LAPORAN PERTEMUAN PEMANTAPAN SISTEM RUJUKAN
MATERNAL NEONATAL KEMENKES RI

Medan 3-6 Juni 2013

PENDAHULUAN

Kemenkes berkeinginan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi dengan memantapkan sistem rujukan maternal dan neonatal bagi beberapa daerah yang AKI dan AKBnya masih tinggi. Pertemuan dilakukan bagi 3 regional yaitu bertempat: di Surabaya (Maret 13), Medan (3-6 Juni 13), Makassar (waktu pastinya belum diketahui). Pada pertemuan Medan ini saya mewakili PKMK FK UGM sebagai narasumber dengan judul presentasi: Pengembangan Sistem Rujukan Maternal Neonatal bagi kabupaten/kota.

Seharusnya pertemuan tsb selama 3 hari, tetapi saya hanya mengikuti 2 hari yaitu tanggal 3-4 Juni 2013.

TUJUAN PERTEMUAN

Tujuan Umum:

Melakukan pemantapan sistem rujukan di 7 propinsi

Tujuan Khusus:

1. Tersosialisasinya tahap-tahap pengembangan sistem rujukan
2. Teridentifikasinya kendala dalam pelaksanaan sistem rujukan
3. Terdatanya PONED dan PONEK kab/kota di 7 propinsi
4. Memperkuat peran Dinkes dan RS dalam pengembangan jejaring rujukandi daerah
5. Tersusunnya tindak lanjut pelaksanaan pemantapan sistem rujukan di daerah

WAKTU DAN TEMPAT

Hermes Palace Hotel Medan

PELAKSANA PERTEMUAN

Direktorat Bina Kesehatan Ibu Kemenkes RI

PESERTA/PENERIMA MANFAAT

• PUSAT:
  1. Direktorat Bina kesehatan Ibu, dan Direktorat Bina Kesehatan Anak
  2. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, dan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
  3. Kepala Pusat Pembiayaan dan jaminan Kesehatan
  4. Ketua: POGI, IDAI, IDI
  5. PKMK FK UGM
  6. Staf Subdit Bina Kes Maternal dengan pencegahan komplikasi
      
• PROVINSI:
  

  Sumut, Sumsel, Sumbar, DIY, Lampung, Riau, Kepri (masing-masing t.d: Kadinkes, Kabid Kesga, kabid Yankes, Pengelola KIA, Direktur RS Prov, Sp.OG, Sp.A, Dekan FK)

• KABUPATEN:
  Masing-masing provinsi tsb mengirim 1 kabupaten (masing-masing kabupaten t.d: Kadinkes, Direktur RSUD, Pengelola KIA, 1 Kepala Puskesmas/Bikor Puskesmas) .Catatan: DIY mengirim Kab.Kulon Progo

ACARA/MATERI

HARI I:

1. Strategi penurunan AKI dan AKB melalui pemantapan sistem rujukan maternal neonatal (Dir Bina Kes Ibu)
2. Skema pembiayaan rujukandalam jaminan kesehatan nasional

HARI II:

Panel I:

1. Pengembangan sistem rujukan maternal neonatal di kab/kota (PKMK FK UGM)
2. Pengalaman Prov.DIY dalam pengembangan sistem rujukan maternal neonatal (Dinkes DIY)
3. Dukungan Dinkes Sumut dalam pengembangan sistem rujukan (Dinkes Sumut)
4. Pengalaman Dinkes kab dalam pengembangan sistem rujukan maternal neonatal (Dinkes Deli Serdang)

Catatan: saya hanya mengikuti panel I karena harus segera kembali ke Yogyakarta

Panel II:

1. Prinsip-prinsip rujukan maternal (PP POGI Pusat)
2. Prinsip-prinsip rujukan neonatal (PP IDAI Pusat)
3. Upaya RS dalam pengembangan sistem rujukan (RSUD Tanjung Pinang)

HARI III:

1. Kunjungan lapangan ke RS PONEK dan Puskesmas PONED
2. Diskusi penyusunan RTL pengembangan sistem rujukan maternal neonatal

