logo2

ugm-logo

Blog

PetaBencana.id dari BNPB meraih penghargaan dari PBB

PetaBencana.id dari BNPB meraih penghargaan dari PBB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inovasi pelayanan publik dari Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Setelah sistem Early Diagnosis and Treatment (EDAT) dari Kab. Teluk Bintuni menjuarai United Nations Public Service Award (UNPSA) 2018, kini inovasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Inovasi BNPB yang diberi nama PetaBencana.id, berhasil meraih juara pertama dalam kategori Memastikan Pendekatan Terintegrasi dalam Lembaga Sektor Publik pada UNPSA 2019 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menerima piala dan piagam dengan didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa serta perwakilan dari BNPB, Sestama BNPB Dody Ruswandi dan inovator Yayasan PetaBencana.id Mahardika Fatmastuti. Penyerahan penghargaan dilakukan di Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaijan, Senin (24/6).

“Selamat atas penghargaan yang telah diperoleh BNPB, semoga inovasi ini dapat terus dikembangkan dan berguna bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menteri Syafruddin dalam keterangan persnya.

Penghargaan ini adalah bukti nyata, bahwa Bangsa Indonesia semakin responsif terhadap kemajuan pelayanan publik. Dengan adanya penghargaan ini, Indonesia semakin dikenal oleh bangsa lain melalui UNPSA.

Keikutsertaan inovasi dari Indonesia dalam UNPSA sudah sejak tahun 2014 lalu, dengan menghadirkan lima inovasi menjadi finalis. Pada tahun 2015, ada dua runner up dan tiga finalis dalam UNPSA. Tiga tahun kemudian, yakni tahun 2018, Sistem EDAT menjuarai ajang bergengsi tersebut.

Pada 2019, satu inovasi dari Indonesia ciptaan BNPB kembali menjuarai UNPSA. “Ini menjadi momentum supaya Indonesia semakin dihargai di dunia,” imbuhnya.

PetaBencana.id merupakan sebuah platform gratis berbasis website yang menghasilkan visualisasi spasial dari informasi bencana secara real time. Platform ini memanfaatkan penggunaan media sosial dan pesan instan selama kejadian bencana untuk mengumpulkan dan menyaring kondisi terkini yang terkonfirmasi dari penduduk di lokasi sekitar kejadian.

Platform yang sebelumnya bernama PetaJakarta.org, dikembangkan BNPB bersama Massachusetts Institute of Technology (MIT), USAID, Pacific Disaster Center (PDC), Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) dan BPBD DKI Jakarta.

Saat terjadi banjir di Jakarta 2017 lalu, platform ini secara cepat dapat menghimpun data dan informasi banjir secara cepat dan realtime.

Pada saat itu, ribuan masyarakat melaporkan banjir dan PetaBencana.id diakses lebih dari 500 ribu pengguna dalam waktu kurang dari 12 jam, sehingga dampak bencana terpetakan secara cepat.

Ketika pola cuaca menjadi semakin tidak dapat diprediksi, kota-kota di Indonesia secara rutin dihadapkan pada tantangan peristiwa cuaca ekstrem. Kurangnya akses untuk informasi yang valid dan realtime menghasilkan kemampuan bagi BNPB untuk menciptakan inovasi yang berfungsi untuk memetakan daerah bencana serta memperkirakan konflik yang akan timbul.

Dengan memberikan informasi bencana yang valid, memungkinkan masyarakat untuk menyelamatkan diri dan membagikan informasi tersebut.

Tinjau Lokasi Banjir, BNPB Tekan Pengembalian Fungsi Hutan sebagai Resapan Air

indopos.co.id - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Pusat Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan, pengembalian fungsi hutan sebagai resapan air patut menjadi perhatian serius para pihak di Sulawesi Tenggara (Sulteng).

“Air adalah sumber kehidupan tetapi air akan murka ketika tidak lagi meresap ke dalam perut bumi. Bencana banjir adalah fakta yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua," kata Doni di sela-sela kunjungan di lokasi pengungsian korban banjir Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Sulteng, Senin (24/6/2019).

Air yang turun dari langit idealnya meresap dalam tanah untuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya, lanjut Doni, tapi kalau air tidak meresap maka terus mengalir mencari jalannya sendiri hingga terkumpul merendam dan menghanyutkan apa pun.

“Karena itu, saya mengimbau pemerintah daerah membentuk tim yang melibatkan ahli lingkungan, geologi, dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan sebab terjadinya bencana banjir, longsor dan apa rekomendasi tim pasca bencana meluluhlantakkan daerah ini,” pinta Doni.

Kedatangan Komisi VIII DPR dan barusan juga berkunjung Komisi V DPR serta sejumlah menteri adalah penanganan jangka pendek untuk menyelamatkan warga korban banjir yang masih bertahan di pengungsian

Alumni Akmil tahun 1985 mengatakan, sedangkan tim yang akan dibentuk adalah yang akan merumuskan rencana jangka panjang penanganan lingkungan yang rusak akibat alih fungsi lahan.

