logo2

ugm-logo

Blog

Pemkot Malang Berupaya Kurangi Risiko Bencana Hidrometeorologi

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, berupaya mengurangi risikobencana hidrometeorologi, dengan melakukan pembersihan sedimen dan sampah dari saluran air yang ada di kawasan itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Pemkot Malang Diah Ayu Kusumadewi mengatakan pengerukan dengan menggunakan alat berat tersebut merupakan langkah antisipasi terjadinya bencana banjir, khususnya di Kecamatan Lowokwaru. "Kami tentu tidak berharap ada kondisi ekstrem. Pengerukan untuk membersihkan sedimen dan sampah dengan alat berat ini dilakukan sebagai antisipasi," katanya, Kamis (21/4/2022).

Diah menjelaskanpengerukan belasan kubik sedimen dan sampah dari saluran air di kawasan Bukirsari tersebut dilakukan karena memiliki keterkaitan dengan jaringan saluran air yang ada di Jalan S Parman.

Ia berharap, pembersihan sedimen dan sampah tersebut bisa mengurangi munculnya genangan air pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada lokasi lain dalam jaringan terhubung dengan kawasan Bukirsari.

Ia menambahkan, salah satu tantangan pengerukan adalah akses masuk alat berat yang terbatas mengingat ruang-ruang di kanan kiri saluran banyak bangunan. Pihaknya akan terus berupaya, termasuk membuat akses sementara agar alat berat bisa masuk.

"Kami juga sedang berkomunikasi dengan beberapa instansi terkait untuk kebutuhan tambahan alat berat dan koordinasi pengerukan di saluran irigasi yang di luar kewenangan Pemkot", ujarnya.

Ia memastikan bahwa Satgas Drainase DPUPRPKP Pemkot Malang juga terus berkeliling membersihkan saluran demi saluran, bekerja sama dengan satgas tingkat kecamatan, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Stasiun Klimatologi Karangploso meminta masyarakat untuk waspada akan potensi bencana hidrometeorologisebagai dampak dari cuaca ekstrem di Malang Raya, seperti genangan sesaat, angin kencang, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir kiriman dari aliran hulu Sungai Brantas.

Masyarakat Kota Malang juga diminta meningkatkan kewaspadaan dengan secara rutin memantau perkembangan cuaca dari aplikasi dan radar cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Bank Dunia Sebut Ada Bencana Krisis Pangan Imbas Perang di Ukraina

Jakarta - Presiden Bank Dunia menyatakan bahwa manusia menghadapi bencana krisis pangan yang timbul akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Dia mengatakan bahwa rekor kenaikan harga pangan akan mendorong ratusan juta orang ke dalam jurang kemiskinan dan pemenuhan asupan gizi yang lebih rendah jika krisis berlanjut.

Menyadur BBC, Jumat (21/4/2022), Bank Dunia menghitung harga pangan mungkin akan meroket tajam, sekitar 37%. Itu akan memberi pukulan paling keras kepada orang miskin. Mereka akan makan lebih sedikit dan memiliki lebih sedikit uang untuk hal lain seperti sekolah.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Malpass yang memimpin lembaga yang bertanggung jawab atas pengentasan kemiskinan global, mengatakan dampak pada orang miskin menjadikannya jenis krisis yang tidak adil. Itu juga berlaku untuk COVID-19.

"Ini bencana manusia, artinya nutrisi turun. Tapi kemudian itu juga menjadi tantangan politik bagi pemerintah yang tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak menyebabkannya dan mereka melihat harganya naik," katanya di sela-sela pertemuan IMF-Bank Dunia di Washington.

Signifikannya kenaikan harga kata dia mempengaruhi makanan dari semua jenis minyak yang berbeda, biji-bijian, dan kemudian masuk ke tanaman lain, tanaman jagung. Sebab harga-harga pangan tersebut naik ketika harga gandum naik.

Dia menjelaskan ada cukup makanan di dunia untuk memberi makan semua orang, dan stok global mencukupi menurut standar sejarah. Tetapi harus ada proses berbagi atau penjualan untuk membawa makanan ke tempat yang dibutuhkan.

Malpass juga melarang negara-negara untuk mensubsidi produksi atau membatasi harga. Sebaliknya, katanya, fokusnya harus pada peningkatan pasokan pupuk dan makanan di seluruh dunia, di samping bantuan yang ditargetkan untuk orang-orang yang paling miskin.

BPBD Cianjur siagakan alat berat di jalur mudik antisipasi bencana

Cianjur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat, berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyiagakan alat berat di titik rawan bencana alam di sepanjang jalur mudik Cianjur, sebagai upaya penanganan cepat saat terjadi bencana.

Sekretaris BPBD Cianjur, Rudi Wibowo saat dihubungi Kamis, mengatakan berdasarkan informasi dari BMKG intensitas hujan hingga akhir bulan April masih tinggi disertai angin kencang, sehingga berpotensi terjadinya bencana alam.

"Karena sebagian besar wilayah Cianjur masuk dalam zona merah bencana, termasuk jalur yang akan dilalui pemudik mulai dari utara hingga selatan termasuk rawan terjadi bencana, sehingga kami imbau pemudik yang melintas untuk ekstra waspada saat melintas," katanya.