DISKUSI/CATATAN YANG MENARIK

Khususnya di hari I dan Panel 1 Hari ke II

1. Direktur Kes Ibu (dr.Maya Gita) sangat fasih dan total menggunakan angka "absolut" untuk kematian ibu dan bayi. Nampaknya "provokasi" PLT sudah mengalami proses internalisasi di Kemenkes (mantaaapppp....)
2. Penyampaian dari Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) sangat normatif, belum ada upaya terobosan dalam sistem rujukan terencana untuk penurunan AKIdan AKB. Tetapi lumayanlah karena sudah mulai diundang oleh Dirjen KIA dan Gizi (selama ini kerja sendiri-sendiri kadang tidak konek)
3. Dr.Haerani dari FK USU mempertanyakan: apa kapasitas Dekan FK untuk hadir/diundang dalam acara seperti ini?
4. Seorang dokter spesialis dari RS Provinsi (lupa mencatat namanya) mempertanyakan: bagaimana rumusnya kok bisa mengatakan bahwa dengan memperbaiki sistem rujukan bisa mengurangi kematian sebesar 60% (dari presentasi dr.Maya Gita)
5. Data DIY (Januari – Mei 2013):
   Kematian ibu: 16 (Kota Yk 4, Bantul 4, KulonProgo 3, Gunungkidul 2, sleman 3) ;
   Kematian bayi: 100 (Kota Yk 18, bantul 23, KulonProgo 14, Gunungkidul 18, Sleman 27)
6. Diskusi lain: biasa saja
7. Menurut pengalaman di Surabaya: Langkah-penyusunan Manual Rujukan dari PKMK dijadikan sebagai referensi utama sewaktu menyusun RTL kabupaten/kota. Mungkin di Medan juga demikian, tapi saya tidak mengikuti acaranya.

Materi Presentasi :

• Pelaksanaan sms gateway dan Mps Online Kulonprogo
• Pengalaman Manual Rujukan Kulonprogo
• Pergub 59 Sistem Rujukan 19-29 nov 2012
• Rujukan Kegawat daruratan Maternal Neonatal

 

Yogyakarta, 6 Juni 2013

Sitti Noor Zaenab

 

Pertemuan pembahasan PBB di kabupaten Painai telah berlangsung pada 23 Mei 2013. Peserta yang hadir diantaranya : Robby Kayame (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai), Mathias Gobay (Kasie Imunisasi), Martinus U.Yukey (Kasubdin Yankes), Elias Tatogo (Kasie HIV/AIDS), Willem Tekege (Kasubdin Promkes), Damianus P (Kasie Pelayanan), Budiono (Bagian Perencanaan), Oktovina Kayame (Kasie KIA/Kesga), Dolfina Nawipa (Kasie Kesga Gizi), Fx. Mote (Kepala Bappeda), Eliser Yogi (Kabid Sosbud), Tuyan A. Mote-Marike Kayame (Kasubid), Yan Pigay (Kasubid Sosbud), dr. Agus Chen (Kepala RSUD Painai) dan Yan Kayame (staf Dinkes).

Kegiatan dibuka oleh Kadinkes dan beberapa hal menarik yang disampaikannya diantaranya pertama, masalah kesehatan yang dirasa penting di Paniai: HIV/AIDS dan infertilitas. KB dianggap tidak sesuai diterapkan di Paniai. Kedua, untuk sektor KIA, program yang telah digulirkan saat ini antara lain: Gerakan Sayang Ibu, kemitraan bidan-dukun, pelatihan untuk SPK dan D1 kebidanan tetapi bertolak belakang dengan kebijakan di Poltekkes Papua. Ketiga, dari segi fasilitas; Puskesmas Enarotali akan dikembangkan menjadi tempat perawatan persalinan, sudah dibangun 8 Polindes namun hanya 1 yang ditinggali oleh bidan desa. Keempat, hal yang menghambat persalinan di fasilitas kesehatan yaitu masalah kultur dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Misalnya: pengambilan keputusan tentang melahirkan ada di tangan suami (bila suami jauh atau tidak ada di tempat, istri tidak berani untuk melahirkan di luar rumah), ada kepercayaan bahwa semakin banyak darah berarti menyembuhkan rasa sakit. Kelima, hanya ada empat Puskesmas yang melaksanakan imunisasi sehingga cakupan sangat rendah, pengawasan untuk penggunaan dana BOK lemah. Kelima, kader dapat menjadi titik penting untuk outreach, hanya saja pendataan kader masih kurang, banyak kader yang berpindah-pindah tempat.

