Ciamis - Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang rawan bencana alam. Untuk itu, Pemkab Ciamis melakukan apel siaga bencana di Halaman Pendopo Bupati, Senin (29/11/2021).

Unsur yang terlibat antara lain BPBD Ciamis, PMI, TNI-Polri, Tagana, relawan dari Rafi dan Orari. Sejumlah alat berat, kendaraan, armada pemadam kebakaran, ambulans dan penanganan bencana pun dicek dan dipersiapkan.

Selain apel, dilaksanakan juga latihan penanganan bencana longsor dan pohon tumbang. Serta melakukan penanganan penyelamatan terhadap korban bencana agar cepat saat melakukan evakuasi guna mendapat perawatan medis.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan sejumlah daerah di Kabupaten Ciamis termasuk dalam rawan bencana. Bencana yang sering terjadi di Ciamis adalah tanah longsor dan pergerakan tanah. Selain itu, banjir dan puting beliung kerap melanda sejumlah wilayah di Ciamis.

"Ini kesiapsiagaan kita, latihan ketika menghadapi kejadian bencana alam. Intinya untuk penyelamatan. Dalam penanganan bencana ini tidak hanya pemerintah, tapi semua elemen turut terlibat termasuk masyarakat," katanya.

Herdiat mengatakan menurut prakiraan dari BMKG, kondisi cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi terjadi pada Oktober 2021 hingga Februari 2022. Untuk itu kewaspadaan harus ditingkatkan agar saat terjadi bencana bisa langsung dilakukan penanganan cepat.

Kondisi cuaca cukup ekstrem intensitas hujan cukup tinggi. Diperkirakan dari Oktober hingga Februari. "Ciamis masuk salah satu daerah dengan rangking ketujuh dalam kerawanan bencana," ucap Herdiat.

Bupati menyatakan kesiapan sarana dan prasarana secara umum dalam penanganan bencana sudah lengkap. Meski ada beberapa yang kurang dan harus dilengkapi.

"Anggaran juga sudah kami siapkan. Intinya semua pihak harus bahu-membahu menjadi garda terdepan dalam menangani bencana alam," kata Herdiat.

Jakarta, CNN Indonesia -- Salah seorang warga Kota Palangkaraya, Emy Sudarmi (63) mengaku mendapat pengalaman menyenangkan saat mengikuti vaksinasi Covid-19. Dua kali disuntik pada Agustus dan September lalu, proses vaksinasi Emy berjalan mudah dan cepat.

Kedua dosis vaksin itu didapat Emy di Puskesmas Pahandut, Palangkaraya. Dia mengetahui informasi vaksinasi dari kantor tempat anaknya bekerja. Begitu mendengarnya, Emy segera mendaftarkan diri.

"Setelah sampai di puskesmas, saya langsung mendaftar dan mengisi formulir vaksinasi, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugasnya. Yang saya rasakan proses pendaftaran dan pendataan orang yang akan divaksin di sini sangat cepat, hanya sekitar 30 menit saya sudah selesai menerima vaksin pertama," kata Emy.

Kemudahan juga dirasakan Emy saat mengikuti vaksinasi dosis kedua. Saat itu, dia sempat bertanya kepada salah seorang petugas tentang pelayanan yang cepat, dan mendapat jawaban soal aplikasi P-Care, yang dapat digunakan masyarakat luas untuk menjaga akuntabilitas pada administrasi klaim Covid-19.

"Biasanya kalau ada formulir manual pencatatannya juga manual sehingga lama, tapi ini kok cepat. Kata petugasnya karena proses pendataannya menggunakan aplikasi P-Care Vaksinasi yang sudah terhubung dengan data di Kementerian Kesehatan, jadinya ya cepat," kata wanita yang juga sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS segmen penerima pensiunan ini

JAKARTA – Rincian iuran BPJS Kesehatan terbaru 2021 mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan.

Dengan demikian iuran BPJS Kesehatan mengalami perubahan terutama di kelas III. Iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri kelas III sejumlah Rp42.000 per bulan.

Di tahun ini peserta BPJS Kesehatan kelas III akan diberikan subsidi sebesar Rp7.000, sehingga peserta kelas III hanya membayar Rp35.000.

Subsidi tersebut lebih kecil dibanding sebelum ditetapkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp16.500.