Namun untuk penanganan cepat, pihaknya berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemkab Cianjur, Pemprov Jabar dan pusat, untuk menyiagakan alat berat di wilayah utara dan selatan, sebagai upaya antisipasi ketika terjadi bencana, sehingga tidak sampai terisolir.

Untuk pengawasan dan pemantauan hingga saat ini, pihaknya masih menyiagakan sekitar 1.000 orang Relawan Tangguh Bencana (Retana) di masing-masing kecamatan dan desa. Bahkan mereka akan dilibatkan dalam pengawasan jalur rawan bencana di wilayah selatan menjelang dan setelah Lebaran.

"Kita akan siagakan relawan di titik rawan longsor yang dapat memutus akses mudik khusus di jalur selatan Cianjur seperti Sukanagara, Pagelaran, Cibinong hingga Naringgul. Mereka akan bertugas bersama TNI/Polri untuk mengimbau pengguna jalan atau pemudik untuk ekstra hati-hati," katanya.

Pihaknya mengimbau warga di wilayah rawan bencana, segera melapor jika melihat tanda alam akan terjadi bencana ke aparat setempat atau langsung ke BPBD Cianjur dan segera melakukan evakuasi mandiri.

"Kita siagakan relawan termasuk melakukan tindakan evakuasi ketika terjadi bencana," katanya.

Berbagai Strategi BNPB Mengantisipasi Bencana Saat Mudik

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersiap mengantisipasi bencana saat mudik Lebaran 2022. Persiapan dengan mengerahkan tim, relawan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“BNPB mengerahkan tim relawan dan BPBD untuk bersiap siaga di wilayah-wilayah yang rawan bencana,” kata Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto dikutip dari Antara, Kamis, 21 April 2022.

BNPB telah mengeluarkan peta mudik aman bencana disertai kontak BPBD terdekat. Hal tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengetahui potensi bencana saat mudik.

“Sudah terpetakan daerah mana yang rawan banjir, longsor, dan bencana lainnya. Peta ini dapat diakses di Inarisk BNPB,” kata Suharyanto.

Selain bencana alam, BNPB melakukan upaya pencegahan bencana nonalam covid-19. Masker dibagikan fasilitas publik dan pengawasan protokol kesehatan di pos pelayanan mudik hingga tempat wisata diperketat.

Di sisi lain, Suharyanto meminta pemudik yang belum vaksinasi covid-19 dapat mengakses posko vaksinasi di beberapa titik jaur mudik. 

“Jika ditemukan ada pemudik yang belum vaksin, pemudik tidak akan diputarbalikan ke rumah namun disiapkan pos-pos vaksinasi di beberapa titik jalur mudik untuk menyediakan vaksinasi di tempat bagi pemudik tersebut sebelum melakukan perjalanan,” kata dia. 

Dia mengimbau pemudik mengunduh aplikasi PeduliLindungi dan mengisi Electronic Health Alert Card (EHAC). Pihaknya bakal melakukan pengecekan acak ke pemudik.

“Pemudik diwajibkan mengisi EHAC di aplikasi PeduliLindungi dan yang diperbolehkan lewat adalah kategori hijau, jika kategori merah harus memiliki hasil PCR atau Antigen,” kata Suharyanto. 

(ADN)

Catat Syarat Mudik Lebaran Terbaru, Tak Cuma Wajib Vaksin Booster

Jakarta - Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan aturan perjalanan mudik Lebaran 2022 terbaru. Ada ketentuan tambahan mengenai perjalanan khusus untuk anak usia 6-17 tahun.

Bagi anak di bawah usia 18 tahun, mereka tak perlu tes COVID-19 baik PCR atau antigen sebelum melakukan perjalanan mudik. Namun, harus menunjukkan sertifikat vaksin kedua. Ketentuan ini berlaku di semua moda transportasi baik darat, laut, dan udara.

Berikut aturan lengkap terbaru perjalanan dalam negeri per 19 April 2022:

  • PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.
  • PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.
  • PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.
  • PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan, dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
  • PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
  • PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah menerima vaksin dosis kedua dikecualikan terhadap kewajiban menunjukkan hasil negatif rapid test antigen, namun wajib melampirkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua.

Selain vaksin booster, syarat wajib lainnya yang harus dipenuhi yakni mengisi e-HAC. Seluruh moda transportasi akan wajib melakukan pengisian e-HAC untuk melanjutkan perjalanan.

Petugas di seluruh moda transportasi akan memeriksa status kelayakan perjalanan melalui e-HAC yang telah diisi oleh para pemudik sehari atau sesaat sebelum melakukan perjalanan. Khusus bagi pelaku perjalanan dengan kendaraan pribadi, pemeriksaan akan diberlakukan sistem secara acak.

Aturan pengisian eHAC ini tidak diwajibkan bagi anak berusia 6 tahun ke bawah yang dibebaskan dari syarat vaksinasi dan tidak wajib melakukan tes antigen atau RT-PCR sebagai syarat perjalanan.

"Masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik dengan moda transportasi darat, laut dan udara wajib mengisi eHAC sebagai syarat untuk melanjutkan perjalanan," kata Chief of DTO Kemenkes RI, Setiaji.