Kemudian, acara selanjutnya ialah paparan dari Kepala Bappeda. Berikut ini beberapa poin yang disampaikan :

Di RKPD Dinas Kesehatan sudah dimasukkan 19 macam yang berkaitan dengan KIA, sebagai berikut:

1. Pengadaan Pusling air danau 2 unit untuk distrik Obano dan Komopa
2. Pembangunan Puskesmas PONED di distrik Panbar dan Agadid
3. Pendidikan dan Pelatihan Tim PONED Puskesmas Enarotali 30 orang
4. Bantuan biaya tugas belajar dokter spesialis 5 orang
5. Pelatihan Kader Posyandu di Distrik Yatamo, Pantim, Panbar
6. Bimtek Program Pelayanan Kesehatan
7. Pelatihan APN bagi bidan desa/kampung
8. Bantuan biaya tugas belajar D3 bidan kelas Paniai di Nabire
9. Revitalisasi Posyandu
10. Revitalisasi polindes 3 unit (Keniapa, Waidede, Madi) 
11. Pembangunan Poskesdes
12. Pengadaan bidan kit 50 buah,
13. Penuluhan kesehatan bayi, balita dan ibu hamil
14. Pelatihan tenaga bidan desa 52 orang
15. Pembinaan kelas ibu hamil dan peningkatan kerjasma kemitraan dukun dan bidan
16. PMT bumil 20 org melalui Puskesmas
17. PMT balita dan anak
18. Ada pula: program penyediaan pelayanan kesehatan daerah terpencil ke 3 Puskesmas

Sementara, PAD Paniai sangat kecil sehingga sangat tergantung dengan dana dari pusat. Maka. perlu melibatkan petugas lapangan dalam proses perencanaan misalnya: bidan, dukun, kader, dan sebagainya. Kemudian muncul usulan untuk pengembangan kader melalui kegiatan gereja, misal: Posyandu, imunisasi. Selanjutnya, tim Provinsi yang diwakili oleh Yane Tambing memaparkan tentang program penguatan PBB untuk sektor KIA

Pertemuan Sosialisasi Lintas Sektor Penguatan PBB untuk KIA

Pertemuan ini telah berlangsung pada 24 Mei 2013. Peserta yang terlibat antara lain : Bupati Paniai, Kadinkes Paniai, Kepala Bappeda Paniai, Staf Dinkes Paniai, Staf Bappeda Paniai, tokoh PKK dan tokoh BPMK, Agenda yang diangkat dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam ini, tim Provinsi-UGM yang diwakili oleh dr. Tiara memaparkan mengenai program PBB yang diselenggarakan atas kerjasama antara Provinsi Papua, FK dan FKM Uncen serta FK UGM. Disamping itu, Bupati Paniai menyatakan dukungannya secara penuh. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah pertama, UGM dan tim Perencanaan Berbasis Bukti Provinsi Papua memberi masukan tambahan untuk strategi KIA untuk Dinkes Paniai dan RSUD Paniai. Kedua, strategi yang dianggap perlu dan dapat dilakukan akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan Kabupaten Paniai. Ketiga, capacity building akan diberikan kepada berbagai instansi kesehatan di Kabupaten Paniai sekitar bulan Agustus-September 2013.

 

Kegiatan ini telah berlangsung pada 13 Mei 2013 di kabupaten Jayawijaya. Para peserta kegiatan ini diantaranya : Bappeda Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya, DPRD Komisi Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

Proses

Pertemuan pembahasan hasil strategi ini dimulai dengan pembukaan oleh Permadi, sekretaris Bappeda Kabupaten Jayawijaya. Dalam pembukaannya, Permadi mengemukakan bahwa proses perencanaan di Kabupaten Jayawijaya sudah sampai pada tahap Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. Hasil perencanaan berbasis bukti ini penting untuk menjembatani kebutuhan perencanaan di dinas kesehatan dan rumah sakit. Hasil musrenbang kabupaten yang diajukan oleh SKPD masih dirasa "gemuk" dalam artian program dan kegiatan yang dihasilkan dalam musrenbang belum mengutamakan kebutuhan prioritas melainkan program dan kegiatan berdasarkan kepentingan.