“Baik kegiatan investasi sektor pertambangan, perkebunan maupun perambahan kawasan hutan lindung oleh oknum yang tidak taat hukum,” ungkap Doni yang pernah menjabat Wadanjen Kopasus.

Alur sungai, muara sungai dan sekitar muara sungai yang saat ini mengalami sendimentasi yang tinggi sehingga sungai tidak mampu menampung air yang mengalir dari hulu menjadi obyek kajian menarik para ahli.

Gubernur Sultra Ali Mazi menyambut baik gagasan pembentukan tim yang akan menghimpun para ahli di bidangnya untuk merumuskan strategi penanganan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.

"Bapak Presiden, BNPB, DPR, TNI, Polri dan kementerian lembaga memberikan empati yang tinggi kepada Sultra yang dilanda musibah. Tentu, saran pembentukan tim evaluasi dan penanganan keselamatan lingkungan menjadi perhatian serius," kata Ali Mazi.

Doni Monardo mengunjungi lokasi banjir Konawe Utara dan Konawe bersama Komisi VIII DPR RI yang diketuai Ali Tahir Parasong didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Danrem 143 Haluoloe Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto dan Dandim 1417 Kendari Letkol Fajar Lutvi Haris Wijaya. (ant)

Hujan Deras, Banjir Sempat Genangi Sejumlah Gampong di Labuhan Haji Aceh Selatan

TAPAKTUAN - Hujan deras disertai angin kencang sejak Sabtu (22/6/2019) malam hingga Minggu (23/6/2019) pagi mengguyur wilayah Aceh Selatan dan mengakibatkan sejumlah Gampong di Kecamatan Labuhanhaji dilanda banjir.

Informasi yang diterima Serambinews.com, banjir dengan ketinggian hingga 20 - 30 cm yang diakibatkan oleh tersumbatnya saluran pembuang itu baru surut Munggu (23/6/2019) siang.

"Gampong yang terkena dampak banjir masing-masing Desa Hulu Pisang, Gampong Ujung Batu dan Gampong Padang Baru," kata Camat Labuhanhaji, Gusmawi Mustafa kepada Serambinews.com, Minggu,(23/6/2019).

Diungkapkannya, banjir mulai naik pukul 08.00 WIB pagi dengan ketinggian air 20 - 30 cm di ruas jalan.

Seperti Desa Hulu Pisang dan Ujung Batu, air masuk dalam rumah sekitar 40 cm.

"Penyebab banjir, selain derasnya guyuran hujan juga diakibatkan saluran pembuang (drainase) terlalu banyak belokan," jelasnya.

Disamping itu, tambah Gusmawi, pembangunan pagar kantor Keuchik Desa Hulu Pisang juga mempersempit ruang aliran air.

Karenanya, ke depan, solusinya saluran tersebut diluruskan dan sebagian pagar kantor keuchik akan dibuka.

"Karena saluran besar itu letaknya di jalan raya dan itu merupakan kewenangan Provinsi Aceh. Karenanya kita minta Pemerintah provinsi untuk membuat Box Culvert di Simpang Karaoke dan Saluran Banda Gadang sehingga aliran air lebih lancar dan tidak mudah terhambat," harapnya.

Ditambahkannya, dari pengamatan dan peninjauan langsung ke lapangan oleh Camat Labuhanhaji, pihak Damkar, Tagana, dan perangkat Gampong Tengah Baru.

Genangan air diseputaran Banda Gadang disebabkan oleh gorong-gorong yang berada diseputaran Banda Gadang dinilai sangat sempit

"Sehingga sangat mudah terjadinya penyumbatan dan mengakibatkan luapan air di seputaran jalan. Selain itu juga telah terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur sungai Banda Gadang," ungkapnya.

Solusi penanganan, lanjutnya, yakni dengan pembuatan Box Culvert yang lebih besar, sehingga aliran air lebih lancar dan tidak mudah terhambat serta pelebaran dan normalisasi aliran alur sungai Banda Gadang.(*)

sumber: SERAMBINEWS.COM

Banjir Konawe, BNPB Desak Pengembalian Fungsi Hutan di Sultra

Banjir Konawe, BNPB Desak Pengembalian Fungsi Hutan di Sultra

Bisnis.com, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Pusat Letnan Jendral Doni Monardo mengatakan pengembalian fungsi hutan sebagai resapan air patut menjadi perhatian serius para pihak di Sulawesi Tenggara.

"Air adalah sumber kehidupan tetapi air akan murka ketika tidak lagi meresap ke dalam perut bumi. Bencana banjir adalah fakta yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua," kata Doni disela-sela kunjungan di lokasi pengungsian korban banjir Kabupaten Konawe Utara dan Konawe, Senin.

Air yang turun dari langit idealnya meresap dalam tanah untuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya tetapi kalau air tidak meresap maka terus mengalir mencari jalannya sendiri hingga terkumpul merendam dan menghanyutkan apa pun, kata Doni yang pernah menjabat Wadanjen Kopasus.

