyusun rencana tata ruang yang juga miskin perspektif kebencanaan.

Di Jawa Timur saja, kerentanan bencana disebut meningkat dua kali lipat. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Rere Christianto menghitung pemberian konsesi tambang di kawasan pesisir selatan Jawa Timur mengakibatkan ancaman bencana meningkat dari yang semula tujuh jenis menjadi 13 jenis.

"Di Jawa Timur kami menemukan lima investasi yang menyebabkan peningkatan kerawanan bencana antara lain tambang pasir besi, tambang emas, tambang tembaga, pembangunan PLTU dan proyek infrastruktur Jalan Lintas Pantai Selatan. Tanpa adanya proyek-proyek itu sudah ada 7 ancaman seperti gempa, tsunami, banjir dan tanah longsor," jelas Rere.

Ancaman tambahan di antaranya kondisi gagal panen, kerusakan area pesisir dan berkurangnya kawasan tangkap. Hal serupa juga terjadi di beberapa wilayah. Kondisi faktual tersebut menurut Rere bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi saat pembukaan Rakernas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Juli 2019 lalu. Saat itu ia meminta agar BMKG bertindak tegas melarang pembangunan sejumlah infrastruktur di zona merah bencana.

"Kami melihat pernyataan itu sama sekali tidak menunjukkan bukti nyata, karena sampai sekarang proyek strategis nasional dan proyek ekstraktif masih dibiarkan di sepanjang pesisir selatan Jawa," kata Rere. 

Dari Walhi Jakarta mencatat adanya peningkatan bencana banjir dan rob untuk kawasan Jakarta dan Banten akibat kerusakan di wilayah pesisir. Peningkatan kerentanan bencana juga terjadi di Banten lantaran perubahan fungsi hutan dan maraknya industri juga pertambangan semen.

Peningkatan kerawanan bencana juga ditemukan oleh Walhi Jawa Barat. Beberapa proyek yang menyimpan risiko bencana di antaranya pengembangan dua bandara di pantai selatan, jalan tol dan proyek kereta cepat yang disebut membelah kawasan pergerakan tanah.

Kondisi nyaris serupa juga ditemukan Walhi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di Yogyakarta misalnya, proyek-proyek strategis nasional bukan saja meningkatkan kerawanan bencana di lokasi pembangunan melainkan juga menstimulus kerusakan di kawasan sekitarnya.

Direktur Walhi Yogyakarta Halik Sandera mencontohkan pembangunan Bandara Kulon Progo yang dilakukan di kawasan tinggi risiko bencana.

"Pembangunan Bandara Kulon Progo akan dibangun menjadi kota bandara. Kerusakan pun akan berkembang ke wilayah lain. Misalnya dari Kulon Progo ke Magelang, akan ada proyek bedah Menoreh. Padahal status Menoreh itu status longsor tingkat tinggi. Artinya ketika dibangun jalan, maka bebannya pun akan bertambah," jelas Halik.

Sementara Direktur Walhi Jawa Tengah Ismail mengkritik sikap pemerintah yang tak peka terhadap pertanda bencana. Mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ia menyebut dari totak 1.900 kejadian bencana, hampir 600 diantaranya terjadi di provinsinya.

Tapi kondisi itu tak membuat pemerintah waspada. Bahkan belakangan terdapat izin pertambangan di kawasan yang menjadi pelindung pesisir Jawa Tengah dari Tsunami.

"Termasuk ada juga proyek penambangan batu kapur di Nusakambangan, di sana ada PT Holcim yang mendapatkan konsesi sekitar 900 sekian hektare. Padahal kawasan ini kemarin menjadi penyelamat saat terjadi tsunami," ujar dia.