Presentasi oleh dr. Reny dari Uncen merupakan sesi setelah pembukaan. dr. Reny menyampaikan secara garis besar hasil perencanaan berbasis bukti pada workshop di Jayapura pada 13-15 Februari 2013. Hasil workshop tersebut merupakan hasil analisis data terbaru untuk kabupaten Jayawijaya dan intervensi yang digunakan untuk mengatasi masalah. Dari hasil analisis data dan intervensi yang digunakan, lahirlah strategi untuk mengatasi masalah atau menjawab tantangan di sektor KIA. Hasil strategi ini merupakan program dan kegiatan dalam proses perencanaan berbasis bukti. Hasil strategi perencanaan berbasis bukti merupakan program dan kegiatan yang dilakukan di dinas kesehatan. Hal ini menunjukkan keterlibatan rumah sakit masih kurang.

Setelah pemaparan hasil strategi perencanaan berbasis bukti, sesi berikutnya adalah diskusi. Pada sesi ini Bappeda mengungkapkan bahwa hasil musrenbang 2013 yang menghasilkan dasar perencanaan untuk tahun 2014 masih belum optimal. Belum optimal artinya bahwa program dan kegiatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dihasilkan tidak fokus pada masalah kabupaten dan bukan program-program prioritas. Program dan kegiatan hasil musrenbang tahun 2013 masih sama dengan program-program tahun sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi untuk dinas kesehatan dan rumah sakit. Hal penting yang diungkapkan Bappeda adalah tidak adanya dukungan data dan intervensi yang digunakan dalam pembuatan program dan kegiatan. Hal ini dibenarkan oleh staf dinas kesehatan dan staf rumah sakit. Staf dinas kesehatan mengungkapkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal dinas kesehatan yang masih lemah menyebabkan tidak optimalnya program dan kegiatan yang direncanakan. Hasil musrenbang tahun 2013 sebagian besar masih mengadopsi perencanaan sebalumnya. Untuk rumah sakit hasil musrenbang tahun 2013 sebagian besar program dan kegiatan difokuskan pada pembangunan fisik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan kenaikan tipe kelas rumah sakit yaitu Rumah Sakit Tipe C. Hal yang menarik adalah dalam hasil musrenbang kab rumah sakit tidak ditemukan perencanaan yang berkaitan dengan program di dinas kesehatan khususnya Program kesehatan Ibu dan anak.

Hasil

Beberapa hasil pertemuan strategi perencanaan berbasis bukti diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil musrenbang tahun 2013 sebagai dasar perencanaan untuk tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.
2. Kemudian juga hasil musrenbang tahun 2013 sebagai dasar perencanan untuk tahun 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Kabupaten Jayawijaya.
3. Hasil musrenbang tahun 2013 SKPD Dinas Kesehatan dan SKPD Rumah Sakit Umum Daerah belum fokus pada masalah daerah dan belum prioritas program dan kegiatan.
4. Proses Perencanaan Berbasis Bukti di dinas kesehatan dan rumah sakit belum dilaksanakan secara optimal karena hanya dilakukan pada bidang perencanaan dan bidang Kesga dan belum melibatkan bidang-bidang lain di dinas kesehatan. Untuk rumah sakit proses perencanaan berbasis bukti belum dilaksanakan.
5. Hasil proses perencanaan berbasis buktidiharapkan dapat diperluas untuk bidang lain di SKPD Dinas Kesehatan maupun SKPD lain.
6. Hasil proses perencanaan berbasis bukti untuk SKPD Rumah Sakit Umum Daerah belum ada.

Kesimpulan

Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan di daerah telah memasuki tahap Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kab). Hasil Musrenbang kabupaten untuk dinas kesehatan sebagian telah mengadopsi hasil strategi perencanaan berbasis bukti.