Oleh karena itu, Doni mengimbau pemerintah daerah membentuk tim yang melibatkan ahli lingkungan, geologi, dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan sebab terjadinya bencana banjir, longsor dan apa rekomendasi tim pasca bencana meluluhlantakkan daerah ini.

"Kedatangan Komisi VIII DPR RI dan barusan juga berkunjung Komisi V DPR RI serta sejumlah menteri adalah penanganan jangka pendek untuk menyelamatkan warga korban banjir yang masih bertahan di pengungsian," kata alumni Akmil tahun 1985.

Sedangkan tim yang akan dibentuk adalah yang akan merumuskan rencana jangka panjang penanganan lingkungan yang rusak akibat alih fungsi lahan, baik kegiatan investasi sektor pertambangan, perkebunan maupun perambahan kawasan hutan lindung oleh oknum yang tidak taat hukum.

Alur sungai, muara sungai dan sekitar muara sungai yang saat ini mengalami sendimentasi yang tinggi sehingga sungai tidak mampu menampung air yang mengalir dari hulu menjadi obyek kajian menarik para ahli.

Gubernur Sultra Ali Mazi menyambut baik gagasan pembentukan tim yang akan menghimpun para ahli di bidangnya untuk merumuskan strategi penanganan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.

"Bapak Presiden, BNPB, DPR RI, TNI, Polri dan kementerian lembaga memberikan empati yang tinggi kepada Sultra yang dilanda musibah. Tentu, saran pembentukan tim evaluasi dan penanganan keselamatan lingkungan menjadi perhatian serius," kata Ali Mazi.

Doni Monardo mengunjungi lokasi banjir Konawe Utara dan Konawe bersama Komisi VIII DPR RI yang diketuai Ali Tahir Parasong didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Danrem 143 Haluoloe Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto dan Dandim 1417 Kendari Letkol Fajar Lutvi Haris Wijaya.

Banjir di Konawe: Puluhan Desa di 8 Kecamatan Masih Terendam

Anak-anak menaiki sampan saat banjir di jalan Poros Kendari, Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (20/6/2019). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/aww.

tirto.id - Banjir membuat sebagian kawasan 8 kecamatan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, hingga kini masih terendam air. Sebelumnya, banjir yang melanda Konawe sejak lebaran lalu sempat berdampak terhadap kawasan di 25 kecamatan. Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Konawe, Santoso menyatakan banyak warga dari puluhan desa di delapan kecamatan tersebut masih bertahan di tempat-tempat pengungsian.

Santoso memaparkan hal ini ketika menyambut kunjungan Kapusdokkes Mabes Polri Brigjen Pol Arthur Tampi dan Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto di Konawe, pada Minggu (23/6/2019). "Kami juga melaporkan warga [pengungsi] mulai terserang sakit flu dan gatal-gatal," kata dia.

Berdasar data yang dipaparkan Santoso, sebagian besar desa yang masih terendam air berada di kawasan kecamatan Pondidaha, Wonggeduku dan Wonggeduku Barat. Di Kecamatan Pondidaha, sebanyak 15 masih tergenang air. Di Pondidaha, 2.142 kepala keluarga yang terdiri dari 8.163 jiwa masih menghuni tempat pengungsian.

Sementara di Kecamatan Wonggeduku Barat, lima desa masih tergenang air dengan pengungsi sebanyak 4.070 kepala keluarga yang terdiri dari 5.312 jiwa. Sebanyak 2.246 kepala keluarga yang terdiri dari 8.548 jiwa juga masih mengungsi di Kecamatan Wonggeduku karena wilayah 14 desa di sana masih terendam air.

Santoso menambahkan banjir di Konawe diperkirakan membuat 9.000 hektare area pertanian dan persawahan hingga kini terendam. Baca juga: Ada Proyek Tambang di Balik Banjir Bandang Konawe Utara Data yang dipaparkan Santoso menunjukkan dampak banjir di Konawe yang mulai surut. Berdasar data yang dilaporkan pada 19 Juni lalu, di kabupaten ini sempat membuat 4.718 kepala keluarga yang terdiri dari 18.408 jiwa di 126 desa dan 8 kelurahan (18 kecamatan) mengungsi.

Banjir di Konawe juga tercatat mengakibatkan 193 unit rumah hanyut. Sebanyak 5.762 rumah dan 34 masjid juga sempat terendam air. Banjir yang melanda wilayah Konawe dalam setengah bulan terakhir disebut karena intensitas hujan yang tinggi membuat aliran Sungai Konaweha, Sungai Lahambuli, dan Sungai Rawa Aopa meluap. Kedatangan Kapusdokkes Mabes Polri dan rombongan pimpinan Polda Sutra ke Konawe pada hari ini untuk menyerahkan bantuan bahan makanan dan obat-obatan.

sumber tirto.id