Kupang (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif sebagai respons terhadap tingginya intensitas kejadian bencana di Indonesia.

"Indonesia mengalami rata-rata 10 kejadian bencana setiap hari sepanjang 2024, dengan total 3.472 kasus bencana tercatat sepanjang tahun tersebut," kata Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati dalam keterangan yang diterima di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

Ia menjelaskan risiko bencana tertinggi saat ini berasal dari kejadian yang disebabkan oleh perubahan iklim, yang memicu cuaca ekstrem, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

BNPB mengharapkan situasi tersebut semakin memperkuat urgensi perbaikan sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh oleh seluruh kepala daerah, tak terkecuali di Indonesia bagian timur.

Dalam kegiatan coaching clinic yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/6), Raditya mengingatkan seluruh pemerintah daerah di daerah kawasan timur Indonesia agar mendorong sinkronisasi perencanaan yang berpedoman pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044.

"Agar sistem kebencanaan di daerah juga lebih adaptif, inklusif, dan terintegrasi," kata dia.

Menurut dia, tantangan kebencanaan ini bersifat kompleks dan multidimensi. Posisi geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik menjadikan negara ini rawan berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, serta karhutla.

Berdasarkan World Risk Index 2024, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia setelah Filipina. Indeks tersebut menilai bahaya bencana, tingkat keterpaparan, serta kapasitas masyarakat dalam merespons bencana.

Raditya menilai tingginya frekuensi bencana tidak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

"Karena itu perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penguatan ketangguhan bangsa terhadap bencana," ucapnya.

KBRN,Bukittinggi; Sesuai dengan program dari Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB yang bekerjasama dengan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) dan Departemen Fisika FMIPA UNP berupa dukungan terhadap Guru Besar Ilmu Geologi Dunia, Prof Ron Harris untuk berbagi ilmu kebumiannya dalam Studium Generale, pada Jumat (13/6/2025).

Hal itu dikatakan Dr. Hamdi, MSi, selaku panitia talkshow tersebut, Rabu (11/6) kepada wartawan di Padang.

Penyampaian informasi resiko bencana oleh Guru Besar Ilmu Geologi Dunia, Prof Ron Harris yang difasilitasi oleh BNPB itu, dikatakan Dr Hamdi, dengan tema “Seismic Gap Tour (SGT): Bridges Over Troubled Waters: Experiments with Full-spectrum Geohazard Risk Reduction in Indonesia”. 

Dikatakannya, bertempat Gedung Aula FMIPA UNP,  tepat pukul 08.00 WIB, acara talkshow atau perbincangan yang mengupas mitigasi resiko bencana untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana dan cara menghadapinya.

Menurut Hamdi bahwa dalam talk show yang akan dihadiri Gubernur Sumbar dan Walikota Padang ini, peserta akan memahami upaya mengurangi risiko bencana dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana serta strategi untuk mengurangi risiko bencana

"Sebagai panitia pelaksana undangan telah disampaikan kepada  Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Walikota Padang, lingkungan kampus yakni UNP, UNAND, 11 PT Negeri dan PTS yang tergabung dalam LPPM dan Riset Center Universitas di Sumbar, 6 Kepala BPBD, 5 institusi BMKG, 8 Kepala OPD, 11 lembaga non pemerintah dan kalangan media publikasi lainya," jelas Hamdi.

Ia berharap, karena pentingnya acara ini, besar berharap kepada peserta yang diundang dapat hadir tepat waktu dan mendukung kegiatan di maksud. 

"Bila ada yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami, Hamdi (+6282174345569) dan Trevi Jayanti Puspitasari (+628111994527).

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih," pungkas Hamdi.(Agusmardi)

LombokPost - Program SIAP SIAGA yang merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia dalam manajemen risiko bencana akan hadir di Kabupaten Sumbawa.

Tujuan dari program ini memperkuat sistem kelembagaan BNPB dan BPBD dalam pengelolaan risiko bencana yang lebih baik serta memperkuat kapasitas pengelolaan risiko bencana dan ketangguhan masyarakat.

Program ini akan hadir di Kabupaten Sumbawa pada 2025 – 2027.

“Program di Kabupaten Sumbawa ini dirancang bersama dengan para pemangku kepentingan di Provinsi NTB yang kemudian telah disepakati melalui diskusi dengan kementerian/lembaga terkait serta perwakilan Department of Foreign Affair and Trade (DFAT) Pemerintah Australia,’’ kata DRM Area Manager - Program SIAP SIAGA NTB Anggraeni Puspitasari dalam peluncuran program di Sumbawa, Rabu (11/6).