Pertemuan Sosialisasi dan Konsultasi Hasil Strategi Perencanaan Berbasis Bukti Kabupaten Jayawijaya tanggal 14 Mei 2013

Peserta:

• Bappeda Kabupaten Jayawijaya
• Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
• RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya

Proses

Pertemuan Sosialisasi dan konsultasi hasil strategi perencanaan berbasis bukti di buka oleh Bappeda Kabupaten Yapen. Setelah pembukaan, pertemuan ini dilanjutkan ke sesi pemaparan hasil perencanaan berbasis bukti bidang kesehatan sektor KIA oleh dr. Renny dari FK UNCEN. Pemaparan ini juga menjelaskan secara ringkas mengapa harus dilakukan perencanaan berbasis bukti untuk sektor KIA. Pemaparan hasil perencanaan dilanjutkan pada pemaparan perbandingan hasil strategi perencanaan berbasis bukti kesehatan sektor KIA untuk tahun 2014 dengan hasil musrenbang untuk tahun 2014. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa hasil PBB telah diadopsi pada musrenbang untuk tahun 2014 walaupun tidak semua. Dalam diskusi dengan dinas kesehatan, Kabid Kesga mengatakan pada saat melakukan proses perencanaan berbasis bukti di Jayapura pada Februari yang lalu, hasil yang diperoleh tidak maksimal karena memang data yang dikumpulkan tidak begitu lengkap. Hal ini mempengaruhi hasil proses PBB. Jadi pada saat dibandingkan sebagian hasil PBB belum masuk dalam hasil Musrenbang. Hal ini dibenarkan oleh Kasie Kesga, bahwa data-data untuk tahun 2012 baru dievaluasi setelah semua data pada akhir tahun masuk di bidang kesga. Perbedaan hasil PBB dengan musrenbang memang tidak begitu besar tetapi mengingat ada beberapa strategi hasil PBB yang belum dimasukkan dalam dokumen perencanaan dinas kesehatan. Strategi itu diantara lain seperti insentif kader, menyekolahkan bidan c dan lain-lain.

Hasil

Pembahasan strategi berbasis bukti ini menghasilkan beberapa hal seperti:

1. Hasil perencanaan berbasis bukti di Kabupaten Jayawijaya sudah diadopsi pada perencanaan di dinas kesehatan.
2. Proses perencanaan berbasis bukti belum dilakukan di rumah sakit, hal ini dibuktikan dengan hasil perencanaan RSUD yang belum mengadopsi hasil strategi PBB.
3. Koordinasi lintas sektoral menajdi isu yang penting, kesulitan dalam mengumpulkan SKPD dalam pembahasan perencanaan sektor kesehatan menjadi fokus permasalahan dan pembahasan selanjutnya.

Kesimpulan

Pembahasan strategi hasil perencanaan berbasis bukti yang telah diadopsi pada perencanaan di dinas kesehatan menunjukkan hasil yang baik, namun masih perlu dioptimalkan dengan memasukkan strategi hasil perencanaan berbasis bukti. Proses perencanaan berbasis bukti belum dilakukan di tingkat perencanaan rumah sakit. Koordinasi lintas sektoral terutamanya dengan pihak legislatif menjadi hal yang perlu di lakukan lebih optimal. Bappeda kabupaten memegang peranan penting dalam proses perencanaan berbasis bukti, hal ini dibuktikan dengan beberapa arahan dari Bappeda yang berpengaruh pada proses perencanaan, seperti penggunaan data-data lokal dan bukti ilmiah dalam perencanaan SKPD.

Laporan tentang perkembangan Strategi Perencanaan Berbasis Bukti dari kabupaten Jayapura ini disusun pada Rabu pekan lalu (5/6/2013). Peserta yang terlibat saat kegiatan berlangsung diantaranya : dr. Farid (Kabid SDM Dinkes Kab Jayapura), Edward (Kabid Umum dan Program Dinkes Kab Jayapura), Kasie Program Dinkes Kab Jayapura, Kabid Kesehatan Keluarga Dinkes Kab Jayapura, FKM UNCEN Tim Provinsi Papua dan PKMK FK UGM.