Dan berikut daftar iuran BPJS Kesehatan di tahun 2021:

Peserta Mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP):

- Kelas I: Rp 150.000

- Kelas II: Rp 100.000

- Kelas III: Rp 35.000

Pekerja Penerima Upah (PPU) atau karyawan:

- Pekerja membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 1 persen dari total gajinya

- Pemberi kerja/perusahaan membayar iuran 4 persen dari total gaji pekerja/karyawan

- Batas atas/gaji maksimal yang diperhitungkan Rp 12 juta

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pamer pencapaian soal penanganan banjir. Kata Anies, banjir di Ibu Kota yang biasanya menelan waktu 3-4 hari untuk surut kini bisa kering kurang dalam satu hari.

"Di awal tahun ini terasa daerah-daerah yang biasanya kalau banjir tergenang 3-4 hari sekarang kurang dari satu hari sudah kering, kenapa ya karena sekarang petugas lurah, camat, BPBD itu semua punya target 6 jam kering, 6 jam kering apa pun kondisinya," kata Anies dalam dalam Rakornas Antisipasi La Nina yang disiarkan di kanal YouTube BMKG, Jumat (29/10/2021).

Anies mengatakan penanganan banjir di Jakarta saat ini sudah menggunakan sistem key performance indicator (KIP) dengan target 6 jam surut setelah hujan reda. Dia juga menyebut, jika hujan di bawah 50 mm, jalan utama di Jakarta tidak boleh banjir.

"Nah ini kata kunci kalau di bawah 100 mm dan di bawah 50 mm tidak boleh banjir, tapi kalau di atas 100 mm sampai terjadi hujan setinggi itu dan kita tahu sekarang hujannya ekstrem apalagi seperti diantisipasi dalam pertemuan ini dengan adanya La Nina ini potensi hujan intensif jangka pendek tinggi sekali. Apa KIP-nya, 6 jam harus surut. Jadi 6 jam sesudah air hujan berhenti tempat yang di situ terjadi genangan harus bisa surut dalam 6 jam," kata Anies.

Anies menyebut fenomena banjir harus dihadapi secara terus-menerus dan harus bisa dikendalikan. Menurut Anies, air hujan yang datang bisa dikendalikan oleh manusia.

"Pertama adalah hujan, banjir itu fenomena yang kita hadapi cyclical, terus-menerus. Saya garis bawahi kepada seluruh jajaran, jangan dianggap ini sebagai given, tapi harus bisa kita kendalikan. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air, hujan, itu dalam kendali manusia. Karena itu, setiap kita melewati satu fase gelombang baru, apakah curah hujan yang ekstrem, apakah kiriman air yang ekstrem, harus ada perbaikan yang diidentifikasi," kata Anies.

Anies mengatakan pihaknya telah membagi wilayah operasi di Jakarta berdasarkan teritori. Kata Anies, hal itu dilakukan agar semua petugas yang dikerahkan tidak kumpul di satu titik yang menjadi perhatian media.

"Kita di Jakarta ini membagi wilayah operasi itu berbasiskan teritori. Jadi semua sumber daya dari Pemprov, dari TNI, dari polisi, dari civil society, dari SAR, dari Kementerian Sosial dan lain-lain yang belum tersebut itu dibagi wilayah operasinya. Jadi tidak terkumpul di tempat yang dapat perhatian media. Kadang-kadang, kalau dapat perhatian media, di situ semua kekuatan berkumpul. Yang tidak didatangi media tidak ada kekuatan yang datang, jadi ada bagian dari teritori," tutur Anies,

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan curah hujan akibat fenomena La Nina. BMKG menyebut fenomena La Nina pada level moderat sering dimulai pada musim hujan sampai Februari 2022.

"Demikian juga pusat layanan iklim dunia lainnya, seperti di Amerika oleh NOAA, di Australia oleh BoM, dan di Jepang oleh Japan Meteorological Agency, memperkirakan bahwa La Nina ini setidaknya akan terjadi hingga level moderate hingga Februari 2022," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rakornas Antisipasi La Nina yang disiarkan di kanal YouTube BMKG.

Dwikorita mengatakan, dari data BMKG, fenomena La Nina ini menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan bulanan di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada November mendatang. Akumulasi curah hujan bulanan dapat meningkat 70 persen.