Program SIAP SIAGA di Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan sejak tahun 2021 dan telah membangun kemitraan yang strategis dengan para multi-pihak, baik pemerintah daerah, NGO, akademisi atau perguruan tinggi.

Program ini dibangun berdasarkan pencapaian sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan pulih dari bencana, serta memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan regional.

Pada fase II, Program SIAP SIAGA akan lebih mempromosikan penerapan prinsip-prinsip GEDSI dan menggabungkan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI), Pengurangan Risiko Bencana (PRB), dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke dalam intervensi ketangguhan masyarakat pada level desa dan supra desa.

 Fokus dari pelaksanaan Program SIAP SIAGA di Kabupaten Sumbawa mereplikasi pembelajaran dari implementasi program guna mendukung ketangguhan.

Program SIAP SIAGA ini juga mendukung program unggulan pemerintah kabupaten Sumbawa dalam upaya penanggulangan bencana.

“Praktik baik yang pernah dilaksanakan sebelumnya akan direplikasi sebagai upaya penguatan sistem kelembagaan melalui optimalisasi kolaborasi dan kemitraan multi-pihak serta mendukung pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran untuk mendukung ketangguhan,’’ katanya Angga.

Dalam proses pelaksanaan program, perlu adanya kerja sama yang terlembaga dan terkoordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa dengan Program SIAP SIAGA.

selengkapnya https://lombokpost.jawapos.com/pulau-sumbawa/1506129587/australia-dukung-program-penanggulangan-bencana-di-sumbawa#google_vignette

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan kehadiran pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pemulihan setelah gempa, tsunami, dan likuefaksi yang melanda ibu kota Sulawesi Tengah Tahun 2018.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat menjemput rombongan Kantor Staf Presiden (KSP) di Bandara Mutiara Sis-Aljufti Palu, Rabu, mengemukakan, intervensi berbagai pihak dalam pemulihan bencana 28 September 2018 memberikan dampak positif, sehingga Palu cepat bangkit dari keterpurukan bencana.

Bencana alam menjadi pelajaran bagi daerah ini maka pentingnya mitigasi di wilayah Kota Palu, mengingat daerah ini memiliki potensi bencana yang tinggi.

“Kota ini (Palu) perlu mitigasi yang baik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat siklus gempa di Palu merupakan peristiwa pengulangan satu generasi, yaitu setiap 25 hingga 30 tahun,” ujarnya.

Ia mengemukakan, menghadapi ancaman itu maka perlu kesadaran semua pihak meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini, sebagai upaya menghindari dan meminimalisasi dampak yang ditimbulkan bencana.

Dari sisi pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan pembangunan yang ramah gempa, terutama pembangunan infrastruktur baik itu membangun perkantoran, sekolah, pemukiman hingga sarana dan prasarana penunjang lainnya.

“Sekitar 176 hektare wilayah di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan dan 64 hektare di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat padat penduduk tenggelam dihantam likuefaksi. Karena itu tidak boleh lagi ada permukiman warga di wilayah tersebut,” ucap Harianto.

Di kesempatan itu wali kota juga menyampaikan masih terdapat berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk soal lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah berakhir sejak tahun 2019.

“Kehadiran Staf Khusus Presiden di Palu bagaikan angin segar bagi kami, mengingat masih ada persoalan seperti lahan eks HGB yang belum ada kepastian hingga tahun 2025, Kiranya dapat diprioritaskan oleh pemerintah pusat,” kata dia menanyakan.

Dijadwalkan rombongan KSP melaksanakan kegiatan peninjauan dan evaluasi program prioritas nasional di Palu dan sekitarnya selama tiga hari mulai 11-13 Juni 2025.

Berdasarkan agenda kunjungan, Kedeputian III KSP akan melaksanakan verifikasi lapangan terkait penyelesaian pascabencana di Sulawesi Tengah dan pengelolaan cagar budaya.

Kegiatan peninjauan dan evaluasi bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan serta kendala yang dihadapi pemda dalam menuntaskan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, kunjungan ini juga untuk mendalami upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Termasuk kegiatan ini juga bagian dari upaya pengembangan program prioritas nasional melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi.

sumber: antara.com