Proses

Pertemuan sosialisasi dan pembahasan hasil perencanaan berbasis bukti di kabupaten Jayapura dilaksanakan dengan metode kunjungan. Metode ini digunakan karena pertemuan yang awalnya dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Jayapura terkendala dengan padatnya kegiatan. Agenda kunjungan dilakukan pertama kali ke dinas kesehatan Kabupaten Jayapura. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pertemuan kecil yang melibatkan beberapa kepala bidang, memang sangat disyangkan beberapa pihak yang ikut dalam pelatihan PBB di Hotel Yasmin kota Jayapura tidak dapat mengikuti pertemuan kecil tersebut. Pada pertemuan tersebut diperkenalkan kepala bidang Umum dan Program yang baru satu minggu menjabat. Dijelaskan pula bahwa ada beberapa pergantian posisi kepala bidang dan kepala seksi di beberapa bidang. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang mengikuti pelatihan di Hotel Yasmin sudah tidak pada tempatnya.

Tantangan yang dihadapi dinas kesehatan semakin besar tidak hanya kurangnya SDM tetapi juga karena kondisi politis dimana SDM sering kali dirotasi dan dipindah tugaskan. Masukan yang diperoleh dalam pelatihan PBB berikutnya perlu menunjuk orang dan posisi yang tepat dalam mengikuti pelatihan selanjutnya. Pertemuan di dinas kesehatan mengungkapkan kurangnya koordinasi yang melibatkan semua bidang. Akibatnya perencanaan setiap bidang dilakukan secara terpisah. Pada pertemuan tersebut, mereka sangat senang karena ada pihak yang menfasilitasi pertemuan dan membicarakan perencanaan secara bersama-sama.

Hasil strategi PBB dari pelatihan sebelumnya di Hotel Yasmin pada Februari 2013 telah masuk dalam draft perencanaan tahun 2014. Pada tahun 2013 untuk bidan KIA hanya dialokasikan 200 juta masing-masing untuk DTPK dan AMP masing-masing 100 juta. Untuk perencanaan 2014 oleh bidang KIA dimasukkan perencanaan sebesar 1,5 Milyar rupiah. Hal ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan ini dihasilkan karena pendampingan UNICEF dan masukan dari PBB. Pembahasan perencanaan tersebut juga sangat di dukung oleh bidang SDM dimana terungkap bahwa bidang SDM tidak banyak dilibatkan dalam koordinasi program dan kegiatan lintas bidang.

Selain membahas hasil strategi PBB, melalui bidang Umum dan Program , pihak akademisi (UGM) diharapkan dapat membantu mendampingi dalam menyelesaikan pembuatan Renstra Dinas Kesehatan yang sampai saat ini sampai pembahasan bab I sampai bab III. Setelah pembahasan bab I, bab II dan bab III selesai diharapkan dapat dibahas oleh tim UGM melalui pertemuan jarak jauh atau skype dengan bantuan LDHE Kinerja USAID di dinas kesehatan.

Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan di RSUD Kabupaten Jayapura. Di RSUD tim provinsi dan UGM hanya bisa menemui kepala bagian Perencanaan RSUD. Kepala perencanaan ini pun masih baru menjabat sekitar seminggu. Pertemuan dilakukan untuk mengenalkan PBB yang telah dilakukan di kabupaten Jayapura. Staf RSUD yang pernah ikut dalam pelatihan sudah menjabat di bidang lain di RSUD.

Hasil

Pertemuan sosialisasi dan pembahasan hasil strategi PBB di Kabupaten Jayapura mengahasilkan :

1. Pergantian staf di beberapa bidang di dinas kesehatan kabupaten Jayapura
2. Kurangnya koordinasi antar bidang di dinas kesehatan dengan minimnya pertemuan lintas bidang di dinas kesehatan
3. Inkorporasi strategi hasil PBB pada perencanaan dinas kesehatan telah dilakukan yaitu dengan bertambahnya alokasi dana yang direncanakan di dinas kesehatan dari 200 juta ke 1,5 milyar untuk tahun 2014.
4. Adanya keinginan pendampingan pembuatan Renstra dinas kesehatan kabupaten Jayapura.

Kesimpulan

Pertemuan sosialisasi dan pembahasan strategi hasil PBB di dinas kesehatan kabupaten Jayapura telah dilakukan meskipun belum optimal karena hanya dilakukan model kunjungan ke dinas kesehatan dan RSUD. Kunjungan tidak dilakukan di Bappeda dan SKPD lain yang terkait. Peran Bappeda sebagai leading sektor masih kurang dikarenakan padatnya kegiatan di Bappeda.